Tag: KTP

  • Konfirmasi KTP PINTAR BI: Ini Maksud dan Tahapannya

    Konfirmasi KTP PINTAR BI: Ini Maksud dan Tahapannya

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia kembali disibukkan dengan tradisi berburu uang baru. Uang pecahan baru ini umumnya digunakan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibagikan kepada keluarga dan kerabat.

    Guna memenuhi kebutuhan ini, Bank Indonesia (BI) menyediakan layanan penukaran uang baru melalui aplikasi PINTAR BI. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk menukar uang secara lebih teratur dan terjadwal.

    Sebelum dapat melakukan pemesanan, pengguna aplikasi PINTAR BI diwajibkan untuk melakukan konfirmasi KTP. Apa sebenarnya maksud dari konfirmasi KTP ini?

    Konfirmasi KTP PINTAR BI adalah proses verifikasi identitas yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP. Tahapan ini wajib dilalui sebelum masyarakat dapat memesan layanan penukaran uang baru melalui kas keliling yang disediakan oleh Bank Indonesia.

    Berdasarkan Pedoman Penukaran Uang Rupiah di Kas Keliling Bank Indonesia melalui Aplikasi Pintar, konfirmasi KTP Pintar BI adalah proses verifikasi dengan menggunakan NIK KTP untuk melakukan pemesanan penukaran uang baru di kas keliling.

  • Cara Cek Desil Kesejahteraan dan Status Bansos 2026 Lewat NIK KTP

    Cara Cek Desil Kesejahteraan dan Status Bansos 2026 Lewat NIK KTP

    Masyarakat kini dapat memantau peringkat kesejahteraan keluarga atau kelompok desil secara mandiri guna mengetahui peluang penerimaan bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyediakan sistem pengecekan daring yang hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Pengecekan NIK ini memungkinkan warga melihat apakah mereka tergolong dalam Desil 1 hingga Desil 4. Kelompok tersebut merupakan sasaran utama yang berpotensi mendapatkan program bantuan reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Pemerintah menegaskan bahwa pengelompokan desil tidak semata-mata diukur dari pendapatan atau pengeluaran bulanan. Penentuan tingkat kesejahteraan dilakukan melalui perhitungan variabel sosial ekonomi yang komprehensif, mulai dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan individu, hingga kondisi aset fisik.

    Kondisi hunian, termasuk kelayakan bangunan serta daya listrik yang digunakan, menjadi salah satu tolok ukur utama. Secara nasional, populasi dibagi menjadi 10 kelompok desil, di mana Desil 1 mewakili 10 persen keluarga dengan kesejahteraan terendah, sementara Desil 10 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi.

    Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

    Data desil ini terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis utama sasaran bantuan pemerintah. DTSEN sendiri merupakan hasil sinkronisasi dari tiga basis data kemiskinan utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Kemensos menekankan bahwa data ini bersifat dinamis. Pembaruan dilakukan secara berkala melalui validasi lapangan (groundcheck), sinkronisasi data pemerintah daerah, serta pemutakhiran oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Langkah Pengecekan Mandiri

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status kepesertaan dan pengelompokan desilnya, dapat mengikuti prosedur teknis berikut:

    1. Akses portal resmi melalui alamat cekbansos.kemensos.go.id.
    2. Ketikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tertera pada KTP.
    3. Input kode verifikasi (captcha) yang muncul pada layar untuk keamanan sistem.
    4. Tekan tombol 'CARI DATA'.

    Sistem akan memproses informasi dan menampilkan hasil berupa identitas nama, klasifikasi kelompok desil, serta status keaktifan sebagai penerima bansos di bawah naungan Kementerian Sosial.

  • Kemensos Permudah Cek Desil dan Bansos 2026 via NIK KTP

    Kemensos Permudah Cek Desil dan Bansos 2026 via NIK KTP

    Kementerian Sosial (Kemensos) kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek peringkat kesejahteraan keluarga (desil) dan bantuan sosial (bansos) tahun 2026 secara mandiri. Pengecekan kini dapat dilakukan hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Dengan NIK, masyarakat dapat mengetahui desil mereka, yang menentukan apakah mereka termasuk dalam Desil 1-4 dan berpotensi menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Kemensos menegaskan bahwa penentuan desil tidak didasarkan pada pengeluaran. Informasi yang beredar di internet mengenai tabel pembagian desil berdasarkan status pendapatan atau pengeluaran adalah tidak benar.

    Desil merupakan pengelompokan kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi. Variabel ini mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik), dan kepemilikan aset. Terdapat 10 desil, masing-masing mewakili 10% keluarga di Indonesia. Desil 1 adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah, sedangkan desil 10 adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi.

    Desil Bersifat Dinamis

    Desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersifat dinamis dan diperbarui secara periodik oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pembaruan dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk groundcheck oleh Kemensos, pemutakhiran oleh pemerintah daerah, dan sumber lainnya. Kemensos menggunakan data desil terbaru untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial, berdasarkan usulan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

    "Desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial, atau melalui aplikasi cek Bansos," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial Joko Widiarto dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

    Perhitungan desil akan dievaluasi secara berkala oleh BPS. Sistem desil digunakan untuk menentukan target penerima bantuan sosial.

    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

    Desil merupakan kelompok peringkat kesejahteraan keluarga di Indonesia yang ada pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah data tunggal sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang digunakan untuk menentukan target penerima bantuan sosial.

    DTSEN merupakan hasil penggabungan tiga sumber data penanganan kemiskinan: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini kemudian dipadankan dengan data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Cara Cek Status Desil

    Berikut cara mudah untuk mengecek status desil Anda melalui situs resmi Kemensos:

    Sebelum melihat langkah-langkahnya, simak tabel berikut ini untuk memahami tingkatan Desil:

    Desil Keterangan
    Desil 1 Keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah
    Desil 2 Keluarga dengan tingkat kesejahteraan antara 10% – 20% terbawah
    Desil 3 Keluarga dengan tingkat kesejahteraan antara 20% – 30% terbawah
    Desil 4 Keluarga dengan tingkat kesejahteraan antara 30% – 40% terbawah
    Desil 5 – 10 Keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi

    Berikut langkah-langkah pengecekan status Desil:

    1. Kunjungi website cekbansos.kemensos.go.id.
    2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    3. Input huruf kode yang tertera dalam website. Jika kode kurang jelas, bisa klik ikon refresh.
    4. Klik tombol CARI DATA.

    Setelah mengklik CARI DATA, informasi yang dicari akan muncul dengan detail nama, kelompok desil, serta status penerima bansos Kemensos.

  • Keraton Solo Digugat Soal KTP Baru Paku Buwono XIV

    Keraton Solo Digugat Soal KTP Baru Paku Buwono XIV

    KGPH Purbaya atau Paku Buwono (PB) XIV Purbaya resmi memiliki KTP baru dengan nama Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo berencana melayangkan gugatan terkait hal tersebut.

    PB XIV Purbaya memperoleh KTP baru dari Dispendukcapil Kota Solo setelah permohonan ganti nama dikabulkan pengadilan.

    "Jadi berdasarkan aturan tersebut, Dispendukcapil pada intinya melaksanakan penetapan PN Solo 178/Pdt.P/2025/PN Skt tanggal 21 Januari 2026. Jadi untuk pencetakan KTP dilaksanakan pada hari ini," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Solo, Agung Hendratno di kantornya, Kamis (12/2/2026).

    Reaksi Lembaga Dewan Adat Keraton Solo

    Penggantian nama ini menuai respons negatif dari LDA Keraton Solo. Mereka khawatir perubahan nama tersebut berpotensi disalahgunakan dan sebelumnya telah meminta Dispendukcapil untuk tidak memproses permohonan tersebut.

    Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah, bahkan telah melayangkan gugatan kepada PB XIV Purbaya terkait penggantian nama ini. Sidang mediasi yang berlangsung pada Kamis (12/2) berakhir tanpa kesepakatan atau deadlock.

    "Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," ujar Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).

    "Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ucapnya.

    Eddy berpendapat bahwa putusan penetapan oleh Pengadilan Negeri bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan jabatan maupun gelar di Keraton.

    "Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," tegasnya.

    Saat ini, LDA berencana menggugat Pemkot setelah penerbitan KTP baru tersebut. Mereka juga meyakini bahwa akan ada gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP di kemudian hari.

    "Nanti akan kita evaluasi perlu tidaknya gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bahkan kami meyakini akan muncul laporan atau gugatan-gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP tersebut," jelasnya.

    Tanggapan Dispendukcapil Kota Solo

    Kepala Disdukcapil Solo, Agung Hendratno, telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh LDA. Ia mempersilakan LDA untuk menempuh jalur hukum jika tetap tidak menerima.

    "Surat keberatan dari LDA, Dukcapil sudah menjawabnya. Upaya yang dilakukan LDA tentunya Dukcapil menghargainya dan memperhatikan keberatan dimaksud," kata Agung saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).

    Agung menegaskan bahwa Dispendukcapil hanya menjalankan tugas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Solo.

    "Namun demikian tugas Disdukcapil hanya melaksanakan pencatatan peristiwa kependudukan berdasarkan penetapan Pengadilan terhadap proses ganti nama dimaksud," ujar dia.

    Berikut adalah poin-poin penting dalam sengketa KTP Paku Buwono XIV:

    Pihak Tindakan Alasan
    Paku Buwono XIV Mengajukan permohonan ganti nama Tidak disebutkan dalam berita
    Dispendukcapil Solo Menerbitkan KTP baru Melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Solo
    Lembaga Dewan Adat Keraton Solo Melayangkan gugatan Khawatir penyalahgunaan identitas

    Perseteruan ini masih berlanjut dan berpotensi memunculkan gugatan baru di kemudian hari.

  • Ribuan Warga Lombok Barat Belum Urus Perpindahan KTP

    Ribuan Warga Lombok Barat Belum Urus Perpindahan KTP

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat memperkirakan ribuan warga yang telah lama menetap di wilayahnya belum mengurus perpindahan KTP. Warga tersebut mayoritas tinggal di wilayah perumahan Kecamatan Labuapi, Gunungsari, Lingsar, Kediri dan Narmada, dekat dengan Kota Mataram.

    Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Fathurrahman, mengungkapkan bahwa warga tersebut sudah lama tinggal di Lombok Barat, bahkan sudah memiliki keluarga dan keturunan di sana. Sayangnya, data kependudukan mereka belum tercatat di Lombok Barat.

    "Mereka kan sudah tinggal lama sebenarnya di Lombok Barat, sudah bertahun-tahun. Sudah beranak, sudah punya menantu," beber Fathurrahman, Kamis (12/2/2026).

    Fathurrahman menyayangkan kondisi ini karena warga tersebut berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai warga Lombok Barat. Dukcapil kesulitan mendata asal daerah ribuan warga tersebut.

    Sebagian warga diduga enggan mengurus perpindahan KTP karena menganggap prosesnya rumit. Padahal, Dukcapil Lombok Barat menawarkan kemudahan dalam proses pengurusan KTP.

    "Datanya kan kami tidak tahu dari daerah mana," katanya.

    Kemudahan Pengurusan KTP

    Fathuurahman menjelaskan bahwa tim Dukcapil Lombok Barat sering turun langsung ke lokasi perumahan untuk membantu warga mengurus perpindahan KTP.

    "Ketika mereka mau, kami yang uruskan. Dari daerah mana saja se-Indonesia. Asal dia isi formulir, lampiri KTP-nya, kami yang menguruskan pindahnya. Tinggal terima nanti," jelasnya.

    Imbauan Bupati Lombok Barat

    Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengimbau warga untuk segera mengurus perpindahan data kependudukan. Hal ini penting agar warga terdata dan bisa mendapatkan bantuan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

    "Kan tidak ada bedanya KTP manapun. Tapi yang jelas, di suatu wilayah itu tempat kita tinggal, hampir seluruh proses-proses kita berada di situ, kan harusnya juga tercatat di wilayah itu," ujarnya.

    LAZ juga mengingatkan agar warga tidak mengeluh soal fasilitas atau infrastruktur di Lombok Barat jika status administrasi kependudukannya masih tercatat di daerah lain.

    "Jangan-jangan nanti kalau ada infrastruktur paling rusak, mereka yang paling ribut," ucapnya.

    Data Kecamatan dengan Potensi Warga Belum Urus KTP

    Berikut adalah daftar kecamatan di Lombok Barat yang memiliki potensi banyak warga belum mengurus perpindahan KTP:

    No Kecamatan Potensi Lokasi
    1 Labuapi Wilayah perumahan
    2 Gunungsari Wilayah perumahan
    3 Lingsar Wilayah perumahan
    4 Kediri Wilayah perumahan
    5 Narmada Wilayah perumahan