Tag: Kredit Usaha Rakyat

  • UMKM Terdampak Banjir Sumatera Dapat Relaksasi Kredit dan Bantuan Modal

    UMKM Terdampak Banjir Sumatera Dapat Relaksasi Kredit dan Bantuan Modal

    Pemerintah menawarkan relaksasi kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir di Sumatera. Kebijakan ini mencakup pembekuan cicilan, restrukturisasi kredit, hingga potensi penghapusan utang.

    Fasilitas ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 (Permenko 2/2026). Aturan ini berlaku untuk UMKM peminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR sebelum banjir.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyatakan pihaknya masih memetakan UMKM penerima fasilitas. Pemetaan akan berlangsung dari 24 November hingga 31 Maret 2026.

    "Pertama adalah periodisasi pemetaan, yaitu pada tanggal 24 November sampai dengan 31 Maret 2026," ujar Riza di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Riza menambahkan, keputusan terkait restrukturisasi atau penghapusan utang akan diambil setelah Maret 2026.

    "Nantinya pada saat dilakukan pemutihan atau ketika nanti setelah Maret, di awal April diputuskan apakah mereka bisa mendapatkan fasilitas restrukturisasi dalam hal ini keringanan bunga, atau bahkan nanti mendapatkan penghapusan," sambungnya.

    Data Debitur Terdampak Banjir

    Menurut data per 25 Januari 2026 dari sejumlah bank besar dan lembaga pembiayaan, total 146.016 debitur terdampak banjir. Data ini mencakup Bank BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

    Skema Pinjaman Jumlah Debitur Persentase Outstanding Pinjaman
    KUR 34.415 24% Rp 3 triliun
    Non-KUR 111.601 76% Rp 6 triliun
    Total 146.016 100% Rp 9 triliun

    Rinciannya, 34.415 debitur (24%) adalah peminjam KUR. Sementara 111.601 lainnya adalah debitur kredit non-KUR.

    "Total outstanding dan pinjaman ini sebanyak Rp 9 triliun, yang di mana Rp 3 triliun di antaranya adalah kredit usaha rakyat," terang Riza.

    Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro

    Selain relaksasi kredit, Kementerian UMKM juga mengusulkan Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro. Ini adalah stimulus tambahan untuk pemulihan.

    Bantuan tersebut berupa modal usaha sebesar Rp 3 juta per UMKM. Ditujukan bagi pelaku usaha yang belum menerima KUR atau kredit perbankan.

    "Dalam hal ini, potensi pada masa awal ini diberikan kepada 200.000 UMKM yang di mana ini adalah UMKM-UMKM yang belum menerima kredit usaha rakyat ataupun belum menerima kredit dari perbankan," pungkas Riza. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 600 miliar.