Polemik perubahan nama Gusti Pangeran Harya Puruboyo menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas terus bergulir. Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo merespons keras putusan Pengadilan Negeri (PN) Solo terkait perubahan nama tersebut.
Setelah putusan PN Solo, Disdukcapil Solo menerbitkan KTP untuk PB XIV Purbaya dengan nama Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas. Hal ini mendorong LDA untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanggapi rencana gugatan tersebut, PB XIV Purbaya menyatakan tidak ingin mempermasalahkannya.
"Ya udah, biarin saja. Biarlah, gimana maunya mereka," kata Purbaya saat ditemui di Masjid Agung Solo, Jumat (13/2/2026).
Purbaya mengaku kesulitan berhadapan dengan LDA yang ia sebut sebagai 'ormas' internal Keraton Solo.
"Saya berhadapan dengan ormas ya agak susah ya. Karena kan sub-sub di dalam Keraton tidak ada yang ditetapkan oleh pengadilan, hanya LDA itu yang ditetapkan oleh pengadilan dan dibekukan itu gitu kan, karena tidak bisa memenuhi asas manfaat kalau tidak salah," ucapnya.
"Dihadapkan dengan ormas ya agak susah saya, gimana ngomongnya. Kebetulan ormasnya yang buat orang keraton sendiri, jadi ya gimana gitu," imbuhnya.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan amanah dari mendiang ayahnya, PB XIII.
"Yang jelas saya menjalankan kewajiban ayahanda saya, dan menjalankan hari demi hari kebaikan aja," pungkasnya.
Alasan LDA Melayangkan Gugatan
Sebelumnya, LDA telah mempertimbangkan gugatan terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.
"Nanti akan kita evaluasi perlu tidaknya gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bahkan kami meyakini akan muncul laporan atau gugatan-gugatan lain terkait penyalahgunaan KTP tersebut," kata Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, saat dihubungi, Jumat (13/2/2026).
Menanggapi penggantian nama itu, LDA mengirimkan surat keberatan ke Dispendukcapil.
"Kemarin sebenarnya kami mengirim surat lagi ke Dukcapil sebagai jawaban atas surat dari Dukcapil yang kami terima kemarin sore. Karena hampir pasti akan terjadi penyalahgunaan identitas tersebut," ujar Eddy.
Surat keberatan tersebut merespons langkah Dispendukcapil yang tetap memproses pergantian nama PB XIV Purbaya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solo Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt.
"Dalam surat tersebut, Dukcapil intinya bersikeras akan memberikan pelayanan karena ada penetapan PN. Mereka tidak mau mengerti bahwa penetapan PN tersebut sedang kami gugat dan prosesnya sedang berjalan," ucapnya.
Pandangan LDA Terhadap Putusan PN
Eddy Wirabhumi menilai putusan penetapan oleh Pengadilan Negeri hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan jabatan atau gelar Keraton.
"Putusan penetapan itu hanya administratif dan tidak ada hubungan dengan jabatan atau gelar Keraton, tetapi dipastikan akan disalahgunakan," tegasnya.
| Pihak | Pernyataan |
|---|---|
| PB XIV Purbaya | Enggan mempersoalkan gugatan LDA, menjalankan kewajiban ayahanda. |
| KPH Eddy Wirabhumi (LDA) | Evaluasi gugatan PTUN, khawatir penyalahgunaan KTP. |
| Disdukcapil Solo | Memberikan pelayanan berdasarkan penetapan PN. |
Polemik di Keraton Solo ini masih berlanjut dan akan memasuki babak baru dengan potensi gugatan dari LDA ke PTUN.

