Jakarta, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 akan memperkenalkan Pasal 78 yang mengatur tentang pengakuan bersalah atau Plea Bargaining. Aturan ini memberi opsi bagi pelaku tindak pidana untuk menerima keringanan hukuman melalui proses yang lebih cepat.
Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, menyatakan aturan baru ini selaras dengan prinsip peradilan yang cepat dan berbiaya murah. Namun, implementasinya perlu pedoman jelas bagi para jaksa.
"Pasal 78 KUHAP 2025 memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang bertujuan agar penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efisien. Terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya dengan didampingi pengacara dapat menerima keringanan hukuman melalui proses persidangan yang lebih cepat," kata Asep, Rabu (10/2/2026).
Ketentuan tersebut diharapkan mengoptimalkan kecepatan, efisiensi biaya, dan ketepatan administrasi di peradilan. Hal ini demi mewujudkan keadilan yang substansial serta hak-hak dasar para pihak.
Penerapan Plea Bargaining membutuhkan pengawasan internal yang ketat. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, memaparkan pentingnya pengawasan untuk memastikan semua prosedur dijalankan sesuai ketentuan.
"Rangkaian pengawasan dibuat guna menutup celah tindakan sewenang-wenang serta praktik transaksional dalam proses negosiasi, sehingga hak-hak konstitusional terdakwa tetap terjaga," ujar Rudi.
Pengawasan ini memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas proses hukum.
| Aspek | Manfaat Plea Bargaining (Pasal 78 KUHAP 2025) |
|---|---|
| Efisiensi Proses | Penyelesaian perkara pidana lebih cepat |
| Biaya Peradilan | Mengurangi biaya operasional peradilan |
| Keringanan Hukuman | Terdakwa berhak mendapat keringanan hukuman |
| Perlindungan Hak | Hak konstitusional terdakwa tetap terjaga |
| Integritas Yudisial | Mencegah praktik transaksional dan kesewenang-wenangan |
Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Mia Banulita, menambahkan bahwa kegiatan ini penting. Ini untuk menjamin setiap kesepakatan hukum dalam rangka Plea Bargaining berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yudisial.
