Tag: korupsi K3

  • Istri ‘Sultan’ Kemnaker Bobby Mahendro Perintahkan Tutup Rekening Adik Ipar Saat Saldo Rp 20 Ribu di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Istri ‘Sultan’ Kemnaker Bobby Mahendro Perintahkan Tutup Rekening Adik Ipar Saat Saldo Rp 20 Ribu di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Irvian Bobby Mahendro, yang dijuluki 'sultan' Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), diduga menggunakan rekening adik iparnya, Nova Alisa Putri, untuk transaksi. Rekening tersebut kemudian diminta ditutup oleh istri Bobby, Fitri, saat saldonya tersisa Rp 20 ribu.

    Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/1/2026). Nova Alisa dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa KPK.

    Jaksa mencecar Nova Alisa mengenai penutupan rekening dan penarikan uang sebesar Rp 4,4 miliar. Nova mengaku penutupan rekening atas perintah istri Irvian Bobby Mahendro.

    "Ini terkait dengan penutupan rekening ini. Ini sampai bawah sudah habis rekeningnya nih," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/1/2026).

    "Iya, penutupan rekening saya cuman ambil puluhan (juta) sih, Pak, nggak sampai miliar," jawab Nova.

    "Perintah dari Bu Fitri (istri Irvian) karena sudah tidak lagi dipakai rekening saya," kata Nova.

    Ketika ditanya tentang sisa saldo, Nova mengatakan bahwa saldonya hanya Rp 20 ribu sebelum ditutup.

    "Setahu Saudara, saat itu ada saldonya tidak rekening Saudara itu?" tanya jaksa.

    "Waktu itu saldonya tinggal Rp 20 ribu, Pak," jawab Nova.

    "Dari mana Saudara tahu tinggal Rp 20 ribu," tanya jaksa.

    "Jadi sebelum saya nutup itu, saya mengecek dulu saldonya, lalu saya tutup," ucap Nova.

    Irvian Bobby merupakan salah satu terdakwa dalam kasus korupsi sertifikasi K3. Ia disebut sebagai koordinator kasus tersebut dan dikenal dengan sebutan 'sultan' Kemnaker.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi K3 Kemnaker

    Sebutan 'sultan' terhadap Irvian diungkap oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Setyo menyebut Wamenaker Immanuel Ebenezer yang memanggil Irvian dengan istilah 'sultan' karena memiliki banyak uang.

    Kasus ini melibatkan total 11 terdakwa. Berikut adalah daftar nama para terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi sertifikasi K3 Kemnaker:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1. Immanuel Ebenezer atau Noel Eks Wamemaker
    2. Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3. Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021 – Februari 2025)
    4. Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5. Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6. Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7. Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8. Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9. Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10. Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11. Temurila Pihak PT KEM Indonesia
  • Noel Ebenezer Sebut Parpol Inisial K dan Ormas Non-agama Terseret Kasus Korupsi K3

    Noel Ebenezer Sebut Parpol Inisial K dan Ormas Non-agama Terseret Kasus Korupsi K3

    Parpol berinisial K dan sebuah organisasi kemasyarakatan non-agama disebut ikut terlibat dalam dugaan korupsi pengelolaan dana K3, sebuah skema pembiayaan yang berkaitan dengan program ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Noel Ebenezer, yang menilai kasus ini berdampak luas dan menyentuh jejaring politik serta organisasi masyarakat.

    Dalam keterangannya kepada media, Noel mengatakan indikasi keterlibatan itu muncul dari penelusuran alur dana dan relasi aktor yang disebut-sebut terhubung dengan proyek K3. Menurut dia, publik berhak mengetahui pihak-pihak yang terlibat agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.

    Dugaan Keterlibatan Politik dan Ormas

    Noel menjelaskan, pengusutan kasus K3 tidak berdiri sendiri sebagai perkara administratif, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan aktor politik. Ia menyebut parpol berinisial K diduga memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dalam proyek tersebut, meski belum merinci posisi dan peran individu yang dimaksud.

    Selain parpol, Noel juga menyinggung adanya organisasi kemasyarakatan non-agama yang diduga menjadi perantara atau penerima manfaat dalam skema tersebut. Ia menekankan bahwa penyebutan inisial dilakukan untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan menunggu hasil penyelidikan resmi aparat penegak hukum.

    Pernyataan ini menambah perhatian publik terhadap pola relasi antara proyek pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat. Sejumlah pengamat menilai, jika dugaan tersebut terbukti, kasus K3 bisa memperlihatkan modus lama dengan aktor lintas sektor.

    Respons Lembaga Penegak Hukum

    Lembaga penegak hukum menyatakan masih mempelajari berbagai informasi yang beredar di ruang publik terkait dugaan korupsi K3. Aparat menegaskan bahwa setiap laporan dan data yang masuk akan diverifikasi melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum acara.

    Pejabat di instansi terkait menyampaikan bahwa pengusutan perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak memerlukan kehati-hatian dan bukti kuat. Mereka mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi berlebihan sebelum ada penetapan status hukum yang jelas.

    Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, aparat juga menekankan pentingnya kerja sama masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki informasi relevan untuk menyampaikan data secara resmi. Saluran pelaporan telah disediakan agar proses penegakan hukum berjalan objektif.

    Posisi Partai dan Ormas

    Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari parpol berinisial K maupun organisasi kemasyarakatan non-agama yang disebutkan Noel. Sejumlah pengurus partai politik, dalam konteks berbeda, kerap menyatakan komitmen mendukung pemberantasan korupsi dan siap bekerja sama dengan penegak hukum jika diperlukan.

    Pengamat politik menilai, respons resmi dari pihak yang disebut penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik. Klarifikasi terbuka dinilai dapat menjadi langkah awal untuk memastikan isu ini tidak berkembang menjadi disinformasi.

    Di sisi lain, kalangan organisasi masyarakat sipil mendorong agar penegak hukum segera memberikan penjelasan perkembangan penanganan kasus K3. Transparansi dianggap krusial untuk mencegah politisasi perkara dan menjaga fokus pada substansi hukum.

    Dampak dan Perhatian Publik

    Kasus dugaan korupsi K3 menarik perhatian karena menyangkut program yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Jika terjadi penyimpangan, dampaknya tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga berpotensi menghambat kualitas perlindungan tenaga kerja.

    Pakar hukum administrasi negara menilai, perkara ini berpeluang membuka evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek dan mekanisme pengawasan. Keterlibatan aktor politik dan organisasi masyarakat, bila terbukti, akan menuntut pembenahan regulasi dan transparansi pendanaan.

    Sejumlah pihak di parlemen juga disebut memantau isu ini, terutama terkait fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Dorongan untuk memperkuat akuntabilitas anggaran kembali mengemuka seiring mencuatnya dugaan dalam kasus K3.

    Langkah Lanjutan yang Ditunggu

    Publik kini menantikan tindak lanjut dari aparat penegak hukum atas berbagai informasi yang disampaikan. Proses klarifikasi, pemanggilan saksi, dan penelusuran aliran dana menjadi tahapan krusial untuk memastikan terang perkara.

    Noel menegaskan dirinya siap memberikan keterangan jika diminta secara resmi. Ia berharap pengusutan kasus K3 dilakukan secara independen tanpa tekanan politik, sehingga hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

    Perkembangan penanganan perkara ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan, terutama terkait potensi penetapan tersangka dan langkah pencegahan agar pola serupa tidak terulang pada program strategis lainnya.