Tag: kritik

  • Kritik Internal NU: Kampus NU Alami Inflasi Lembaga dan Defisit Substansi

    Kritik Internal NU: Kampus NU Alami Inflasi Lembaga dan Defisit Substansi

    Kritik tajam muncul dari internal Nahdlatul Ulama (NU) terkait jaringan pendidikan tinggi yang dimilikinya. KH Imam Jazuli Lc MA menilai bahwa banyaknya kampus belum tentu menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan zaman.

    Menurutnya, kuantitas kampus NU tidak sejalan dengan kualitas akademik dan kontribusi strategis bagi bangsa. Ia juga menyoroti masalah kepemilikan dan tata kelola kampus yang masih dikelola layaknya aset pribadi.

    “Secara statistik, NU adalah raksasa. Tapi kita menghadapi inflasi kelembagaan dan defisit substansi,” ujar KH Imam Jazuli kepada Kompas.com, Senin (16/2/2026).

    KH Imam Jazuli menyoroti masalah kepemilikan dan tata kelola kampus NU. Ia menyebutkan, sejumlah kampus masih dikelola layaknya aset keluarga atau perorangan, meskipun membawa nama NU.

    “Regenerasi kepemimpinan sering bukan berbasis meritokrasi, tapi garis keturunan atau kedekatan emosional. Ini berbahaya bagi masa depan PTNU,” tegasnya.

    Praktik manajemen tradisional dan tertutup dinilai menghambat inovasi dan transparansi keuangan. Akibatnya, kampus berpotensi hanya menjadi tempat memperoleh ijazah, bukan pusat keunggulan intelektual.

    Minimnya Kontribusi PTNU di Bidang Strategis

    KH Imam Jazuli mempertanyakan minimnya kontribusi PTNU dalam menghasilkan tenaga ahli di bidang strategis seperti dokter, insinyur, atau teknokrat.

    “NU bukan krisis jamaah, tapi krisis intelektual teknis. Mengapa kita masih kekurangan tenaga medis, pakar teknologi, dan ahli bisnis padahal kampus kita ratusan?” ujarnya.

    Mayoritas PTNU masih membuka jurusan sosial-keagamaan yang relatif murah. Padahal, Indonesia saat ini membutuhkan kedaulatan kesehatan, ketahanan pangan berbasis teknologi, dan transformasi digital.

    Contoh Sukses dan Solusi yang Ditawarkan

    KH Imam Jazuli mencontohkan keberhasilan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Universitas Alma Ata yang fokus pada bidang kesehatan. Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut masih menjadi pengecualian, bukan arus utama.

    Sebagai solusi, KH Imam Jazuli mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui LPTNU untuk melakukan langkah strategis.

    Pertama, sentralisasi dan akuisisi strategis kampus-kampus NU agar terintegrasi dalam satu roadmap organisasi. “Tidak boleh ada lagi kampus NU berjalan sendiri tanpa arah,” katanya.

    Kedua, radikalisasi kurikulum saintifik dengan membuka jurusan medis, teknik, dan bisnis berbasis kerja sama global.

    Ketiga, rekrutmen profesional dalam tata kelola kampus, termasuk menghadirkan dosen tamu dari kalangan industri dan peneliti internasional.

    Fakultas yang Mendesak Dikembangkan

    KH Imam Jazuli merinci beberapa fakultas yang mendesak untuk dikembangkan di PTNU, yaitu:

    • Fakultas Kedokteran
    • Keperawatan
    • Farmasi
    • Teknik Informatika
    • Teknik Pertanian
    • Teknik Lingkungan
    • Fakultas Ekonomi dan Bisnis

    Berikut adalah gambaran kebutuhan tenaga ahli di berbagai bidang yang mendesak untuk dipenuhi:

    Bidang Urgensi
    Kesehatan Kedaulatan kesehatan, penanganan pandemi
    Teknologi Ketahanan pangan berbasis teknologi, transformasi digital
    Ekonomi Pengembangan bisnis yang adaptif dengan teknologi

    KH Imam Jazuli yang merupakan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Universitas Al-Azhar, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Malaya menekankan bahwa kampus NU masa depan tidak bisa hanya mengandalkan kharisma kiai.

    “Ia harus berakar pada nilai pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, tapi berdaun pada teknologi modern. Jika tidak segera berbenah, kampus-kampus NU akan menjadi fosil, ditinggalkan zaman,” ujarnya.

    Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia itu, pembenahan PTNU merupakan bentuk khidmah tertinggi kepada umat dan negara.

    “Ratusan kampus itu jangan sampai hanya menjadi monumen masa lalu. Kita butuh lompatan besar agar PTNU benar-benar menjadi kawah candradimuka intelektual NU yang moderat, religius, dan unggul dalam sains dan teknologi,” pungkasnya.

  • Karnaval Sound Horeg di Mojokerto Dikritik karena Digelar Sampai Subuh

    Karnaval Sound Horeg di Mojokerto Dikritik karena Digelar Sampai Subuh

    Karnaval sound horeg yang digelar di Desa Medali, Puri, Kabupaten Mojokerto, menjadi viral dan menuai perbincangan di media sosial. Acara bertajuk Medali Spectacular Carnival (MSC) 2026 ini dikritik karena berlangsung hingga subuh.

    Karnaval ini berlangsung pada Sabtu (14/2), mulai pukul 14.00 WIB. Sebanyak 32 regu dari berbagai elemen masyarakat, termasuk RT, karang taruna, pelaku UMKM, dan Pemerintah Desa Medali, ikut serta dalam kirab mengelilingi desa.

    Setiap regu peserta diiringi oleh satu set sound horeg. Sehingga total terdapat 32 set sound horeg yang memeriahkan karnaval. Selain itu, karnaval ini juga menghadirkan sejumlah dancer sound horeg terkenal, seperti Icha Chellow, Viona Angeline, dan Dhesy Angga.

    Kritik Warganet Akibat Gangguan Ketenangan

    Meskipun meriah, MSC 2026 menuai kritik dari warganet. Banyak yang menyayangkan karnaval dengan suara menggelegar itu berlangsung dari sore hingga subuh, sehingga mengganggu ketenangan sebagian masyarakat.

    Penjelasan Kepala Desa Medali

    Kepala Desa Medali, Miftahuddin, membenarkan bahwa karnaval dengan 32 sound horeg itu berlangsung sejak Sabtu (14/2) pukul 14.00 WIB hingga Minggu (15/2) pukul 04.30 WIB.

    Ia menjelaskan bahwa sound horeg dihentikan saat salat subuh dan kemudian dilanjutkan kembali hingga semua peserta tampil. "Keinginan kami selesai sesuai izin keramaian. Pada kenyataannya banyak kendala di lapangan," terangnya kepada detikJatim, Senin (16/2/2026).

    Kendala Teknis di Lapangan

    Miftahuddin mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah kabel wifi dan listrik yang membentang terlalu rendah di atas jalan, menghambat laju truk pengangkut sound horeg. Selain itu, ada juga truk pengangkut sound horeg yang mogok karena kerusakan kopling.

    "Harusnya selesai jam 12 malam, sampai jam 04.30. Kalau kami setop karnavalnya, malah kami diprotes peserta. Karena mereka persiapan habis banyak ternyata diberhentikan," tandasnya.

    Berikut rincian waktu pelaksanaan karnaval:

    Aktivitas Waktu
    Mulai Karnaval Sabtu, 14 Februari, pukul 14.00 WIB
    Penghentian Sementara (Salat Subuh) Minggu, 15 Februari, sekitar pukul 04.30 WIB
    Lanjutan Karnaval Setelah Salat Subuh
    Selesai Karnaval Minggu, 15 Februari, setelah semua peserta tampil

    Ribuan Penonton Tetap Memadati Lokasi

    Terlepas dari kritik yang ada, gelaran MSC dengan 32 sound horeg ini tetap menarik perhatian ribuan penonton. Banyak penonton yang bertahan menyaksikan karnaval hingga subuh, seperti yang terlihat dalam sejumlah konten yang beredar di media sosial.

  • Kritik Internal Kemenkeu Dulu Dianggap Aib, Kini Jadi Pembenahan

    Kritik Internal Kemenkeu Dulu Dianggap Aib, Kini Jadi Pembenahan

    Dalam dunia birokrasi, sering kali terdengar nasihat untuk tidak membuka aib sendiri. Nasihat ini seolah menekankan bahwa menjaga kehormatan institusi adalah tugas utama setiap pegawai. Namun, muncul pertanyaan, sejak kapan koreksi internal dianggap sebagai aib? Jiwa korsa atau esprit de corps terkadang menjadi penghambat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

    Fenomena ini tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi juga di berbagai instansi pemerintahan, termasuk aparatur penegak hukum dan aparatur bersenjata.

    Pengalaman seorang pegawai Kemenkeu yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme internal justru menghadirkan paradoks. Pelapor merasa lebih rentan daripada substansi laporan yang disampaikan.

    Pengalaman tersebut menyadarkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya pada prosedur, tetapi juga harus menyentuh kultur kekuasaan. Apakah kritik dipahami sebagai ancaman atau sebagai mekanisme perbaikan?

    Kultur kekuasaan sangat dipengaruhi oleh pimpinan tertinggi instansi. Saat ini, seorang pegawai Kemenkeu merasa aman karena pemimpin tertinggi Kemenkeu saat ini, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak basa-basi dalam melakukan pembenahan menyeluruh.

    Otokritik tidak lagi diproses secara disiplin internal, suatu kondisi yang bertolak belakang dengan era sebelumnya.

    Sebelum era Purbaya, kritik terhadap perlunya pembenahan internal di Kemenkeu justru direspons dengan kekhawatiran akan reputasi. Kritik dipersepsikan sebagai sesuatu yang berpotensi mencoreng nama baik institusi.

    Sebagian rekan menyampaikan keberatan, menganggap bahwa pegawai tidak sepatutnya mengkritik organisasi yang memberinya penghidupan. Loyalitas, dalam pandangan ini, identik dengan diam.

    Pandangan tersebut problematis. Dalam konsepsi birokrasi modern yang diperkenalkan Max Weber, aparatur negara bekerja berdasarkan rasionalitas hukum dan aturan impersonal. Loyalitas dalam negara modern bukanlah loyalitas kepada individu atau jabatan, melainkan kepada hukum dan kepentingan publik.

    Jika kritik dianggap pembangkangan, maka reformasi hanya akan menjadi tata kelola administratif tanpa fondasi etik. Sebaliknya, bila kritik dipandang sebagai bentuk tanggung jawab profesional, hal itu justru memperkuat legitimasi institusi.

    Reformasi Birokrasi dan Kasus Korupsi

    Kementerian Keuangan selama ini sering disebut sebagai salah satu model reformasi birokrasi nasional. Digitalisasi diperluas, remunerasi ditingkatkan, standar pelayanan diperketat. Semua itu patut diapresiasi.

    Namun, sederet kasus korupsi terus terjadi. Kasus Gayus Tambunan pada 2010 menjadi salah satu contohnya.

    Berbagai media saat itu memberitakan bagaimana praktik mafia pajak terungkap dan mengguncang kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

    Kasus tersebut mendorong berbagai langkah pembenahan struktural dan menjadi momentum reformasi yang lebih luas. Setelahnya, berbagai kasus pun terungkap.

    Beberapa waktu lalu, publik kembali dikejutkan oleh kejadian OTT terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di berbagai daerah.

    Dampak Kasus Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik

    Terulangnya kasus korupsi di Kemenkeu menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah data yang menggambarkan beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Kasus Instansi Kerugian Negara (Estimasi)
    2010 Kasus Gayus Tambunan Direktorat Jenderal Pajak Puluhan Miliar Rupiah
    2023 OTT Pejabat Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belum Diketahui (Dalam Proses Investigasi)
    Beberapa Tahun Terakhir Berbagai Kasus Suap dan Gratifikasi Berbagai Unit di Kemenkeu Bervariasi

    Data ini menyoroti bahwa meskipun berbagai upaya reformasi telah dilakukan, praktik korupsi masih terus terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi perlu menyentuh aspek kultural dan mentalitas aparatur negara secara lebih mendalam.

    Reformasi yang hanya berfokus pada aspek administratif dan struktural saja tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diimbangi dengan perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih bersih dan transparan.

    Penting untuk terus mendorong otokritik dan evaluasi internal sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di Kemenkeu. Dengan adanya keterbukaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan, diharapkan Kemenkeu dapat menjadi institusi yang lebih kredibel dan akuntabel di masa depan.