Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang serta sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur mobilitas masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran.
Kebijakan WFA ditegaskan bukan sebagai hari libur, melainkan pengaturan kerja fleksibel. ASN diwajibkan tetap menjalankan tugasnya meskipun tidak bekerja di kantor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan jadwal penerapan WFA. "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
ASN dapat bekerja fleksibel pada 16 dan 17 Maret 2026, yaitu pekan sebelum Lebaran. Setelah Hari Raya Idul Fitri, kebijakan ini kembali diberlakukan pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Airlangga menambahkan, tujuan utama WFA adalah mengoptimalkan pergerakan masyarakat. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan saat arus mudik dan balik Lebaran. Selain ASN, pekerja swasta juga diimbau untuk mengikuti kebijakan ini.
"Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelasnya.
Dampak Mobilitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah memprediksi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran akan kembali tinggi. Data mobilitas tahun sebelumnya menjadi acuan proyeksi ini.
"Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang, dan libur Nataru 110,43 (juta). Dan secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11 persen. Dan pada Desember, kunjungan Wisman 1,41 juta dan Wisnus 105,98 juta," kata Airlangga Hartarto.
Menteri Tenaga Kerja Yassierli turut meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mengimbau perusahaan swasta. Imbauan ini terkait penerapan WFA bagi pekerja atau buruh pada 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran.
"Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Yassierli dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Yassierli juga menyebut WFA diharapkan memberi dampak positif bagi ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada triwulan pertama 2026. "Yang pertama, pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ucapnya.
Sektor yang Dikecualikan dan Kewajiban Pekerja
Tidak semua sektor dapat menerapkan WFA. Pemerintah mengecualikan beberapa bidang yang krusial bagi layanan publik dan produksi.
| Sektor Dikecualikan WFA | Contoh |
|---|---|
| Layanan Publik | Kesehatan, Hotel, Pusat Perbelanjaan |
| Produksi | Manufaktur, Industri Makanan dan Minuman |
| Esensial Lainnya | Bidang yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik |
"Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik," jelas Yassierli.
Yassierli menegaskan, ASN maupun pekerja yang menjalani WFA tetap wajib melaksanakan tugas. Pelaksanaan WFA juga tidak dihitung sebagai cuti tahunan.
"Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja, atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif," katanya.





