KGPH Purbaya atau Paku Buwono (PB) XIV Purbaya resmi memiliki KTP baru dengan nama Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo berencana melayangkan gugatan terkait hal tersebut.
PB XIV Purbaya memperoleh KTP baru dari Dispendukcapil Kota Solo setelah permohonan ganti nama dikabulkan pengadilan.
"Jadi berdasarkan aturan tersebut, Dispendukcapil pada intinya melaksanakan penetapan PN Solo 178/Pdt.P/2025/PN Skt tanggal 21 Januari 2026. Jadi untuk pencetakan KTP dilaksanakan pada hari ini," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Solo, Agung Hendratno di kantornya, Kamis (12/2/2026).
Reaksi Lembaga Dewan Adat Keraton Solo
Penggantian nama ini menuai respons negatif dari LDA Keraton Solo. Mereka khawatir perubahan nama tersebut berpotensi disalahgunakan dan sebelumnya telah meminta Dispendukcapil untuk tidak memproses permohonan tersebut.
Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah, bahkan telah melayangkan gugatan kepada PB XIV Purbaya terkait penggantian nama ini. Sidang mediasi yang berlangsung pada Kamis (12/2) berakhir tanpa kesepakatan atau deadlock.
"Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," ujar Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).
"Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ucapnya.
Eddy berpendapat bahwa putusan penetapan oleh Pengadilan Negeri bersifat administratif dan tidak berkaitan dengan jabatan maupun gelar di Keraton.
"Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," tegasnya.
Saat ini, LDA berencana menggugat Pemkot setelah penerbitan KTP baru tersebut. Mereka juga meyakini bahwa akan ada gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP di kemudian hari.
"Nanti akan kita evaluasi perlu tidaknya gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bahkan kami meyakini akan muncul laporan atau gugatan-gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP tersebut," jelasnya.
Tanggapan Dispendukcapil Kota Solo
Kepala Disdukcapil Solo, Agung Hendratno, telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh LDA. Ia mempersilakan LDA untuk menempuh jalur hukum jika tetap tidak menerima.
"Surat keberatan dari LDA, Dukcapil sudah menjawabnya. Upaya yang dilakukan LDA tentunya Dukcapil menghargainya dan memperhatikan keberatan dimaksud," kata Agung saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).
Agung menegaskan bahwa Dispendukcapil hanya menjalankan tugas sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Solo.
"Namun demikian tugas Disdukcapil hanya melaksanakan pencatatan peristiwa kependudukan berdasarkan penetapan Pengadilan terhadap proses ganti nama dimaksud," ujar dia.
Berikut adalah poin-poin penting dalam sengketa KTP Paku Buwono XIV:
| Pihak |
Tindakan |
Alasan |
| Paku Buwono XIV |
Mengajukan permohonan ganti nama |
Tidak disebutkan dalam berita |
| Dispendukcapil Solo |
Menerbitkan KTP baru |
Melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Solo |
| Lembaga Dewan Adat Keraton Solo |
Melayangkan gugatan |
Khawatir penyalahgunaan identitas |
Perseteruan ini masih berlanjut dan berpotensi memunculkan gugatan baru di kemudian hari.