Tag: KPK

  • Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah keras keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Keterangan itu terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan adanya fee hingga 30 persen tidak benar di Pengadilan Tipikor Sidoarjo.

    Gubernur Khofifah menepati janjinya untuk kooperatif memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pemanggilan itu untuk bersaksi dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam persidangan, JPU KPK melontarkan pertanyaan kepada Gubernur Khofifah terkait BAP Eks Ketua DPRD Jatim Almarhum Kusnadi.

    BAP tersebut menyebutkan Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen. Khofifah menegaskan tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah.

    “Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi),” kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Menurutnya, angka-angka yang disebutkan dalam BAP itu tidak masuk akal jika ditotal.

    “Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan,” jelasnya.

    Khofifah juga mempertanyakan konteks penyampaian keterangan oleh almarhum Kusnadi dalam BAP tersebut.

    “Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi),” tambahnya.

    Dugaan Alur Fee Dana Hibah Pokir

    Berikut adalah rincian dugaan persentase fee yang disebutkan dalam BAP almarhum Kusnadi:

    Penerima Dugaan Fee
    Gubernur Jatim 30%
    Wakil Gubernur Jatim 30%
    Sekdaprov Jatim 5-10%
    Kepala Bappeda 3-5%
    BPKAD 3-5%
    Kepala OPD 3-5%

    Total persentase ini, menurut Khofifah, mencapai hampir 300 persen, yang secara matematis tidak realistis.

  • Menteri UMKM Maman Abdurrahman Soroti Peran PT Blue Ray dalam Kasus Suap Importasi Barang Ilegal

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman Soroti Peran PT Blue Ray dalam Kasus Suap Importasi Barang Ilegal

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti kasus suap importasi barang palsu dan ilegal yang melibatkan PT Blue Ray sebagai perantara di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Maman berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap konsisten dalam penindakan hukum.

    "Saya mengapresiasi kepada para penegak hukum khususnya KPK dan kita berharap agar KPK bisa terus konsisten untuk melakukan penindakan secara hukum," ujar Maman di Kementerian Investasi/Hilirisasi dan BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Maman, banjirnya barang impor dari luar negeri sangat meresahkan UMKM. Hal ini karena derasnya arus impor yang masuk membuat UMKM tidak mampu bersaing dari segi harga.

    Insentif pemerintah, termasuk modal, akan sia-sia jika pasar tidak dapat menyerap produk UMKM. Ia membeberkan data selisih ekspor-impor antara Indonesia dan China yang mencolok.

    "Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100. Di catatan ekspor di Cina, melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada gap 800 yang tidak tercatat secara resmi. Berarti kan dia suka-sukanya saja kasih harga," terang Maman.

    Selain barang tidak tercatat, Maman juga menyoroti praktik under-invoicing. Praktik ini memalsukan nilai faktur agar pajak yang dibayarkan lebih rendah dari seharusnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Maman telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya, lanjut Maman, berkomitmen untuk membenahi jajaran DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    "Pak presiden juga mengatakan itu coba, kalau dalam beberapa pesan dari pak presiden catatan under-invoicing ini kan masuk dalam kategori juga yang under-invoicing. Jadi, semua catatan-catatan yang tidak resmi itu masuk ke dalam secara ilegal," terang Maman.

    Skema Suap dan Jalur Importasi

    Dampak barang impor murah tidak hanya memukul ekonomi, tapi juga merembet ke masalah sosial serius. Maman menyebut banyak pelaku UMKM terjerat masalah keluarga akibat tidak mampu menutupi modal belanja.

    "Kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, (tetapi) dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana impact-nya. Jadi, saya pikir yuk udah saatnya kita setop permainan ini," imbuh ia.

    Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap adanya kesepakatan pada Oktober 2025. Kesepakatan itu melibatkan Kasi Intel Bea dan Cukai Orlando Hamonangan dan Kasubdit Intel Bea dan Cukai Sisprian Subiaksono.

    Mereka diduga bersepakat dengan pemilik PT Blueray John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan. Tujuannya adalah mengatur jalur importasi barang ke Indonesia.

    KPK menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengatur dua jenis jalur pengawasan barang impor. Ada jalur hijau tanpa cek fisik dan jalur merah dengan cek fisik.

    "Selanjutnya, FLR (pegawai Bea Cukai Filar) menerima perintah dari ORL (Orlando) untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%," ujar Asep dikutip detikNews.

    Pihak Terlibat Peran
    Maman Abdurrahman Menteri UMKM
    PT Blue Ray Perantara Kasus Suap
    Orlando Hamonangan Kasi Intel Bea dan Cukai
    Sisprian Subiaksono Kasubdit Intel Bea dan Cukai
    John Field Pemilik PT Blueray
    Andri Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray
    Dedy Kurniawan Manajer Operasional PT Blueray
  • Terungkap! Transaksi Rp4,4 Miliar di Rekening Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Irvian Bobby Mahendro

    Terungkap! Transaksi Rp4,4 Miliar di Rekening Adik Ipar ‘Sultan’ Kemnaker Irvian Bobby Mahendro

    Irvian Bobby Mahendro, seorang koordinator di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki 'Sultan', kini tengah menghadapi sorotan tajam.

    Ia diduga meminjam rekening bank adik iparnya untuk berbagai transaksi keuangan. Sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker mengungkapkan fakta menarik ini.

    Jaksa menghadirkan Nova Alisa Putri, adik dari istri Irvian, sebagai saksi di persidangan. Nova adalah staf administrasi PT Centra Adminikasi.

    Kesaksiannya sangat penting untuk mengungkap peran Irvian Bobby serta 10 terdakwa lainnya dalam kasus ini.

    Pengacara terdakwa Miki Mahfud, Febri Diansyah, menanyakan perihal rekening milik Nova. Rekening tersebut diketahui dipinjam Irvian Bobby sejak Agustus 2022.

    Nova menjelaskan bahwa istrinya Irvian Bobby, Bu Fitri, menjadi perantara peminjaman rekening BCA tersebut.

    "Bu Fitri (istri Irvian Bobby), eh Pak Bobby melalui perantara Bu Fitri, Pak," jawab Nova.

    Peminjaman rekening itu dilakukan karena rekening tabungan Nova jarang digunakan. "Dia bilang mau pinjam rekening BCA. Kan soalnya rekening saya itu kan jarang, maksudnya nggak selalu dipakai ya, Pak, karena itu buat tabungan," kata Nova.

    Nova mengaku diberitahu bahwa rekeningnya akan dipakai Irvian Bobby untuk keperluan jual beli mobil.

    "Terus dia pinjam buat Mas Bobby katanya buat jual beli mobil gitu, Pak," ujar Nova.

    Penarikan Misterius Rp4,4 Miliar

    Dalam persidangan, jaksa juga mencecar Nova terkait riwayat penarikan uang Rp4,4 miliar. Penarikan ini tertera dalam mutasi rekening miliknya.

    Nova membantah mengetahui penarikan uang sebesar itu. Dia menyebut keterangan tersebut diberikan di bawah tekanan penyidik KPK saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    "Kami tunjukkan juga di mutasi rekening, halaman 368, 22 Oktober. Ini yang tarikan tunai ini, yang dimaksud oleh rekan kami tadi sebesar Rp 4 miliar 400 (juta), di mana rinciannya 22 Oktober ada penarikan sebesar Rp 2 miliar, kemudian 23 Oktober sebesar Rp 2.400.000.000. Ini Saudara tidak tahu?" kata jaksa.

    "Saya tidak tahu, Pak," jawab Nova.

    Jaksa kemudian mengingatkan Nova tentang keterangan pada BAP nomor 17. "Tapi keterangan Saudara yang nomor 17 ini bunyi loh," kata jaksa.

    "Itu saya karena saya didesak, tapi saya tidak tahu," timpal Nova.

    Ketika ditanya siapa yang mendesaknya, Nova menjawab: "Didesak oleh penyidik," ujarnya.

    Profil Terdakwa dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

    Irvian Bobby Mahendro sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Agustus 2025. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap julukan 'sultan' yang melekat pada Irvian.

    Julukan ini diberikan oleh mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, merujuk pada banyaknya uang yang dimiliki Irvian Bobby.

    Berikut adalah daftar 11 terdakwa yang terlibat dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker:

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamemaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021 – Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia

    Kasus ini terus bergulir di persidangan. Keterangan para saksi diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di Kemnaker.

  • MA Berhentikan Sementara Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Suap

    MA Berhentikan Sementara Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Tersangka Suap

    Mahkamah Agung (MA) memutuskan memberhentikan sementara Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keputusan ini diambil setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap.

    Pemberhentian sementara ini juga berlaku untuk aparatur Pengadilan Negeri Depok lainnya yang terlibat. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen MA dalam membersihkan lembaga peradilan.

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung akan segera mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Hal ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap Wayan dan Bambang.

    "Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang tertangkap tangan tersebut," ujar Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan bahwa hakim yang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian tersebut akan dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

    "Terhadap hakim, maka Mahkamah Agung secepatnya akan mengajukan surat usul pemberhentian sementara kepada Presiden RI. Apabila nanti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung," lanjut Yanto.

    Tindakan serupa juga akan diberlakukan kepada jurusita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, yang turut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Yohansyah akan diberhentikan melalui Sekretaris MA.

    "Begitu juga dengan aparatur Pengadilan negeri depok yang terbukti bersalah maka akan diberhentikan oleh pembina kepegawaian Mahkamah Agung dalam hal ini Sekretaris Mahkamah Agung," ujarnya.

    Kronologi dan Daftar Tersangka

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, dan Yohansyah sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Penangkapan ketiganya dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang diwarnai aksi kejar-kejaran. Kasus ini melibatkan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara.

    Pihak PT KD, melalui Direktur Utama Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal Berliana Tri Ikusuma, kemudian menyanggupi pembayaran sebesar Rp 850 juta.

    Berikut adalah daftar identitas para tersangka yang terlibat dalam kasus suap di PN Depok:

    No Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD