Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan informasi terbaru mengenai implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Skema ini dirancang untuk menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, memastikan layanan kesehatan yang setara bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
Budi Gunadi Sadikin berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur KRIS dan sistem pembayaran layanan kesehatan berbasis Indonesia Diagnosis Related Group (iDRG) dapat segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi ada pertanyaan kapan-kapan ini KRIS sama IDRG keluar? Diharapkan ini sudah final nih Perpres-nya. Mudah-mudahan bulan ini bisa ditandatangani," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Setelah Perpres diteken, pemerintah akan segera memulai proyek percontohan (pilot project). Tiga sistem baru, termasuk sistem rujukan, akan diuji coba secara bersamaan.
"Sesudah ditandatangani, kita bisa mem-pilot project-nya, yang IDRG, rujukan, dan KRIS sekaligus supaya kita bisa melihat," imbuh Budi Gunadi Sadikin.
Berikut adalah beberapa sistem baru yang akan diuji coba:
| Sistem | Tujuan Utama |
|---|---|
| KRIS | Menyamakan standar layanan rawat inap bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. |
| iDRG | Mengendalikan pembiayaan layanan kesehatan melalui prosedur yang lebih rinci. |
| Sistem Rujukan | Mengoptimalkan alur rujukan pasien untuk efisiensi dan kualitas layanan. |
Efisiensi Biaya dan Peningkatan Mutu
Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa uji coba perubahan sistem rujukan dalam skala kecil telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya adalah penghematan biaya yang signifikan bagi BPJS Kesehatan.
"Insight orang untuk mendapatkan layanan yang advance itu biasanya harus 3-4 kali dirawat pindah-pindah RS, itu (nanti) hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja," terang Budi.
Dengan implementasi KRIS, kendali mutu layanan diharapkan akan lebih baik. Sementara itu, iDRG akan memungkinkan kontrol pembiayaan yang lebih efektif.
"Dengan adanya KRIS, jelas kendali mutunya akan lebih baik. Dengan adanya IDRG, kita juga akan membuat, agar pembiayaannya bisa lebih kita kontrol, untuk prosedur-prosedur yang memang sekarang makan biaya besar. Karena kita akan bikin lebih rinci lagi, antara prosedur A-1, prosedur A-2. Yang tadinya prosedurnya jadi satu prosedur A dengan harga yang sama. Jadi kita pasti harapkan itu bisa dan diharapkan pilot project itu bisa berjalan," tambahnya.
