Tag: KTP Digital

  • Dukcapil Targetkan Transformasi Digital 2026-2027: Dari Data Center Tier 3 hingga Aktivasi IKD

    Dukcapil Targetkan Transformasi Digital 2026-2027: Dari Data Center Tier 3 hingga Aktivasi IKD

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menetapkan rencana strategis periode 2026-2027 sebagai lompatan besar menuju layanan digital yang berkelanjutan. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa program kerja tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.

    Target ambisius telah ditetapkan untuk tahun 2026, di antaranya mencapai Indeks Kualitas Layanan Adminduk di angka 77. Selain itu, Teguh memproyeksikan sebanyak 275 kabupaten/kota mampu meraih kategori 'Sangat Baik' dalam pelayanan publik. Fokus utama lainnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ditargetkan menyentuh angka 20 persen dari total wajib KTP.

    Aspek infrastruktur menjadi prioritas utama untuk menyokong transformasi ini. Kemendagri berencana membangun Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jalan Ampera, Jakarta. Untuk mendukung kebutuhan fisik, disiapkan 22 juta blangko KTP-el dan 2 juta lisensi ABIS. Teguh juga memastikan keamanan data tetap terjaga melalui implementasi standar ISO 27001 baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Penguatan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga akan difokuskan pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Langkah ini mencakup penguatan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di 15 daerah dengan dukungan pembiayaan melalui skema Pinjaman Luar Negeri guna menjamin integrasi data lintas sektor.

    "Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjadi warisan kerja yang membanggakan bagi bangsa," ujar Teguh dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran secara daring pada Kamis (19/2/2026).

    Menutup arahannya, Teguh mengingatkan jajarannya agar penyusunan Tahun Anggaran (TA) 2027 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Setiap usulan kegiatan wajib disertai dengan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang transparan untuk memastikan setiap program kerja memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

  • Ditjen Dukcapil Kemendagri Berhasil Realisasikan Anggaran 99,42 Persen di Tahun Anggaran 2025

    Ditjen Dukcapil Kemendagri Berhasil Realisasikan Anggaran 99,42 Persen di Tahun Anggaran 2025

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menutup Tahun Anggaran 2025 dengan capaian kinerja keuangan yang signifikan. Tercatat, serapan anggaran lembaga ini menyentuh angka 99,42 persen, atau setara dengan Rp1,18 triliun dari total pagu senilai Rp1,195 triliun.

    Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa tren positif realisasi anggaran di atas 98 persen ini telah berhasil dipertahankan secara konsisten sejak tahun 2022. Dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran yang digelar pada Senin (16/2/2026), Teguh menekankan pentingnya efektivitas penggunaan dana negara.

    “Alhamdulillah, tingkat realisasi anggaran kita selalu di atas 98 persen. Kami memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Teguh Setyabudi melalui siaran pers resminya.

    Selain penyerapan anggaran yang optimal, Dukcapil juga mencatatkan performa gemilang pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari target awal sebesar Rp464,8 miliar, realisasi yang dihimpun mencapai Rp1,09 triliun atau melampaui target sebesar 236,2 persen. Pendapatan ini mayoritas bersumber dari akses pemanfaatan data serta dokumen kependudukan oleh berbagai lembaga.

    Hingga akhir 2025, tercatat sebanyak 7.421 lembaga pemerintah maupun swasta telah bekerja sama sebagai pengguna data. Aktivitas ini menghasilkan total 18,9 miliar hits akses NIK di sepanjang tahun tersebut. Di sisi lain, adopsi teknologi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus tumbuh dengan total 17,5 juta jiwa yang telah melakukan aktivasi.

    Capaian Layanan Adminduk Nasional

    Kualitas layanan administrasi kependudukan di tingkat daerah juga menunjukkan peningkatan. Indeks Kualitas Layanan mencatatkan nilai 75,27, berada di atas target nasional sebesar 73. Sebanyak 167 daerah kini sudah menyandang kategori “Sangat Baik” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Jenis Dokumen Realisasi Capaian Target/Keterangan
    Akta Kelahiran (0-4 Tahun) 96,02% Cakupan Kepemilikan
    Penerbitan Akta Kelahiran 7,1 Juta Dokumen Target 550.000
    Penerbitan Akta Kematian 2,67 Juta Dokumen Target 400.000
    Perekaman KTP-el 97,47% Dari Wajib KTP

    Dukcapil juga memperkuat layanan inklusif dengan menerbitkan 722.000 dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, aksi cepat tanggap bencana dilakukan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan menerbitkan kembali 59.000 dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana alam.

    Dari sisi regulasi, tahun 2025 menjadi momentum penguatan payung hukum dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2025 tentang tarif PNBP nol rupiah dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2025 mengenai standarisasi perangkat pembaca KTP-el.