Tag: Korupsi Haji

  • Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa BPK Terkait Korupsi Kuota Haji di Jakarta

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa BPK Terkait Korupsi Kuota Haji di Jakarta

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut fokus pada penghitungan kerugian negara. Proses ini merupakan bagian dari upaya finalisasi perhitungan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap Yaqut terkait penghitungan kerugian keuangan negara. Auditor BPK telah berkoordinasi dengan penyidik KPK dalam proses ini.

    "Jadi pemeriksaan terhadap tersangka sodara YCQ itu berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan sudah dikoordinasikan juga dengan rekan-rekan penyidik KPK," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (12/2/2026).

    Budi menambahkan, pemeriksaan saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan di BPK. Ini merupakan prosedur yang dimungkinkan.

    "Jadi memang dalam pemeriksaan seorang saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dimungkinkan untuk dilakukan di BPK," lanjutnya.

    Pemeriksaan oleh BPK juga mencakup Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya. Sejumlah PIHK tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

    "Ini juga kami lakukan untuk pemeriksaan terhadap PIHK-PIHK lainnya. BPK juga sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada sejumlah PIHK pendalaman soal penghitungan kerugian keuangan negara," ujarnya.

    Finalisasi Perhitungan Kerugian Negara

    Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan Yaqut oleh BPK adalah bagian dari proses finalisasi. Ini untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji.

    "Nah kami meyakini juga ini bagian dari proses finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji ini. Jadi kita sama-sama tunggu nanti hasil akhir dari BPK dalam penghitungan KN ini," imbuhnya.

    Sebelumnya, Yaqut diperiksa BPK terkait kasus korupsi kuota haji. Pemeriksaan ini dilaksanakan di kantor BPK, Jakarta.

    Klarifikasi Kuasa Hukum

    Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa pemanggilan hari ini adalah respons atas surat yang mereka sampaikan sebelumnya. Pihak Yaqut ingin klarifikasi langsung.

    "Pemanggilan yang dilakukan hari ini sebagai respons atas surat yang telah kami sampaikan sebelumnya," ujar Mellisa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (11/2).

    Melissa menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan agar klarifikasi dilakukan langsung oleh BPK RI. Ini demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan.

    "Demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan BPK, kami mengajukan permohonan secara resmi agar proses klarifikasi dilakukan langsung melalui pemanggilan BPK RI, sebagaimana juga diberlakukan terhadap pihak-pihak lainnya," sambungnya.

    Berikut rincian proses pemeriksaan yang dilakukan:

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Lokasi Pemeriksaan Kantor BPK
    Tujuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
    Pihak yang Memeriksa Auditor BPK
    Keterlibatan KPK Koordinasi dengan penyidik
    Tindakan Yaqut Memberikan keterangan tambahan, klarifikasi, dan konfrontasi

    Mellisa menjelaskan bahwa Yaqut memberikan keterangan tambahan kepada auditor BPK. Ini termasuk menyampaikan klarifikasi dan konfrontasi atas pemeriksaan sebelumnya.

    "Pemanggilan hari ini menjadi penting karena memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan, klarifikasi, serta konfrontasi atas materi pemeriksaan sebelumnya secara langsung kepada tim pemeriksa BPK RI," kata dia.

    Ia berharap seluruh keterangan yang disampaikan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Keterangan ini akan membantu proses penghitungan kerugian negara atas kebijakan kuota haji 2024.

    Mellisa juga memastikan bahwa Yaqut tetap kooperatif dalam seluruh proses pemeriksaan.

  • PN Jakarta Selatan Jadwalkan Sidang Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas

    PN Jakarta Selatan Jadwalkan Sidang Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan Yaqut sebagai tersangka.

    Gugatan praperadilan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Permohonan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya.

    PN Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana gugatan praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Sidang akan diselenggarakan pada Selasa (24/2) mendatang.

    Agenda sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Lokasi persidangan di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan.

    Gugatan Yaqut terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Pemohon gugatan adalah Yaqut, sedangkan termohonnya KPK cq Pimpinan KPK.

    Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Kasus korupsi kuota haji ini bermula dari pembagian tambahan 20 ribu anggota jemaah pada 2024. Penambahan ini saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat sebagai Menteri Agama.

    Kuota tambahan bertujuan mengurangi antrean panjang jemaah haji reguler. Masa tunggu keberangkatan bisa mencapai 20 tahun atau lebih.

    Sebelumnya, Indonesia memperoleh kuota haji 221 ribu anggota jemaah pada 2024. Setelah penambahan, total kuota haji RI menjadi 241 ribu.

    Pangkal persoalan muncul saat kuota tambahan dibagi rata, yaitu 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota.

    Berikut rincian kuota haji Indonesia tahun 2024:

    Jenis Jemaah Jumlah Kuota
    Haji Reguler 213.320
    Haji Khusus 27.680
    Total Kuota 241.000

    Kebijakan di era Yaqut ini disinyalir menyebabkan 8.400 jemaah haji reguler gagal berangkat. Mereka adalah jemaah yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun.

    Jemaah tersebut seharusnya bisa berangkat setelah adanya kuota tambahan 2024. Namun faktanya mereka tidak dapat berangkat.

    Penetapan Tersangka oleh KPK

    Hasil penyidikan KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menyatakan telah memiliki serangkaian bukti kuat terkait penetapan tersangka ini.

    Hingga saat ini, Yaqut Cholil Qoumas belum dilakukan penahanan. Proses hukum masih akan berlanjut dengan agenda praperadilan di PN Jakarta Selatan.