Tag: korupsi global

  • Korupsi di Demokrasi Mapan Dunia Kian Merajalela, CPI 2025 Ungkap Erosi Kepemimpinan

    Korupsi di Demokrasi Mapan Dunia Kian Merajalela, CPI 2025 Ungkap Erosi Kepemimpinan

    Demokrasi-demokrasi mapan di dunia kini kian tergelincir ke jurang korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 yang dirilis Transparency International pada Selasa lalu, menunjukkan erosi kepemimpinan dalam pemberantasan rasuah di negara-negara Barat.

    Edisi ke-31 CPI memeringkat lebih dari 180 negara dan teritori. Penilaian berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik. Hasilnya, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Swedia mencatatkan penurunan skor.

    Indeks 2025 menemukan jumlah negara dengan skor di atas 80 menyusut drastis. Dulu menjadi tolok ukur tata kelola bersih, kini hanya lima negara. Sepuluh tahun lalu ada 12 negara.

    Denmark kembali meraih skor tertinggi (89) untuk kedelapan kalinya beruntun. Finlandia (88) dan Singapura (84) menyusul di peringkat selanjutnya. Namun, Transparency International menyoroti ketiadaan “kepemimpinan yang berani” di tingkat global.

    Kondisi ini dinilai melemahkan upaya memerangi korupsi. Francois Valerian, Ketua Transparency International, mengungkapkan pandangannya.

    “Beberapa pemerintah tak lagi melihat perang melawan korupsi sebagai prioritas,” ujar Ketua Transparency International, Francois Valerian, kepada DW.

    “Ada kesan bahwa mereka merasa sudah melakukan segalanya untuk mengatasi korupsi dan kini beralih ke prioritas lain,” lanjut Valerian.

    CPI memberi skor tiap negara pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Amerika Serikat turun ke skor terendah sepanjang sejarahnya, 64. Skor ini merosot 10 poin sejak 2016.

    Transparency International mencatat iklim politik AS telah memburuk lebih dari satu dekade. Data terbaru ini bahkan belum sepenuhnya merefleksikan dinamika sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih tahun lalu.

    Meski peringkat AS relatif stabil selama sebagian besar masa pemerintahan Joe Biden. Laporan sebelumnya menyoroti skandal etik di Mahkamah Agung sebagai pemicu penurunan tajam tahun lalu.

    “Kita tak bisa menyalahkan semuanya pada Trump karena sejumlah reformasi yang mengkhawatirkan sudah dimulai sebelumnya,” kata Valerian.

    Dampak Praktik Korup dan Kebijakan Kontroversial

    Laporan itu menyebut sejumlah praktik yang mengirimkan sinyal berbahaya. Misalnya, “penggunaan jabatan publik untuk membungkam suara independen”. Lalu, “normalisasi politik transaksional dan konflik kepentingan”.

    Kemudian, “politisasi pengambilan keputusan penuntutan”. Serta, “langkah-langkah yang melemahkan independensi peradilan”. Menurut lembaga antikorupsi tersebut, seluruhnya “mengirimkan sinyal berbahaya bahwa praktik korup dapat diterima.”

    Sejak memulai masa jabatan keduanya, Trump mengambil sejumlah langkah. Ini dinilai sejalan dengan kekhawatiran tersebut. Termasuk membongkar lembaga penyiaran publik seperti Voice of America. Lalu, menggunakan lembaga pemerintah untuk menyasar lawan politik, termasuk pejabat pemerintahan Biden.

    Ia juga dituding melemahkan independensi peradilan. Selain itu, pelaksanaan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) turut melemah. Undang-undang itu dirancang mencegah warga dan entitas AS menyuap pejabat asing.

    Dalam wawancara dengan DW, Valerian mengkritik revisi FCPA. Perintah eksekutif menjadikannya alat keamanan nasional. Ia juga menyoroti dukungan Trump terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin. Mata uang ini kerap digunakan untuk pencucian uang.

    Selain itu, program imigrasi jalur cepat bagi orang kaya asing. Kritikus menjulukinya Trump Gold Card. Valerian pun menyatakan keprihatinannya.

    “Berdasarkan pengalaman internasional kami, skema visa semacam itu menarik orang-orang korup dan berpotensi juga menarik pelaku kriminal,” ujarnya.

    Dalam satu dekade yang sama, penurunan terbesar di Eropa Barat terjadi di Inggris. Negara itu turun 11 poin menjadi 70. Transparency International mengaitkannya dengan kegagalan berkelanjutan menegakkan standar etika.

    Ini berlaku bagi menteri, anggota parlemen, dan pejabat pemerintah lainnya. Laporan tersebut juga menyinggung skandal pengadaan selama pandemi COVID-19.

    Ketika itu, pihak-pihak dekat dengan kekuasaan memperoleh kontrak pengadaan alat pelindung diri (APD) bernilai besar tanpa pengawasan memadai.

    Gambaran Korupsi di Berbagai Negara

    Negara Barat lain yang mengalami penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir adalah Selandia Baru (turun sembilan poin menjadi 81). Swedia (turun delapan poin menjadi 80) dan Kanada (turun tujuh poin menjadi 75).

    Jerman mencatat penurunan lebih moderat, empat poin menjadi 77. Meski naik dua poin dibanding tahun lalu. Prancis juga turun empat poin dalam satu dekade terakhir menjadi 66. Ini terjadi di tengah lemahnya penegakan hukum korupsi. Serta meningkatnya risiko kolusi antara pejabat dan kepentingan swasta.

    Namun laporan itu memuji vonis terhadap mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Vonis atas penerimaan dana ilegal, termasuk dari mendiang pemimpin Libya Muammar Gadhafi, yang digunakan untuk kampanye presiden.

    “Banyak negara Eropa dulu memimpin perang melawan korupsi,” keluh Valerian.

    Ia mencatat Arahan Antikorupsi Uni Eropa telah dilunakkan. Sehingga tak lagi cukup kuat memperkokoh upaya pemberantasan rasuah. Laporan mencatat 50 negara mengalami penurunan signifikan sejak 2012.

    Terutama Turki, Hungaria, dan Nikaragua. Penyebabnya meliputi kemunduran demokrasi, lemahnya institusi dan supremasi hukum. Serta, praktik kronisme dan rente.

    Transparency International memperingatkan korupsi kian membuka pintu bagi kejahatan terorganisasi. Ini untuk menyusup ke politik Amerika Latin. Bahkan Kosta Rika dan Uruguay menghadapi tekanan korupsi.

    Negara ini lama dianggap demokrasi terkuat di kawasan dengan skor CPI tinggi. Tekanan serupa terlihat di Kolombia, Meksiko, dan Brasil. Penurunan ini disebut “tajam, bertahan lama, dan sulit dibalikkan”. Karena korupsi telah menjadi sistemik dan mengakar dalam struktur politik maupun administratif.

    Valerian menambahkan, “Semakin terkonsentrasi kekuasaan, semakin besar potensi penyalahgunaannya. Dan semakin tertutup kekuasaan itu, semakin mudah ia disalahgunakan.”

    Negara Skor CPI 2025 Perubahan Sejak 2016/Satu Dekade Terakhir (Poin)
    Denmark 89 Stabil
    Finlandia 88 Stabil
    Singapura 84 Stabil
    Amerika Serikat 64 -10
    Inggris 70 -11
    Selandia Baru 81 -9
    Swedia 80 -8
    Kanada 75 -7
    Jerman 77 -4
    Prancis 66 -4
    Indonesia 34 -3

    Peran Lembaga Antikorupsi dan Sorotan terhadap Indonesia

    Indeks terbaru ini belum memasukkan dampak rilis dokumen Jeffrey Epstein bulan lalu. Dokumen itu menyeret sejumlah pejabat di berbagai negara dalam dugaan pelanggaran, korupsi, atau hubungan kompromistis.

    Lembaga antikorupsi itu juga menyoroti intervensi politik terhadap organisasi nonpemerintah (NGO). Terutama yang kritis terhadap pemerintah. Laporan mencatat peningkatan pengetatan dan pemotongan dana terhadap NGO di Georgia, Indonesia, dan Peru.

    Skor Indonesia tahun lalu kembali turun tiga poin ke angka 34/100. Akibatnya peringkat Indonesia merosot ke posisi 109 dari 182 negara. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik. Melainkan cerminan memburuknya kualitas tata kelola pemerintahan.

    Juga melemahnya institusi pengawas, serta menyempitnya ruang demokrasi, tulis Transparency Internasional Indonesia. Indonesia mewakili situasi serupa di negara lain. Jurnalis independen, kelompok masyarakat sipil, dan pelapor pelanggaran (whistleblower) kian sulit bersuara menentang korupsi.

    Upaya pemberantasan korupsi Ukraina mendapat pujian. Meski negara itu masih menghadapi agresi Rusia. Skandal terbaru di sektor pertahanan menunjukkan korupsi tetap menjadi persoalan.

    Namun fakta bahwa kasus-kasus itu terungkap ke publik dan diproses hukum menunjukkan kerangka antikorupsi baru mulai bekerja. Valerian membandingkan dengan Rusia.

    “Satu negara—Ukraina—memilih melawan korupsi, sementara Rusia menempuh jalan sebaliknya,” ujar Valerian, merujuk pada langkah Moskow mencabut undang-undang yang dirancang untuk mencegah dan menghukum korupsi.

    Transparency International mencatat rezim otoriter seperti Venezuela dan Azerbaijan. Keduanya secara konsisten menempati posisi terbawah. Ini karena “korupsi bersifat sistemik dan hadir di setiap level.”

    Dalam indeks terbaru, lebih dari dua pertiga negara meraih skor di bawah 50. Hal itu menunjukkan “masalah korupsi serius di sebagian besar belahan dunia.” Negara dengan skor di bawah 25 umumnya dilanda konflik dan rezim represif. Seperti Libya, Yaman, dan Eritrea (masing-masing skor 13). Serta Somalia dan Sudan Selatan (masing-masing skor sembilan).

    Di sisi lain, laporan menyoroti sejumlah negara yang berhasil naik dari papan bawah menuju peringkat menengah. Termasuk Albania, Angola, Pantai Gading, Laos, Senegal, Ukraina, dan Uzbekistan.

    Beberapa negara dengan skor tinggi juga mencatat kemajuan jangka panjang. Seperti Estonia, Korea Selatan, Bhutan, dan Seychelles.