Tag: korupsi dana hibah

  • Gubernur Khofifah Tegaskan Tuduhan BAP Kusnadi Tidak Benar di Pengadilan Tipikor Surabaya

    Gubernur Khofifah Tegaskan Tuduhan BAP Kusnadi Tidak Benar di Pengadilan Tipikor Surabaya

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/2/2026). Dalam persidangan tersebut, Khofifah dengan tegas membantah tuduhan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Ketua DPRD Jatim 2019-2024, Almarhum Kusnadi.

    Kehadiran Khofifah di sidang tersebut menarik perhatian, di mana belasan santri menyambut kedatangannya dengan bersholawat bersama. Dukungan moral ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Barisan Gus dan Santri (BAGUS) H Muhaimin.

    Muhaimin menyatakan bahwa kehadiran santri bertujuan memberikan dukungan moral kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diperiksa sebagai saksi.

    "Kami hadir untuk memberi penguatan moral kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kami yakin beliau kuat dalam menjalani ujian ini," kata Muhaimin usai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan tersebut, menurut Muhaimin, merupakan bentuk solidaritas dari kalangan gus dan santri terhadap Khofifah yang tengah menjalani proses hukum. Sejumlah santri juga turut mencermati jalannya persidangan dengan saksama.

    Penegasan Khofifah Mengenai Mekanisme Dana Hibah

    Dalam kesaksiannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa mekanisme penyaluran dana hibah diatur secara jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan untuk meluruskan persepsi terkait tuduhan negatif soal dana hibah.

    "Keterangan Bu Khofifah sudah jelas dan tegas, beliau bersih dari korupsi dan tidak menerima sepeserpun ijon atau fee dana hibah. Saya yakin publik semakin dicerahkan bahwa Bu Khofifah bersih dari tudingan negatif soal dana hibah," tandas Muhaimin.

    Tabel Peran Pihak Terkait dalam Sidang

    Pihak Terkait Peran dalam Sidang
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa Saksi, membantah tuduhan BAP
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Pihak yang memanggil saksi
    Almarhum Kusnadi Ketua DPRD Jatim 2019-2024, penyebut tuduhan dalam BAP
    Barisan Gus dan Santri (BAGUS) Memberikan dukungan moral kepada Khofifah
    H Muhaimin Sekretaris BAGUS, juru bicara dukungan santri
  • Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Bantahan ini terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan fee hingga 30 persen tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah.

    Sebelumnya, Khofifah memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran ini untuk bersikap kooperatif dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam sidang tersebut, JPU KPK menanyakan Gubernur Khofifah mengenai BAP mantan Ketua DPRD Jatim, almarhum Kusnadi. BAP itu menyebut Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen.

    Khofifah secara lugas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah yang dimaksud.

    "Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi)," kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Khofifah menjelaskan rincian tudingan dalam BAP tersebut yang dianggap tidak masuk akal secara matematis. Total persentase yang disebutkan jauh melebihi 100 persen.

    "Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan," jelasnya.

    Dirinya juga mempertanyakan kondisi saat almarhum Kusnadi memberikan keterangan dalam BAP.

    "Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi)," tambahnya.

    Konsistensi Penolakan Fee Ijon

    JPU KPK kemudian kembali bertanya kepada Gubernur Khofifah apakah benar tidak menerima ijon. Khofifah menjawab dengan lugas dan konsisten bahwa ia tidak pernah menerimanya.

    "Tidak ada, tidak ada," tegasnya.

    Pertanyaan serupa juga diajukan mengenai keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khofifah memberikan jawaban yang sama dengan keyakinan penuh.

    "Insyaallah tidak ada," tegasnya.

    Pihak Disebut di BAP Dugaan Fee Ijon Penjelasan Khofifah
    Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Wakil Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Sekdaprov Jatim 5-10% Insyaallah tidak ada
    Kepala Bappeda 3-5% Insyaallah tidak ada
    BPKAD 3-5% Insyaallah tidak ada
    Kepala OPD lainnya 3-5% Insyaallah tidak ada
  • Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim tahun 2019. Dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi di Kecamatan Manyar.

    Ketiga tersangka, berinisial MFR, RKA, dan MZR, langsung menjalani penahanan setelah penetapan tersebut. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana hibah senilai Rp400 juta.

    Kasi Pidsus Kejari Gresik, Alifin Nurahmana Wanda, menyatakan bahwa penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan pada Kamis (12/2/2026).

    "Hari ini kami melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Yang pertama yakni MFR, RKA dan MZR," kata Alifin Nurahmana Wanda, Kamis (12/2/2026).

    Tersangka MFR menjabat sebagai ketua santri di Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi. Sementara itu, RKA dan MZR merupakan kakak beradik yang berperan sebagai pengasuh ponpes.

    Satu Tersangka Jalani Tahanan Rumah

    Penahanan terhadap tersangka MFR dan RKA dilakukan di Rutan Kelas IIB Gresik. Namun, untuk tersangka MZR, pihak kejaksaan memutuskan untuk menjadikannya tahanan rumah.

    Keputusan ini diambil berdasarkan alasan kesehatan MZR, seperti yang tertera dalam surat dokter pemeriksa.

    "Karena kondisi kesehatan tersangka MZR ini tidak memungkinkan, kita jadikan tahanan rumah. Karena dia tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring," jelas Alifin Nurahmana Wanda.

    Kerugian Negara Akibat Korupsi Dana Hibah

    Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan dana hibah sebesar Rp400 juta yang dikeluarkan Pemprov Jawa Timur pada 2019. Dana tersebut semestinya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri ponpes.

    Namun, uang hibah tersebut justru digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka. Kerugian negara berdasarkan audit BPKP mencapai Rp400 juta.

    Detail Kasus Korupsi Keterangan
    Lokasi Kejadian Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kec. Manyar, Gresik
    Tahun Kejadian 2019
    Sumber Dana Dana Hibah Pemprov Jatim
    Peruntukan Awal Pembangunan asrama putri ponpes
    Penggunaan Aktual Pembelian dua bidang tanah atas nama tersangka
    Total Kerugian Negara Rp400 juta (berdasarkan audit BPKP)
    Jumlah Tersangka 3 orang (MFR, RKA, MZR)

    Bantahan Tersangka dan Kutipan Ayat Suci

    Salah satu tersangka, RKA, memberikan tanggapan saat hendak ditahan. Kiai yang juga pengasuh ponpes itu menyebut kasus hukum yang menjeratnya sebagai ujian dari Allah SWT.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink.

    RKA menilai perkara yang dihadapinya sebagai konsekuensi perjuangan dakwah. Ia pun mengutip Surat Al-Isra’ ayat 81 untuk menegaskan posisinya.

    "Dan katakanlah kepada mereka, jā’al-ḥaqqu wa zahaqal-bāṭilu innal-bāṭila kāna zahūqā. Saya dalam posisi membela agama Allah," ucap RKA.

    Ia juga menambahkan ancaman bagi pihak yang mencelakai pejuang agama.

    "Maka tatkala mereka memberi kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut," lanjut RKA.

    Ancaman Tuntutan di Akhirat

    Tidak berhenti di situ, RKA menegaskan akan menuntut pihak-pihak yang dianggap mencelakainya di akhirat kelak. Ia bersikukuh tidak pernah melakukan korupsi.

    "Saya pegang dunia akhirat, setelah mati sampai kelak di hadapan Allah. Mereka yang mencelakai pejuang-pejuang Allah, yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan cinta Tanah Air, yang mengajarkan hal-hal baik; justru dicelakai. Maka mereka adalah musuh-musuh Allah," pungkas RKA sebelum masuk ke mobil tahanan.

    Fakta Dana Hibah Fiktif

    Kejari Gresik sebelumnya telah membongkar dugaan penyelewengan dana hibah ini. Dana hibah sebesar Rp400 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang dilaporkan untuk pembangunan asrama putri, ternyata fiktif.

    Dalam penyelidikan, Kejari Gresik menemukan sejumlah maladministrasi dalam laporan keuangan. Dugaan penyalahgunaan anggaran di Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi telah mencapai tahap penyidikan.

    Dugaan penyelewengan ini terendus setelah kejaksaan mendalami berkas LPJ penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019. Laporan tersebut seharusnya untuk pembangunan asrama putri, namun uangnya digunakan untuk hal lain.

    "Laporan yang disampaikan untuk pembangunan Asrama Putri, ternyata 100 persen fiktif," ujar Kejari Gresik Nana Riana, Kamis (17/7/2025).