Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengumumkan bahwa BRI mencatatkan rekor transaksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Jawa Barat. Nilai transaksi mencapai Rp 100,2 miliar dalam kegiatan yang diadakan di Sumedang pada Jumat (13/2/2026) malam.
“BRI memecahkan rekor hari ini dengan nilai transaksi Rp100,2 miliar untuk 217 nasabah. Sebelumnya dipegang bank lain dengan transaksi Rp70an miliar,” tutur pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Maruarar menjelaskan bahwa 217 penerima pembiayaan berasal dari berbagai segmen usaha. Mulai dari kontraktor, pengembang perumahan, pemilik toko bangunan, hingga pelaku UMKM lainnya.
Menurutnya, tingginya minat pelaku usaha menjadi sinyal bahwa program pembiayaan ini diterima baik masyarakat. Pemerintah akan memperluas sosialisasi sekaligus implementasi program KUR Perumahan ke daerah lain, termasuk Majalengka.
Maruarar menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan KUR Perumahan adalah mendorong pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas secara berkelanjutan.
“Kita tidak boleh bangga kalau masyarakat terus bergantung pada bantuan sosial. Kita harus bangga jika UMKM naik kelas dan muncul kelas menengah baru,” sebut Ara.
KUR Perumahan Dorong Transformasi UMKM
Ia menilai, kebijakan pembiayaan sektor perumahan menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat transformasi usaha mikro menuju skala menengah, bahkan besar. Menurutnya, KUR Perumahan merupakan kebijakan baru yang bersifat historis.
Selama ini, belum pernah ada skema KUR yang secara khusus difokuskan untuk sektor perumahan.
KUR Perumahan menyasar pelaku UMKM di bidang kontraktor, pengembang (developer), hingga pemilik toko bangunan. Pemerintah memberikan subsidi bunga agar pembiayaan dapat diakses dengan biaya yang lebih ringan.
Untuk pembiayaan di bawah Rp 100 juta, pelaku usaha tidak diwajibkan menyerahkan agunan tambahan. Sementara itu, untuk pinjaman hingga Rp 500 juta, bunga ditetapkan sekitar 0,5 persen per bulan atau setara 6 persen per tahun.
“Biasanya bunga komersial bisa 11–12 persen. Dengan subsidi sekitar 5 persen, pelaku usaha hanya menanggung sekitar 7 persen. Ini membuat biaya dana lebih rendah dan keuntungan usaha bisa meningkat,” tutur Ara.
Solusi Pembiayaan UMKM dan Target BRI
Lebih lanjut, Ara menilai kehadiran KUR Perumahan juga menjadi solusi konkret untuk menekan ketergantungan pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan informal. Kebijakan ini sekaligus menjadi jalan keluar agar pelaku usaha kecil tidak lagi bergantung pada pinjaman rentenir dengan bunga tinggi.
Sementara itu, Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya mengatakan, BRI Group mendukung target 3 Juta rumah melalui ekosistem pembiayaan perumahan dan penguatan ekonomi rakyat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pembiayaan perumahan berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai fasilitas kredit modal kerja bersubsidi dari pemerintah.
| Jenis Pembiayaan | Penerima | Nilai Transaksi |
|---|---|---|
| KUR Perumahan | 217 Nasabah | Rp 100,2 Miliar |
Dengan adanya KUR Perumahan, diharapkan UMKM dapat berkembang dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal.



