Tag: KSEI

  • BEI Umumkan Data Kepemilikan Saham di Atas 1% Mulai 3 Maret 2026

    BEI Umumkan Data Kepemilikan Saham di Atas 1% Mulai 3 Maret 2026

    Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan publikasi data kepemilikan saham di atas 1%, mulai sore hari ini, 3 Maret 2026. Langkah ini merupakan bagian dari proposal reformasi pasar modal yang diajukan ke Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE).

    Keputusan ini sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026, yang menunjuk BEI dan KSEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik.

    “Per sore ini, pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX,” ungkap Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

    Selain pengungkapan data kepemilikan saham, BEI juga tengah mempersiapkan kenaikan batas free float menjadi 15%. Persetujuan aturan free float ini masih menunggu konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Jeffrey menambahkan, “Per kemarin sudah kami sampaikan draft kepada OJK untuk kemudian nanti disetujui oleh OJK. Sampai saat ini dapat kami sampaikan bahwa timeline masih sesuai dengan yang kita tetapkan sebelumnya.”

    Untuk daftar konsentrasi pemegang saham (shareholders concentration list), BEI menargetkan pembukaan data ke publik paling lambat pada minggu kedua bulan Maret. Saat ini, BEI masih berkoordinasi dengan OJK terkait metodologi pengungkapan daftar tersebut.

    “Kami terus berkoordinasi secara intens dengan OJK terkait dengan metodologi dan SOP yang kami harapkan juga ini masih sesuai dengan timeline untuk dapat kami sampaikan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Maret ini,” imbuhnya.

  • Bursa Efek Indonesia Siapkan Aturan Free Float 15 Persen Mulai Maret 2026

    Bursa Efek Indonesia Siapkan Aturan Free Float 15 Persen Mulai Maret 2026

    Self Regulatory Organization (SRO) sedang memacu reformasi pasar modal Indonesia untuk memperkuat daya saing di kancah global. Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah meningkatkan batas minimum saham beredar di publik atau free float dari semula 7,5 persen menjadi 15 persen.

    Langkah ini merupakan hasil kolaborasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan tersebut juga menjadi respons atas hasil dialog dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) guna meningkatkan likuiditas pasar.

    Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mematangkan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A. Aturan baru mengenai standar pencatatan saham ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada Maret 2026.

    "Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan," ujar Jeffrey melalui keterangan resminya.

    Proses penyusunan regulasi ini sedang dalam tahap penjaringan aspirasi dari para pelaku pasar dan pemangku kepentingan yang dijadwalkan berlangsung hingga 19 Februari 2026. Peningkatan batas minimum saham publik ini akan dilakukan secara bertahap demi memberi ruang bagi emiten dalam menyesuaikan struktur kepemilikan mereka.

    Selain fokus pada jumlah saham publik, reformasi ini juga menyasar penguatan transparansi data pemegang saham. BEI berencana memperluas kewajiban pengungkapan data kepemilikan saham kepada publik.

    Jika sebelumnya keterbukaan informasi hanya diwajibkan untuk kepemilikan di atas 5 persen, ke depannya data pemegang saham dengan porsi di atas 1 persen akan dipublikasikan secara rutin setiap bulan. Upaya ini diharapkan memberikan peta kepemilikan yang lebih mendalam bagi investor sebelum mengambil keputusan.

    Menurut Jeffrey, keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pasar. Dengan data yang lebih konsisten dan mudah diakses, ia optimis reputasi serta aspek keadilan (fairness) di pasar modal Indonesia akan semakin meningkat di mata investor internasional.