Tag: lapangan padel

  • Pemkot Jaktim Segel Permanen Lapangan Padel di Pulomas

    Pemkot Jaktim Segel Permanen Lapangan Padel di Pulomas

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) melakukan penyegelan permanen terhadap sebuah lapangan padel yang berlokasi di kawasan Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

    Menurut Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Jakarta Timur, Wiwit Djalu Adji, tindakan ini diambil karena ditemukannya ketidaksesuaian izin bangunan serta belum adanya sertifikat laik fungsi (SLF).

    Wiwit menjelaskan bahwa sebelum penyegelan permanen, pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada pemilik lapangan padel tersebut. "Kami telah melakukan penyegelan ulang dan memberikan surat peringatan untuk penyegelan permanen," kata Wiwit, Kamis (26/2/2026).

    Terdapat dua langkah penindakan yang dilakukan terhadap bangunan itu. "Pertama, penindakan terhadap ketidaksesuaian izinnya, karena ada beberapa bagian yang tidak sesuai izin," ujarnya.

    Pemkot Jaktim memberikan waktu satu hari kepada pemilik untuk mengosongkan area dan mengeluarkan barang-barang berharga sebelum penyegelan permanen dilakukan. "Kita kasih kesempatan satu hari untuk melakukan pembersihan di dalam. Besok baru kita lakukan penyegelan permanen," ucap Wiwit.

    Saat penindakan, petugas memasang spanduk pemberitahuan sebagai penanda bahwa bangunan tersebut akan disegel tetap. Spanduk tersebut bertuliskan 'Bangunan ini dikenakan penghentian tetap (disegel)' dan menyebutkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

    Wiwit menambahkan bahwa Surat Peringatan Pelanggaran (SPP) telah diterbitkan sebelumnya terkait ketidaksesuaian bangunan. "Ada bagian bangunan yang tidak sesuai di dalam. Ada area yang dia bangun seharusnya tidak boleh dibangun," ujarnya.

    Pemerintah tetap harus menghentikan operasional lapangan padel karena bangunan belum memiliki SLF. Sertifikat tersebut merupakan dokumen wajib yang menyatakan bangunan layak digunakan sesuai fungsi dan standar teknis.

    "Pemerintah harus melakukan penyegelan terhadap operasional lapangan. Karena bangunan ini tidak memiliki SLF," kata Wiwit.

    Lebih lanjut, Wiwit mengatakan bahwa penyegelan permanen akan terus dilakukan hingga seluruh persyaratan administratif dan teknis dipenuhi oleh pemilik bangunan. "Nanti setelah itu kita lakukan segel terhadap sertifikat laik fungsi (SLF)-nya permanen. Sampai nanti mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang sedang kita bahas," ujar Wiwit.

    Wiwit juga menyampaikan bahwa pembongkaran total belum menjadi opsi saat ini karena Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih dimiliki. Namun, operasional tetap dilarang sebelum SLF diterbitkan.

    Sebelumnya, warga Pulomas mengeluhkan kebisingan dan lalu lalang kendaraan dari lapangan padel tersebut, bahkan sampai membawa keluhan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

  • Pemprov DKI Tertibkan Lapangan Padel Tak Berizin 26 Februari 2026

    Pemprov DKI Tertibkan Lapangan Padel Tak Berizin 26 Februari 2026

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan penertiban lapangan padel yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa sekitar 185 lapangan padel di Jakarta belum mengantongi izin yang diperlukan.

    Pramono menegaskan bahwa kepemilikan PBG adalah syarat mutlak untuk setiap pembangunan fasilitas, termasuk lapangan olahraga. Penertiban ini bertujuan untuk memastikan ketertiban tata ruang dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. "Saya sudah memerintahkan kepada Satpol PP, wali kota, aparat camat, dan sebagainya yang terkait untuk mengambil tindakan tegas bagi siapa pun yang belum punya PBG. Karena itu syarat mutlak yang diminta," kata Pramono di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan lahan, terutama ruang terbuka hijau. Pramono menegaskan bahwa area tersebut tidak boleh dialihfungsikan menjadi lapangan padel.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Vera Revina Sari, menyampaikan bahwa hingga 23 Februari 2026, terdapat 212 lapangan padel di Jakarta yang telah memiliki PBG. "Kecepatan perkembangan bangunan padel memang luar biasa. Sampai 23 Februari 2026 tercatat 212 bangunan padel yg telah memiliki PBG," ujar Vera kepada wartawan, Rabu (25/2).

    Vera menambahkan, jumlah total lapangan padel di Jakarta mencapai 397, termasuk 185 lapangan yang belum memiliki PBG. "Dan 185 bangunan padel yang tidak memiliki PBG," katanya.

  • DKI Jakarta Atur Pembangunan Lapangan Padel, Ini Ketentuannya

    DKI Jakarta Atur Pembangunan Lapangan Padel, Ini Ketentuannya

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan aturan terkait pembangunan dan operasional lapangan padel, terutama di kawasan permukiman. Pembatasan jam operasional dan kewajiban pemasangan peredam suara menjadi fokus utama.

    Gubernur Pramono Anung telah menetapkan larangan pendirian lapangan padel baru di area perumahan. Fasilitas serupa diizinkan beroperasi di zona komersial. Untuk lapangan padel yang sudah ada di lingkungan permukiman, jam operasional dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.

    Selain itu, setiap lapangan padel di permukiman wajib memasang peredam suara. Sebelum mengurus perizinan lanjutan, rencana pembangunan lapangan padel baru harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan menertibkan kelengkapan izin, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Operasional lapangan yang tidak sesuai aturan dapat dihentikan. Penataan parkir kendaraan pengunjung juga menjadi perhatian agar tidak mengganggu akses jalan dan kenyamanan warga sekitar.

  • Lapangan Padel Menjamur, Warga Tangerang Buka Usaha

    Lapangan Padel Menjamur, Warga Tangerang Buka Usaha

    Sebuah kawasan di Kabupaten Tangerang, Banten, kini dikenal sebagai 'Kampung Padel' karena banyaknya lapangan padel. Lokasinya berada di Desa Pagerhaur dan Rancalele, Kecamatan Pagedangan.

    Bagaimana tanggapan warga dan pedagang setempat mengenai fenomena ini?

    detikcom menelusuri lapangan padel di Pagedangan dan menemukan sekitar tujuh lapangan di dua desa sepanjang Jalan Raya Pagedangan. Beberapa lapangan berdekatan, bahkan berseberangan.

    Di Rancalele, dua lapangan hanya berjarak 10-15 meter. Sementara di Pagerhaur, enam lapangan berdekatan, ada yang bersampingan, berseberangan, dengan jarak terjauh sekitar 10-15 meter.

    Beberapa lapangan padel menyediakan lokasi parkir, tetapi ada juga yang lahan parkirnya terpisah. Lokasi lapangan padel lainnya berada di sekitar pemukiman warga, bahkan bersampingan dengan dinding rumah warga. Lokasi lain berada di antara pertokoan, warung makan, hingga bengkel.

    Selain lapangan padel, terdapat fasilitas olahraga lain seperti gym, lapangan golf, dan badminton. Bahkan, ada toko peralatan olahraga khusus padel dan golf.

    Reaksi Warga dan Harapan Pedagang

    Warga mengaku tidak terganggu dengan aktivitas di lapangan padel. Justru, lapangan padel membuat kawasan menjadi ramai dan membuka lapangan kerja.

    Taufik, warga RT 03 RW 02 Pagerhaur, menyatakan tidak terganggu dengan lapangan padel di samping rumahnya. Lahan yang dulunya kebun kini menjadi lapangan padel.

    "Ya kebon-kebon aja, ya pohon rambutan, pohon nangka gitu. Akhirnya dibangunlah padel ini," ujarnya.

    Menurut Taufik, Desa Pagerhaur kini lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Beberapa tetangganya yang menganggur kini bekerja di lapangan padel.

    "Yang tadinya pengangguran jadi dapat pekerjaan sekarang gitu. Alhamdulillah jadi ada lapangan pekerjaan di sini gitu. Tadinya kan banyak yang menganggur," ucapnya.

    Nikmah, warga Pagerhaur lainnya, juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, lapangan padel membuat suasana lebih ramai.

    "Buat warga sih, dulunya sepi, sekarang pas jadi padel, rame. Tadinya kebon," kata Nikmah.

    Nurjaman, pedagang es kelapa muda, mengatakan suasana di Jalan Raya Pagedangan menjadi lebih ramai. Kondisi ini berdampak positif pada dagangannya, meski belum signifikan.

    "Emang ada perubahan sih ada gitu, cuma nggak terlalu sih," kata Nurjaman.

    Meskipun lapaknya berada di depan dua lapangan padel, belum banyak pemain padel yang membeli es kelapa mudanya.

    "Ya, kadang-kadang ada sih. Kadang-kadang ya," ujarnya.

    Nurjaman melihat banyak warga sekitar mendapat pekerjaan baru berkat lapangan padel.

    "Kalau daerah sini sih nggak (terganggu) sih kayaknya ya, nggak terlalu ini gitu. Justru warganya tuh malah kayak mendukung gitu kalau daerah sini. Soalnya kan orang-orang sininya bisa pada kerja gitu, yang tadinya pada nganggur kan," kata dia.

    Iyeng, pedagang jus, berharap mendapatkan rezeki dari menjamurnya lapangan padel. Namun, dagangannya belum mengalami peningkatan yang signifikan.

    "Pengennya mah pada jajan sih, beli es. Iya bisa kecipratan rezeki lah," ujarnya.

    Menurutnya, lapangan padel baru mulai ramai sejak dua bulan belakangan.

    Sementara itu, Nikmah, pemilik warung kopi di sekitar lapangan padel, mengatakan warungnya tetap sepi karena jarang ada pemain padel yang singgah.

    "Rame (suasananya) sih, lumayan, rame. Tapi warung saya mah sepi," kata Nikmah.

  • Pemprov DKI Sisir Izin 397 Lapangan Padel di Jakarta

    Pemprov DKI Sisir Izin 397 Lapangan Padel di Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penertiban perizinan terhadap ratusan lapangan padel yang ada di ibu kota. Saat ini, terdapat 397 lapangan padel yang terdata dan tersebar di berbagai wilayah Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya tengah memeriksa kelengkapan izin dari ratusan lapangan tersebut, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    "Jadi jumlah padel yang ada di Jakarta sekarang ini 397 lapangan padel. Kami sedang mendalami berapa dari 397 tadi yang mempunyai izin atau tidak," kata Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026).

    Pramono menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberlakukan bagi lapangan padel yang beroperasi tanpa PBG. Sanksi tersebut meliputi penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha.

    "Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," jelas Pramono.

    Pemprov DKI juga mengindikasikan adanya sejumlah lapangan padel yang beroperasi tanpa izin atau PBG. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan jumlahnya.

    Selain penertiban izin, Pemprov DKI juga telah mengambil langkah untuk menghentikan penerbitan izin baru lapangan padel di zona perumahan. Pembangunan lapangan padel baru hanya diizinkan di kawasan komersial dan wajib mendapatkan persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

    Untuk lapangan padel yang sudah memiliki PBG namun berlokasi di kawasan perumahan, jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Pengelola juga diwajibkan memasang sistem peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang dikeluhkan warga.

    Pramono menambahkan, ada tiga masalah utama yang sering dilaporkan oleh masyarakat terkait keberadaan lapangan padel, yaitu parkir liar, kebisingan, dan jam operasional yang hingga larut malam.

    "Parkir ini sangat mengganggu warga karena pemain datang membawa mobil dan parkir di jalan perumahan. Kemudian kebisingan, dan juga soal jadwal operasional. Itu semua akan kami tertibkan," imbuhnya.

  • DKI Jakarta Batasi Izin Lapangan Padel di Area Perumahan

    DKI Jakarta Batasi Izin Lapangan Padel di Area Perumahan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan menghentikan penerbitan izin pembangunan lapangan padel di area perumahan. Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan warga terkait keberadaan lapangan padel yang semakin menjamur.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan keputusan ini usai rapat terbatas di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026). Rapat tersebut membahas secara khusus penertiban lapangan padel yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

    "Sudah diputuskan, perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru," kata Pramono.

    Saat ini, terdapat 397 lapangan padel yang beroperasi di Jakarta. Pemprov DKI sedang meninjau izin yang dimiliki masing-masing lapangan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    Tindakan tegas akan diambil bagi lapangan padel yang tidak memiliki PBG. "Yang tidak memiliki PBG akan dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha," tegasnya.

    Bagi lapangan padel yang telah memiliki PBG namun berada di kawasan perumahan, Pemprov DKI akan memberlakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00 WIB. Koordinasi dengan warga setempat akan dilakukan oleh jajaran wali kota, camat, dan lurah.

    "Walaupun sudah punya PBG, kalau berada di perumahan maksimum jam 08.00 malam," ujarnya.

    Solusi Atasi Keluhan Warga

    Selain pembatasan jam operasional, pengelola lapangan padel diwajibkan memasang sistem peredam suara. Langkah ini bertujuan meminimalkan kebisingan yang sering dikeluhkan warga akibat pantulan bola dan teriakan pemain.

    Pramono menjelaskan tiga keluhan utama warga terkait lapangan padel di perumahan, yaitu parkir liar, kebisingan, dan operasional hingga larut malam.

    "Pemain padel ini rata-rata datang membawa mobil sendiri. Karena tidak ada lahan parkir memadai, parkirnya sering di jalan perumahan dan mengganggu warga. Ini akan kami tertibkan," jelasnya.

    Lapangan padel yang berdiri di atas aset Pemprov DKI, terutama di Ruang Terbuka Hijau (RTH), juga tidak diizinkan beroperasi. RTH harus difungsikan sesuai peruntukannya.

    Pembangunan lapangan padel baru wajib memperoleh persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Tujuannya adalah agar pembangunan dilakukan dengan kajian yang menyeluruh dan terencana.

    "Kami tidak ingin semua orang yang ingin bangun lapangan padel serta-merta bisa membangun di Jakarta tanpa aturan yang jelas," tutupnya.