Tag: Laptop Chromebook

  • Saksi GOTO: Tak Ada Bukti Transfer Rp 809 Miliar ke Nadiem Makarim dalam Dokumen Hukum

    Saksi GOTO: Tak Ada Bukti Transfer Rp 809 Miliar ke Nadiem Makarim dalam Dokumen Hukum

    Dalam sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), RA Koesoemohadiani, memberikan kesaksian penting. Ia menyatakan tidak menemukan adanya dokumen hukum yang mendasari transaksi senilai Rp 809 miliar yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim.

    Koesoemohadiani menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2/2026). Pertanyaan terkait aliran dana ini muncul dari pengacara Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir.

    "Kalau dari dokumen hukum, itu tidak ada dokumen yang melandasi transaksi Rp 809 miliar antara PT AKAB (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dengan Pak Nadiem ataupun PT Gojek Indonesia dengan Pak Nadiem," jelas Koesoemohadiani. Ia menambahkan, pertanyaan lebih detail mengenai aliran dana sebaiknya ditujukan kepada bagian keuangan.

    Selanjutnya, Dodi Abdulkadir mengalihkan pertanyaan kepada Group Head of Finances and Accounting GOTO, Adesty Kamelia Usman, yang juga hadir sebagai saksi. Adesty menjelaskan bahwa terdapat transaksi Rp 809 miliar dari PT AKAB ke PT Gojek pada 13 Oktober 2021 sebagai pembayaran pengambil bagian saham. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke PT AKAB sebagai pembayaran utang. Adesty menegaskan, tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada Nadiem Makarim.

    "Jadi kalau saya lihat dari rekening koran PT Gojek Indonesia dan rekening koran PT AKAB, itu saya bisa lihat ada pembayaran dari PT AKAB ke PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 untuk pengambil bagian saham. Dan pada hari yang sama, uang itu ditransfer kembali ke PT AKAB sebagai pembayaran utang. Jadi tidak ada pembayaran ke Bapak Nadiem," terang Adesty.

    Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek. Proyek tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun. Sebelumnya, eksepsi yang diajukan Nadiem telah ditolak oleh hakim, dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian.