Tag: layanan publik

  • Daftar BPJS Kesehatan Online: Panduan Lengkap dan Mudah

    Daftar BPJS Kesehatan Online: Panduan Lengkap dan Mudah

    BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah, bertujuan memberikan layanan kesehatan menyeluruh dan merata bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

    Untuk mengakses layanan kesehatan, masyarakat memerlukan kartu BPJS Kesehatan sebagai bukti kepesertaan. Pendaftaran kini lebih mudah dilakukan secara online.

    BPJS Kesehatan adalah lembaga publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini menjalankan program jaminan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah menjamin setiap warga negara Indonesia memperoleh perlindungan layanan kesehatan yang layak dan memadai.

    Menurut Halodoc.com, menjadi peserta BPJS Kesehatan memberikan sejumlah manfaat.

    • Mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    • Mengurangi beban biaya pengobatan yang mahal karena adanya perlindungan pembiayaan.
    • Mendapatkan layanan medis yang lengkap, mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga pemeriksaan penunjang.
    • Lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

    Cara Daftar BPJS Kesehatan Online

    Pengurusan kartu BPJS Kesehatan semakin mudah dengan layanan pendaftaran daring. Registrasi bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau situs resmi BPJS Kesehatan.

    Melalui Aplikasi Mobile JKN

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store (Android) atau App Store (iOS).
    2. Buka aplikasi dan pilih menu “Pendaftaran Peserta Baru”.
    3. Baca dan setujui syarat dan ketentuan pendaftaran.
    4. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan kode captcha yang tertera.
    5. Isi data diri secara lengkap dan benar sesuai dengan KTP.
    6. Pilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diinginkan.
    7. Pilih kelas perawatan yang sesuai dengan kemampuan finansial.
    8. Masukkan alamat email dan nomor telepon yang aktif.
    9. Lakukan pembayaran iuran pertama melalui virtual account yang tersedia.
    10. Setelah pembayaran berhasil, kartu BPJS Kesehatan digital akan aktif dan dapat diakses melalui aplikasi Mobile JKN.

    Melalui Website BPJS Kesehatan

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Kunjungi situs resmi BPJS Kesehatan.
    2. Pilih menu “Pendaftaran Peserta” yang tersedia di halaman utama.
    3. Ikuti tahapan pendaftaran sebagaimana proses yang ada di aplikasi Mobile JKN.
    4. Pastikan seluruh data yang dimasukkan sudah benar, sesuai dokumen, dan tidak ada yang terlewat.
    5. Lakukan pembayaran iuran pertama sesuai petunjuk yang diberikan.
    6. Setelah pembayaran terkonfirmasi, kartu BPJS Kesehatan dalam bentuk digital akan dikirim ke email yang telah didaftarkan.

    Dokumen yang Perlu Disiapkan

    Sebelum mendaftar BPJS Kesehatan, siapkan dokumen berikut:

    • Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    • Kartu Keluarga (KK).
    • Nomor rekening bank (opsional, jika ingin menggunakan autodebet).
    • Alamat email yang masih aktif.
    • Nomor ponsel yang aktif.

    Besaran Iuran BPJS Kesehatan

    Peserta mandiri BPJS Kesehatan dapat menentukan kelas iuran sesuai kemampuan.

    Berikut besaran iuran per orang setiap bulan:

    Kelas Iuran per Bulan
    Kelas 1 Rp150.000
    Kelas 2 Rp100.000
    Kelas 3 Rp35.000 (dengan subsidi pemerintah)

    Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui:

    • Virtual Account (BNI, BRI, Mandiri, dan bank lainnya).
    • Kantor Pos.
    • Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret.
    • Aplikasi dompet digital seperti OVO, GoPay, dan DANA.

    Pastikan iuran dibayarkan tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan kartu BPJS Kesehatan bisa digunakan saat diperlukan.

    Setelah iuran pertama dibayarkan, kartu BPJS Kesehatan versi digital akan langsung aktif secara otomatis. Kartu tersebut bisa dilihat dan digunakan melalui aplikasi Mobile JKN. Jika membutuhkan kartu fisik, peserta dapat mencetaknya sendiri atau mengunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

    Selain online, pendaftaran juga dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Pastikan membawa seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan dan mengikuti prosedur yang diarahkan oleh petugas setempat.

    Pembuatan kartu BPJS Kesehatan secara online dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Mobile JKN atau website resmi BPJS Kesehatan.

  • Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Badung, Jembrana, dan Tabanan Hari Ini

    Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Badung, Jembrana, dan Tabanan Hari Ini

    Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling kembali beroperasi di wilayah Badung, Jembrana, dan Tabanan. Fasilitas ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM A dan SIM C.

    Warga tidak perlu lagi mengunjungi kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Proses perpanjangan SIM dapat dilakukan dengan lebih cepat dan praktis.

    Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini bisa langsung mendatangi lokasi SIM Keliling terdekat. Berikut adalah jadwal dan lokasi layanan SIM Keliling pada hari ini Selasa, 10 Februari 2026.

    Layanan SIM Keliling dibuka di beberapa titik strategis. Hal ini untuk menjangkau lebih banyak pemohon di berbagai wilayah. Pastikan Anda datang sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.

    Wilayah Lokasi Waktu Pelayanan
    Badung Damkar Dalung (Timur Pasar Dalung) dan Mall Pelayanan Publik (Puspem Badung) 08:30 Wita – selesai
    Jembrana TPI Pengambengan 08:00 Wita – selesai
    Tabanan Astra Motor Grokgak 08:00 Wita – selesai

    Biaya Perpanjangan SIM

    Biaya perpanjangan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016. Aturan ini spesifik mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemohon diwajibkan membayar sejumlah biaya sesuai jenis SIM.

    • SIM A: Rp 80.000,-
    • SIM C: Rp 75.000,-

    Selain biaya pokok tersebut, terdapat beberapa biaya tambahan yang perlu diperhatikan. Ini meliputi biaya tes psikologi dan tes kesehatan. Pemohon harus menyiapkan dana untuk kedua tes tersebut.

    Syarat Perpanjangan SIM

    Perpanjangan SIM A dan C sebaiknya diajukan 3 hingga 14 hari sebelum masa berlaku habis. Hal ini untuk menghindari SIM Anda kedaluwarsa. Persyaratan yang harus dilengkapi meliputi dokumen pribadi dan surat keterangan.

    • Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotokopi
    • SIM Asli
    • Surat Keterangan Sehat Jasmani
    • Surat Keterangan Psikologi
    • Foto Diri

    Layanan SIM Keliling hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. SIM tidak boleh melewati masa berlakunya. Layanan ini tidak melayani pembuatan SIM baru atau penggantian SIM yang hilang.

    Perpanjangan SIM yang masa berlakunya sudah kadaluarsa atau habis juga tidak dapat dilayani. Pemohon diimbau untuk memperhatikan masa berlaku SIM agar tidak terjadi kendala saat perpanjangan.

  • Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Polrestabes Medan 9-15 Februari 2026

    Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Polrestabes Medan 9-15 Februari 2026

    Masyarakat Kota Medan kini semakin dimudahkan dalam mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Polrestabes Medan menyediakan layanan SIM keliling.

    Layanan ini hadir di beberapa titik strategis, memangkas kebutuhan untuk datang langsung ke kantor polisi. Hal ini juga mengurangi antrean panjang yang sering terjadi sebelumnya.

    Layanan SIM keliling akan beroperasi dari tanggal 9 hingga 15 Februari 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini di lima lokasi berbeda di Kota Medan.

    “Layanan SIM keliling tersebar di 5 titik di Kota Medan,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @satlantasrestabesmedan, Senin (9/02/2026).

    Berikut rincian jadwal dan lokasi untuk periode tersebut:

    SIM Keliling Lokasi Reguler Lokasi Khusus Hari Sabtu Lokasi Khusus Hari Minggu
    Simling I Komplek MMTC Plaza Medan Fair –
    Simling II Mall Pelayanan Publik – –
    Simling III Depan CIMB Niaga Lapangan Merdeka – Lapangan Merdeka
    Simling IV Komplek Asia Mega Mas Depan CIMB Niaga Lapangan Merdeka –
    Simling V Carrefour Padang Bulan Plaza Millenium –

    Jam Operasional dan Persyaratan

    Jam operasional layanan SIM keliling adalah pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Masyarakat diharapkan datang sesuai jam tersebut agar dapat terlayani dengan baik.

    Untuk perpanjangan SIM, pemohon wajib menyiapkan beberapa dokumen administrasi. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses perpanjangan.

    Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

    • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    • Surat Keterangan Sehat dari dokter
    • Surat Psikologi
    • SIM lama yang masih berlaku.

    Informasi mengenai lokasi, jadwal, jam operasional, dan persyaratan SIM keliling ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga Medan. Hal ini untuk memastikan proses perpanjangan SIM berjalan lancar.

  • Jawa Tengah Akselerasi Program Dokter Spesialis Keliling, Jangkau Ribuan Desa

    Jawa Tengah Akselerasi Program Dokter Spesialis Keliling, Jangkau Ribuan Desa

    Jelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) menunjukkan hasil signifikan. Program ini telah menjangkau 891 desa di 398 kecamatan. Sebanyak 88.979 warga telah merasakan manfaat dari layanan kesehatan gratis ini.

    Gubernur Luthfi menegaskan komitmen Jawa Tengah dalam mendukung pemeriksaan kesehatan. Program Speling tidak hanya menyediakan pemeriksaan umum, tetapi juga layanan spesialis untuk berbagai penyakit. Ini mencakup pemeriksaan tuberkulosis (TBC), kanker serviks, serta antenatal care (ANC) bagi ibu hamil.

    Layanan juga diperluas untuk penyandang disabilitas dan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dokter spesialis jiwa turut turun langsung ke lapangan. Inisiatif ini menandai dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap kesehatan masyarakat.

    “Jawa Tengah sudah mendukung penuh tentang cek kesehatan gratis,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

    Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per 9 Februari 2026 menunjukkan total 88.979 orang telah dilayani Speling. Dari jumlah tersebut, 11.777 orang mendapatkan layanan ANC Ibu Hamil. Sebanyak 4.230 orang diperiksa kanker serviks.

    Pemeriksaan kesehatan jiwa menjangkau 24.997 orang. Sementara itu, 39.031 orang dilayani untuk pemeriksaan tuberkulosis. Sisanya menerima pemeriksaan terkait beberapa penyakit lain. Ini menunjukkan cakupan layanan yang komprehensif.

    Berikut rincian layanan yang telah diberikan Program Speling:

    Jenis Layanan Jumlah Pasien
    ANC Ibu Hamil 11.777
    Pemeriksaan Kanker Serviks 4.230
    Pemeriksaan Kesehatan Jiwa 24.997
    Pemeriksaan Tuberkulosis 39.031
    Pemeriksaan Penyakit Lainnya 8.000 (estimasi)

    Integrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis Nasional

    Program Speling juga terintegrasi dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas pemerintah pusat. Selama tahun 2025, sebanyak 13.789.318 warga Jawa Tengah telah memanfaatkan CKG. Hingga 9 Februari 2026, 1.045.924 orang sudah terlayani program tersebut.

    Gubernur Luthfi menyampaikan kebanggaannya atas kesadaran masyarakat Jawa Tengah. Mereka antusias memeriksakan kesehatan. Program dokter spesialis keliling menjadi andalan dalam melayani warga desa secara optimal. Jawa Tengah bahkan menempati peringkat pertama nasional untuk CKG.

    “Program terkait dokter spesialis keliling itu yang menjadi sandalan kita sehingga masyarakat desa betul-betul terlayani dengan dokter spesialis. Untuk CKG, Jawa Tengah nomor 1 nasional,” jelas Luthfi.

    Dukungan Pemerintah Pusat dan Perluasan CKG

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggarisbawahi pentingnya CKG. Program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan sejak tahun lalu. Pada tahun 2026, CKG tidak hanya sekadar pengecekan, tetapi juga meliputi pengobatan.

    “Obatnya langsung diberikan setelah pemeriksaan. Penyakit seperti darah tinggi dan gula itu yang harus dijaga, jangan dianggap enteng, karena itu bisa menyerang ke organ lainnya termasuk jantung kalau dibiarkan. Itu penting untuk menjaga kita tetap sehat,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

    Program Speling pertama kali diluncurkan sebagai salah satu prioritas Ahmad Luthfi – Taj Yasin Maimoen pada Maret 2025. Sejak saat itu, para dokter langsung mengunjungi desa-desa. Mereka memberikan layanan cek kesehatan dan konsultasi gratis dengan target 1.278 desa sasaran.

  • Layanan Dasar IKN Diklaim Siap Sambut ASN Pindah, Fokus Kesehatan dan Pendidikan

    Layanan Dasar IKN Diklaim Siap Sambut ASN Pindah, Fokus Kesehatan dan Pendidikan

    Pemerintah mengklaim layanan dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, siap menyambut perpindahan aparatur sipil negara (ASN). Layanan ini mencakup kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah.

    Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, menyatakan layanan dasar adalah hak konstitusional. Hak ini wajib disediakan pemerintah, termasuk ASN dan keluarga yang akan bermukim di IKN.

    "Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN," ujar Troy, dikutip Selasa (10/2/2026).

    Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Otorita IKN fokus memenuhi layanan dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Layanan kesehatan sudah tersedia dengan empat rumah sakit.

    Tiga rumah sakit telah beroperasi, yaitu Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan RSUP Kemenkes Nusantara. "Ketersediaan tempat tidur di IKN sudah mencapai dua hingga tiga tempat tidur per 1.000 penduduk," jelas Troy. Angka ini melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per 1.000 penduduk.

    Otorita IKN juga gencar melakukan upaya preventif. Contohnya melalui pengendalian penyakit demam berdarah.

    Langkah ini meliputi pengendalian lingkungan, penaburan ikan di embung sebagai predator alami jentik nyamuk, dan edukasi masyarakat.

    Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menjelaskan pihaknya menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dua kali setahun. Program ini bertujuan memetakan kondisi kesehatan pegawai.

    Tujuannya agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini. "Hasil CKG menunjukkan lebih dari 30% pegawai usia di bawah 30 tahun mengalami hiperglikemia," jelasnya. Kondisi ini disertai peningkatan kolesterol dan tekanan darah. Hal ini menjadi perhatian serius agar ASN menerapkan pola hidup sehat.

    Kesiapan Sektor Pendidikan di IKN

    OIKN telah menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP. Sekolah ini dari jenjang PAUD hingga SMA dan beroperasi pada tahun ajaran baru.

    Beberapa institusi pendidikan juga segera beroperasi. Di antaranya Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, dan sekolah terpadu Kementerian Agama. Empat sekolah internasional juga akan hadir.

    Jenis Institusi Nama Institusi
    Rumah Sakit RS Hermina Nusantara
    Rumah Sakit RS Mayapada Nusantara
    Rumah Sakit RSUP Kemenkes Nusantara
    Sekolah Internasional Nusantara Intercultural School (NIS)
    Sekolah Internasional Australian Independent School Nusantara (AIS)
    Sekolah Internasional Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara
    Sekolah Internasional Sekolah Bina Bangsa Nusantara

    Sekolah internasional tersebut adalah Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara (AIS), Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara.

    Otorita IKN juga melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah eksisting di wilayah KIPP. Ini sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan.

    "Bidang pendidikan di IKN sudah mulai siap untuk mendukung perpindahan Ibu Kota Nusantara," jelas Troy.

    Jaminan Sosial dan Fasilitas Ibadah

    Layanan BPJS Kesehatan tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

    Selain itu, Otorita IKN menyiapkan operasional Masjid Negara IKN. Masjid ini direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.

    Pihaknya telah mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di wilayah KIPP. "Masjid Negara IKN kami siapkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan kebersamaan," pungkas Troy.

    Ia mengajak seluruh Sahabat Insan Otorita IKN memeriahkan Ramadan di Masjid Negara IKN. Masjid ini juga akan dilengkapi dengan bazar Ramadan dan takjil berbuka puasa.

  • OIKN Pastikan Layanan Dasar IKN Siap Sambut Perpindahan ASN

    OIKN Pastikan Layanan Dasar IKN Siap Sambut Perpindahan ASN

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan kesiapan layanan dasar untuk menyambut perpindahan aparatur sipil negara (ASN) dan keluarga mereka. Fasilitas yang disiapkan mencakup sektor kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah.

    Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, menyampaikan bahwa layanan dasar ini merupakan hak konstitusional warga. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakannya, termasuk bagi ASN dan keluarga yang akan bermukim di IKN.

    "Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN," ujar Troy, Senin (09/02/2026).

    Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, OIKN saat ini memprioritaskan pemenuhan layanan dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, mengungkapkan bahwa sektor kesehatan telah memiliki empat rumah sakit.

    Tiga di antaranya telah beroperasi penuh. Rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan RSUP Kemenkes Nusantara.

    "Ketersediaan tempat tidur di IKN sudah mencapai dua hingga tiga tempat tidur per 1.000 penduduk, melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per 1.000 penduduk," jelas Suwito.

    OIKN juga aktif mendorong upaya preventif melalui program pengendalian penyakit, seperti demam berdarah. Langkah ini melibatkan pengendalian lingkungan, penaburan ikan di embung sebagai predator alami jentik nyamuk, serta edukasi masyarakat.

    Suwito menambahkan, OIKN melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebanyak dua kali dalam setahun. Program ini bertujuan memetakan kondisi kesehatan pegawai secara dini.

    "Hasil CKG menunjukkan lebih dari 30 persen pegawai usia di bawah 30 tahun mengalami hiperglikemia, disertai peningkatan kolesterol dan tekanan darah. Ini menjadi perhatian serius agar ASN menerapkan pola hidup sehat," ungkapnya.

    Tabel Fasilitas Kesehatan IKN

    Berikut adalah beberapa fasilitas kesehatan yang telah beroperasi di IKN Nusantara:

    Fasilitas Kesehatan Status Operasional Keterangan
    Rumah Sakit Hermina Nusantara Sudah Beroperasi Menyediakan layanan BPJS Kesehatan
    Rumah Sakit Mayapada Nusantara Sudah Beroperasi Menyediakan layanan BPJS Kesehatan
    RSUP Kemenkes Nusantara Sudah Beroperasi Bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan
    Rumah Sakit Lain Segera Beroperasi Total empat rumah sakit tersedia

    Ekosistem Pendidikan dan Jaminan Sosial

    Di sektor pendidikan, OIKN telah menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP. Sekolah ini akan melayani jenjang PAUD hingga SMA dan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru.

    Sejumlah institusi pendidikan lain juga akan segera beroperasi. Di antaranya adalah Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta empat sekolah internasional.

    Keempat sekolah internasional tersebut meliputi Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara (AIS), Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara.

    Otorita IKN turut melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah eksisting di wilayah KIPP. Ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

    "Bidang pendidikan di IKN sudah mulai siap untuk mendukung perpindahan Ibu Kota Nusantara," jelas Suwito.

    Untuk jaminan sosial, layanan BPJS Kesehatan tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Sementara itu, layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga telah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

    Layanan Kebebasan Beragama

    OIKN juga telah mempersiapkan operasional Masjid Negara IKN. Masjid ini direncanakan akan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.

    Selain itu, OIKN telah mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala yang tersebar di wilayah KIPP.

    "Masjid Negara IKN kami siapkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan kebersamaan. Kami mengajak seluruh Sahabat Insan Otorita IKN untuk memeriahkan Ramadan di Masjid Negara IKN, yang juga akan dilengkapi dengan bazar Ramadan dan takjil berbuka puasa," pungkas Suwito.

  • YLKI Kritik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Jakarta Karena Rugikan Pasien Rentan

    YLKI Kritik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Jakarta Karena Rugikan Pasien Rentan

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dinilai berdampak serius bagi akses medis kelompok masyarakat miskin.

    Ketua YLKI Niti Emiliana menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan PBI berpotensi menghambat layanan kesehatan. Hal ini sangat krusial bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis secara rutin dan berkelanjutan agar tetap stabil.

    Masalah Sosialisasi dan Hak Konsumen

    Pihak YLKI menyoroti adanya kelemahan dalam sistem pemberitahuan kepada masyarakat. Minimnya informasi membuat banyak peserta tidak mengetahui status kepesertaan mereka hingga tiba di fasilitas kesehatan untuk berobat.

    "Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pemberitahuan dan sosialisasi. Hal tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses," ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

    Penonaktifan tanpa pemberitahuan memadai telah menempatkan pasien masyarakat miskin dalam posisi sangat dirugikan. Pasien penyakit kronis yang bergantung pada jaminan kesehatan nasional menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif tersebut.

    Ancaman Bagi Pasien Penyakit Kronis

    YLKI menegaskan bahwa kebijakan ini mengancam kesinambungan perawatan. Padahal, peserta PBI merupakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara untuk mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang layak.

    Meski alasan penonaktifan adalah pembaruan dan verifikasi data, Niti mencermati adanya risiko putusnya layanan medis penting. Risiko ini membayangi pasien cuci darah, tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, hingga penyakit kronis lainnya.

    Desakan Kebijakan Transisi dan Reaktivasi

    Atas kondisi tersebut, YLKI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pengecualian. Harus ada masa transisi khusus bagi peserta PBI yang sedang dalam proses menjalani pengobatan rutin atau berkelanjutan.

    Pemerintah diminta memastikan ketersediaan obat-obatan, tindakan medis, dan layanan kesehatan tetap berjalan. Seluruh hak pasien tidak boleh terhenti meskipun proses verifikasi data kepesertaan sedang berlangsung di sistem.

    "YLKI juga akan menyampaikan surat resmi kepada pemerintah, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk meminta dibukanya mekanisme klarifikasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses, serta peluang reaktivasi kepesertaan PBI bagi peserta yang masih memenuhi kriteria," tegas Niti, Jumat (6/2/2026).

    Proses klarifikasi dan reaktivasi kepesertaan diharapkan tidak berbelit-belit dan lebih mengedepankan perlindungan pasien. Jaminan kesehatan ditegaskan sebagai kewajiban negara yang tidak boleh dikompromikan oleh kendala administratif apa pun.

    "Kebijakan administratif, pembaruan data, maupun penyesuaian anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk memutus akses layanan kesehatan bagi warga negara," pungkas Niti, Jumat (6/2/2026).