Pengadilan Tinggi Jakarta mengukuhkan putusan hukuman 1,5 tahun penjara bagi mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata. Putusan ini terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.
Vonis tersebut dijatuhkan dalam putusan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan Isa Rachmatarwata sendiri. Pengadilan Tinggi Jakarta mempertahankan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
Putusan banding untuk Isa Rachmatarwata dibacakan pada Rabu, 11 Februari, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Cempaka Putih. Majelis hakim banding diketuai oleh Budi Susilo, dengan anggota Edi Hasmi dan Bragung Iswanto.
Isa Rachmatarwata dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider.
"Menyatakan Terdakwa Isa Rachmatarwata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider," bunyi putusan banding Isa Rachmatarwata, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim.
Selain pidana penjara, hakim banding juga menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda tidak dibayar, harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang.
"Denda sejumlah Rp 100 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari," ujar hakim.
Perbedaan Putusan Tingkat Pertama
Secara umum, putusan banding ini tidak berbeda jauh dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Perbedaan utama terletak pada subsider kurungan hari pidana denda.
Sebelumnya subsider ditetapkan 3 bulan, kini menjadi 100 hari. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar hakim.
Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Isa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara.
Pertimbangan Vonis Ringan
Alasan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terungkap dalam persidangan. Isa Rachmatarwata dinilai tidak menerima keuntungan materiil apa pun dari tindak pidana korupsi tersebut.
"Terdakwa tidak menerima atau menikmati keuntungan materiil apa pun dari tindak pidana korupsi," ucapnya.
Berikut adalah ringkasan tuntutan dan vonis terhadap Isa Rachmatarwata:
| Perkara | Tuntutan Jaksa | Vonis Pengadilan Tinggi |
|---|---|---|
| Pidana Penjara | 4 tahun | 1 tahun 6 bulan |
| Denda | Rp 100 juta | Rp 100 juta |
| Subsider Denda | 3 bulan kurungan | 100 hari kurungan |
Meskipun demikian, hal yang memberatkan adalah tindakan Isa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan Isa sebagai regulator telah membuka jalan bagi PT Asuransi Jiwasraya.
Ini memungkinkan perusahaan tersebut terus beroperasi dan memasarkan produk. Padahal, Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvent atau bangkrut, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara.
Isa dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
