Tag: Korlantas

  • Korlantas Polri Terbitkan E-BPKB dengan Chip RFID dan QR Code

    Korlantas Polri Terbitkan E-BPKB dengan Chip RFID dan QR Code

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor elektronik atau E-BPKB. Inovasi ini menghadirkan BPKB dalam format fisik yang lebih ringkas dan dilengkapi teknologi canggih.

    Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo menjelaskan bahwa E-BPKB dilengkapi dengan teknologi tinggi, yaitu chip RFID dan QR Code.

    "Secara fisik, E-BPKB tetap berbentuk buku dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan BPKB generasi sebelumnya. Dokumen ini dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi berupa chip RFID dan QR Code yang dirancang untuk meminimalkan risiko pemalsuan, kehilangan, maupun penyalahgunaan data," kata Wibowo dikutip Antara.

    E-BPKB memiliki sistem elektronik yang lebih aman, cepat, dan transparan. Seluruh data kendaraan bermotor beserta identitas pemilik tersimpan secara digital dan terintegrasi dalam sistem kepolisian.

    Kemudahan Administrasi

    E-BPKB menyederhanakan urusan administrasi kendaraan bermotor. Proses balik nama, mutasi, serta perubahan data kendaraan menjadi lebih mudah.

    Pengecekan data kendaraan dapat dilakukan secara elektronik dengan lebih cepat. Riwayat status kendaraan pun mudah ditelusuri. Pemilik kendaraan juga dapat mengakses data kendaraannya secara digital melalui smartphone yang memiliki fitur NFC.

    Penggantian dokumen BPKB yang hilang atau rusak dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi jaminan keabsahan dan legalitas kepemilikan kendaraan.

    Dukung Tugas Kepolisian

    E-BPKB menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas tugas kepolisian, khususnya dalam pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan validitas dan akurasi data kendaraan bermotor.

    Berikut ini tabel perbedaan antara BPKB konvensional dan E-BPKB:

    Fitur BPKB Konvensional E-BPKB
    Bentuk Fisik Buku besar Buku lebih kecil
    Keamanan Rentan pemalsuan Chip RFID dan QR Code
    Penyimpanan Data Manual Digital terintegrasi
    Administrasi Lebih rumit Lebih sederhana
    Akses Data Terbatas Akses digital via NFC

    Dengan adanya E-BPKB, diharapkan pelayanan kepolisian semakin profesional, modern, dan terpercaya.

    "Melalui E-BPKB, kami berharap pelayanan kepolisian semakin profesional, modern, dan terpercaya. Ini adalah wujud nyata komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital yang berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujar Wibowo.

  • Korlantas Polri Optimalkan ETLE Mobile Handheld di Riau

    Korlantas Polri Optimalkan ETLE Mobile Handheld di Riau

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkuat transformasi sistem lalu lintas digital di wilayah hukum Polda Riau. Optimalisasi dan perluasan penggunaan ETLE Mobile Handheld menjadi fokus utama program ini.

    Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Tujuannya mendorong modernisasi tata kelola lalu lintas yang adaptif terhadap teknologi dan mobilitas masyarakat.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan teknologi sebagai instrumen utama. Tujuannya membangun sistem lalu lintas transparan, terukur, dan berorientasi keselamatan. Digitalisasi pengawasan adalah reformasi kultural menuju pelayanan profesional dan akuntabel.

    Penguatan ini dikoordinasi Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia menegaskan pentingnya integrasi sistem ETLE secara nasional. Tujuannya agar seluruh wilayah memiliki standar pengawasan yang seragam.

    Sistem ini juga akan terhubung dalam satu basis data terpadu. Pelaksanaan teknis dipimpin Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi bersama tim asistensi. Mereka memastikan kesiapan perangkat, operator, dan sistem pendukung.

    Fungsi dan Keunggulan ETLE Mobile Handheld

    ETLE Mobile Handheld dirancang fleksibel dan dinamis. Perangkat portabel ini memungkinkan personel memantau berbagai titik strategis. Termasuk kawasan padat aktivitas, jalur distribusi logistik, dan lokasi rawan kemacetan.

    Perangkat ini melengkapi sistem ETLE statis. Dengan demikian, cakupan pengawasan menjadi lebih luas dan merata. Keunggulannya terletak pada dokumentasi digital real time yang terintegrasi dengan sistem Back Office ETLE.

    Setiap data yang terekam tersimpan sistematis dan elektronik. Ini mendukung tertib administrasi serta transparansi pengelolaan data lalu lintas.

    Distribusi dan Penambahan Unit ETLE Mobile Handheld

    Secara nasional, jumlah ETLE Mobile Handheld telah mencapai 394 unit. Akan ada penambahan 315 unit pada Tahun Anggaran 2026. Untuk Polda Riau, dialokasikan 10 unit.

    Alokasi ini bertujuan meningkatkan jangkauan pengawasan di berbagai kabupaten/kota. Ini seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kendaraan bermotor.

    Tahun Jumlah Unit Nasional Penambahan Unit Nasional Alokasi Polda Riau
    Saat Ini 394 – 10
    2026 – 315 –

    Penguatan ini juga menjadi langkah antisipatif menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat. Terutama pada periode operasi kepolisian terpusat, seperti Operasi Ketupat.

    Dukungan ETLE Mobile Handheld memungkinkan pengawasan lalu lintas adaptif. Tidak lagi bergantung sepenuhnya pada infrastruktur tetap. Perangkat ini diharapkan membangun budaya tertib berlalu lintas.

    Sistem digital yang objektif dan terukur mendorong kesadaran masyarakat. Setiap aktivitas di ruang lalu lintas kini berada dalam ekosistem modern dan terintegrasi.

    Korlantas Polri berkomitmen membangun sistem lalu lintas berorientasi keselamatan, keteraturan, dan perlindungan. Transformasi digital ini bagian dari upaya berkelanjutan. Tujuannya menghadirkan pengawasan profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

    Ini demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas secara menyeluruh.

  • Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum Zero ODOL 2027 di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri Perkuat Penegakan Hukum Zero ODOL 2027 di Sumatera Selatan

    Korlantas Polri menegaskan komitmen penuh untuk mewujudkan Indonesia bebas kendaraan "over dimension-over loading" (ODOL) pada tahun 2027. Kebijakan ini menjadi prioritas utama demi keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan.

    Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri melaksanakan asistensi penanganan perkara tindak pidana lalu lintas. Kegiatan ini berfokus pada pelanggaran ODOL yang berlangsung di Command Center Ditlantas Polda Sumatera Selatan pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Hadir dalam acara tersebut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI Agus Harimurti Yudhoyono serta jajaran. Turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Gubernur Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel, Forkopimda, serta pemangku kepentingan transportasi.

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya komitmen ini. Hal tersebut sebagai bagian integral dari penguatan keselamatan dan perlindungan infrastruktur nasional.

    Kakorlantas Polri diwakili oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal. Ia hadir bersama tim untuk memberikan asistensi langsung dalam proses penanganan perkara di wilayah tersebut.

    Ditlantas Polda Sumsel memaparkan perkembangan penanganan perkara over dimensi. Salah satunya adalah kasus ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat, yang menarik perhatian publik.

    Hasil penyidikan menunjukkan adanya modifikasi kendaraan tronton yang tidak sesuai ketentuan. Perubahan tipe kendaraan ini dilakukan tanpa uji tipe, melanggar Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ jo. Pasal 55 KUHP.

    Beberapa kendaraan terbukti mengalami perubahan dimensi tidak sesuai spesifikasi teknis. Perkara tersebut kini telah P21 dan siap memasuki tahap persidangan.

    Penanganan kasus ini diharapkan menjadi preseden hukum. Praktik modifikasi kendaraan di luar spesifikasi resmi akan memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

    Target Nasional Zero ODOL 2027

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI menegaskan target nasional penerapan zero over dimension-over loading pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini bertujuan melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga ketahanan infrastruktur.

  • Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum yang merupakan bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka menampilkan inovasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld.

    Inovasi ini sebagai wujud sinergitas antar kelembagaan dan penguatan transformasi digital penegakan hukum lalu lintas. Kehadiran ETLE Mobile Handheld menjadi sorotan utama dalam pameran tersebut.

    Kegiatan ini selaras dengan kebijakan strategis Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Beliau mendorong modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

    Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Modernisasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

    Kehadiran ETLE Mobile Handheld dalam Pameran

    Pameran ini dihadiri oleh berbagai unsur Polri. Ini meliputi Korlantas Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hukum Polri, dan Bareskrim Polri.

    Korlantas Polri secara khusus menyoroti ETLE Mobile Handheld. Inovasi ini solusi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis digital. Sesuai dengan arah kebijakan Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri.

    Penguatan Penegakan Hukum di Lapangan

    Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faizal menyatakan bahwa ETLE Mobile Handheld hadir untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Sistem ini terintegrasi secara nasional.

    Setiap proses penindakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penindakan.

    Mekanisme Kerja ETLE Mobile Handheld

    Pengunjung di booth Korlantas Polri memperoleh penjelasan langsung. Jajaran Subdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri menjelaskan mekanisme kerja ETLE Mobile Handheld.

    Mulai dari identifikasi kendaraan, perekaman bukti pelanggaran, hingga pengiriman data secara real time. Data tersebut dikirim ke sistem back office ETLE nasional. Tersedia juga video dan brosur edukasi.

    Antusiasme Masyarakat dan Apresiasi Mahkamah Agung

    Antusiasme masyarakat terhadap ETLE Mobile Handheld terlihat sangat tinggi. Tercatat 700 masyarakat mengunjungi Booth Polri. Mereka mencari informasi seputar sistem pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas.

    Booth Polri juga mendapat perhatian khusus. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninjau langsung dan mengapresiasi implementasi ETLE Mobile Handheld. Ini bagian dari upaya modernisasi sistem penegakan hukum.

    Manfaat ETLE Mobile Handheld

    Aspek Manfaat
    Sinergitas Kelembagaan Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
    Transformasi Digital Modernisasi sistem penegakan hukum berbasis teknologi
    Transparansi & Akuntabilitas Proses penindakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
    Edukasi Masyarakat Membangun kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas
    Efisiensi Penindakan Proses identifikasi dan perekaman bukti pelanggaran lebih cepat

    Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada penindakan. Namun juga sebagai sarana edukasi.

    Ini bertujuan membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Implementasi ETLE Mobile Handheld diharapkan mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

    Selain itu, sistem ini mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

  • Korlantas Polri Pastikan Persiapan Mudik Idul Fitri 2026 Menyeluruh di Jakarta

    Korlantas Polri Pastikan Persiapan Mudik Idul Fitri 2026 Menyeluruh di Jakarta

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menyatakan persiapan mudik Idul Fitri 2026 telah rampung secara menyeluruh. Hal ini disampaikan usai Rapat Pimpinan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Jajaran Korlantas bersama para pemangku kepentingan (stakeholder) telah melakukan survei lapangan. Mereka siap berkolaborasi dalam pelaksanaan operasi pengamanan mudik.

    "Kalau Korlantas sudah… stakeholder sudah survei, sudah siap kolaborasi untuk operasi," kata Irjen Agus, Senin (9/2/2026).

    Sejumlah titik strategis menjadi fokus pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Lokasi tersebut meliputi ruas tol, jalan arteri, jalur penyeberangan, hingga kawasan tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian.

    Irjen Agus memastikan kesiapan semua lokasi. "Mau tol, arteri, penyeberangan, tempat-tempat ibadah dan keramaian sudah siap semuanya," ujarnya.

    Operasi Keselamatan Jelang Lebaran

    Korlantas Polri menggelar Operasi Keselamatan sebagai langkah cipta kondisi menjelang Operasi Ketupat atau mudik Lebaran 2026. Irjen Agus menegaskan, fokus utama operasi kali ini adalah menekan angka kecelakaan dan melindungi pengguna jalan.

    Operasi Keselamatan 2026 telah dimulai awal Februari selama dua pekan. Masyarakat diimbau meningkatkan disiplin berkendara agar persiapan menuju mudik Lebaran 2026 berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

    "Operasi Keselamatan 2026 menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama. Fokus perhatian kita arahkan kepada pengguna jalan yang paling rentan, khususnya pejalan kaki dan pengendara roda dua," ujar Irjen Agus dalam keterangan resminya, Senin (26/1).

    Sasaran Prioritas Operasi Keamanan

    Sebagai upaya cipta kondisi sebelum Ops Ketupat 2026, Korlantas juga memberikan perhatian khusus pada gangguan kamtibmas di jalan raya. Salah satu yang menjadi sasaran utama adalah aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat.

    Berikut adalah beberapa fokus utama dalam Operasi Keselamatan 2026:

    Prioritas Deskripsi
    Keselamatan Pengguna Jalan Melindungi pejalan kaki dan pengendara roda dua sebagai kelompok rentan.
    Penertiban Balap Liar Menindak tegas aksi balap liar yang membahayakan keselamatan umum.
    Pemeriksaan Angkutan Melakukan pemeriksaan ketat pada bus dan travel di titik check point.
    Cipta Kondisi Menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib sebelum mudik.

    "Operasi ini menitikberatkan pada penertiban balap liar yang membahayakan keselamatan umum. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan angkutan bus dan travel melalui titik-titik check point," kata Irjen Agus.