Direktur Utama PT Supertone (SPC), Tedjokusuma Raymond, menyatakan bahwa perusahaannya telah memproduksi sebanyak 39 ribu unit laptop Chromebook. Dalam proses produksi tersebut, Raymond mengaku keuntungan yang diperoleh tidaklah besar.
Pernyataan ini disampaikan saat Raymond menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/2/2026). Sidang ini melibatkan Mulyatsyah (Direktur SMP Kemendikbudristek 2020), Sri Wahyuningsih (Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021), serta Ibrahim Arief alias Ibam (tenaga konsultan) sebagai terdakwa.
Awalnya, jaksa bertanya mengenai keuntungan yang didapat dari produksi 39 ribu laptop tersebut. "Gimana ini 39 ribu laptop ya terproduksi dan terjual ke distributor, untung bapak? Bisa disampaikan berapa untungnya?" tanya jaksa.
Raymond menjawab bahwa perusahaannya mendapat untung, meski tidak banyak. "Kita kalau di tahun 2021," jawab Raymond.
"Saya tanya dulu, untung tidak?" potong jaksa.
"Untung tapi dikit Pak," jawab Raymond.
Jaksa kemudian menggali informasi mengenai jumlah laptop Chromebook yang masuk dalam pengadaan di Kemendikbudristek. Raymond mengaku tidak mengetahui angka pastinya. Ia menjelaskan bahwa perusahaannya hanya menjual kepada distributor dan tidak mengetahui tujuan penjualan selanjutnya.
"Kalau berapa laptop yang bapak produksi kemudian ada dalam pengadaan atau jumlah laptop SPC yang dalam pengadaan 2021, 2022 bapak tahu berapa di Kemendikbud?" tanya jaksa.
"Kalau angka persisnya saya tidak tahu ya Pak ya karena kita cuma hanya jual ke pihak distributor, dan dari distributor jual ke mana ya kita tidak tahu Pak," jawab Raymond.
Jaksa lantas menunjukkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencatat total 24.611 unit laptop Chromebook dari SPC masuk dalam pengadaan di Kemendikbudristek. Raymond mengaku tidak pernah melihat data tersebut selama proses penyidikan.
"Berdasarkan data dari BPKP jumlahnya adalah di DAK 2021 itu ada 7.756 sedangkan di DAK 2022 ada 14.855. Jadi totalnya ada 24.611 laptop Chromebook SPC. Nah itu pernah ada?" tanya jaksa.
"Saat saya diperiksa saya tidak ditunjukkan angka ini Pak, saya nggak pernah diinformasikan ini," jawab Raymond.
Dalam persidangan, jaksa juga menyoroti perbedaan antara harga pokok penjualan (HPP) laptop SPC sebesar Rp 3 juta dengan harga eceran tertinggi (SRP) yang diajukan ke Pokja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu Rp 6,5 juta. Jaksa mempertanyakan alasan di balik perbedaan harga yang signifikan tersebut.
"Berapa harga eceran tertinggi yang disampaikan pihak SPC atau Supertone ini?" tanya jaksa.
"Saat itu untuk yang tipe X1 Chromebook kita sampaikan itu di Rp 6.490.000," jawab Raymond.
"Nah, menarik ini. Tadi saudara sampaikan bahwa HPP atau ongkos produksi ya, kan itu berdasarkan barang dari Quanta ya itu Rp 3 juta tadi saudara sampaikan ya?" tanya jaksa.
"Iya," jawab Raymond.
"Tapi saudara sampaikan kepada Pokja LKPP SRP-nya adalah Rp 6,5 juta. Itu pertimbangannya apa?" tanya jaksa.
Raymond menjelaskan bahwa harga tersebut ditentukan berdasarkan survei di berbagai online marketplace. "Saat itu pertimbangan kita itu karena kita lakukan survei di beberapa online marketplace sih Pak saat itu ya, dan kita ketemu dengan spek yang mirip-mirip sama speknya produk saya, itu kisaran harganya di Rp 6 sampai 7 juta. Jadi kita putuskan untuk ambil yang Rp 6 juta plus nnti CDM, karena CDM itu kurang lebih Rp 480 ribu Pak," jawab Raymond.
Berdasarkan surat dakwaan, PT Supertone (SPC) tercatat sebagai salah satu pemenang proyek pengadaan laptop Chromebook dan CDM di Kemendikbudristek. Jaksa menduga pengadaan ini memberikan keuntungan kepada PT SPC sebesar Rp 44.963.438.116,26 (44,9 miliar).
Sidang dakwaan terhadap Mulyatsyah, Sri, dan Ibam sebelumnya telah digelar pada Selasa (16/12/2025). Dalam sidang tersebut, jaksa mendakwa ketiganya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun.
Kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun tersebut berasal dari kemahalan harga laptop Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat sebesar USD 44.054.426 atau sekitar Rp 621.387.678.730 (621 miliar).
"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia," kata Jaksa Roy Riady saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
"Dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kemendikbudristek RI Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar USD 44.054.426 atau setidak-tidaknya sebesar Rp 621.387.678.730," tambahnya.