Tag: Lebaran

  • Pemerintah Terapkan WFA ASN-Swasta Saat Lebaran 2026, Atur Mobilitas Masyarakat Jakarta

    Pemerintah Terapkan WFA ASN-Swasta Saat Lebaran 2026, Atur Mobilitas Masyarakat Jakarta

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang serta sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur mobilitas masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran.

    Kebijakan WFA ditegaskan bukan sebagai hari libur, melainkan pengaturan kerja fleksibel. ASN diwajibkan tetap menjalankan tugasnya meskipun tidak bekerja di kantor.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan jadwal penerapan WFA. "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    ASN dapat bekerja fleksibel pada 16 dan 17 Maret 2026, yaitu pekan sebelum Lebaran. Setelah Hari Raya Idul Fitri, kebijakan ini kembali diberlakukan pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.

    Airlangga menambahkan, tujuan utama WFA adalah mengoptimalkan pergerakan masyarakat. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan saat arus mudik dan balik Lebaran. Selain ASN, pekerja swasta juga diimbau untuk mengikuti kebijakan ini.

    "Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelasnya.

    Dampak Mobilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah memprediksi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran akan kembali tinggi. Data mobilitas tahun sebelumnya menjadi acuan proyeksi ini.

    "Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang, dan libur Nataru 110,43 (juta). Dan secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11 persen. Dan pada Desember, kunjungan Wisman 1,41 juta dan Wisnus 105,98 juta," kata Airlangga Hartarto.

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli turut meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mengimbau perusahaan swasta. Imbauan ini terkait penerapan WFA bagi pekerja atau buruh pada 16 dan 17 Maret sebelum Lebaran.

    "Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Yassierli dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Yassierli juga menyebut WFA diharapkan memberi dampak positif bagi ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada triwulan pertama 2026. "Yang pertama, pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ucapnya.

    Sektor yang Dikecualikan dan Kewajiban Pekerja

    Tidak semua sektor dapat menerapkan WFA. Pemerintah mengecualikan beberapa bidang yang krusial bagi layanan publik dan produksi.

    Sektor Dikecualikan WFA Contoh
    Layanan Publik Kesehatan, Hotel, Pusat Perbelanjaan
    Produksi Manufaktur, Industri Makanan dan Minuman
    Esensial Lainnya Bidang yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik

    "Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik," jelas Yassierli.

    Yassierli menegaskan, ASN maupun pekerja yang menjalani WFA tetap wajib melaksanakan tugas. Pelaksanaan WFA juga tidak dihitung sebagai cuti tahunan.

    "Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja, atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif," katanya.

  • Pemerintah Terapkan WFA Nasional Jelang dan Pasca-Idul Fitri 2026

    Pemerintah Terapkan WFA Nasional Jelang dan Pasca-Idul Fitri 2026

    Pemerintah akan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang serta sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026. Kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas, namun ditegaskan bukan sebagai waktu libur.

    Penerapan WFA merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama musim mudik Lebaran. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan dan kepadatan di berbagai titik jalur mudik.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan secara rinci tanggal pelaksanaan WFA di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Airlangga menjelaskan bahwa fleksibilitas ini diberikan untuk memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik dan balik Lebaran.

    "Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelas dia.

    Fase WFA Tanggal Pelaksanaan Keterangan
    Pra-Lebaran 16 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pra-Lebaran 17 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pasca-Lebaran 25 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pasca-Lebaran 26 Maret 2026 ASN & Swasta
    Pasca-Lebaran 27 Maret 2026 ASN & Swasta

    Menteri Tenaga Kerja Yassierli juga mengimbau perusahaan swasta untuk turut serta melaksanakan kebijakan WFA pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan.

    "Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026," kata Yassierli dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Dampak Ekonomi dan Pengecualian WFA

    Kebijakan WFA diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026, dengan tetap menjaga produktivitas kerja.

    "Yang pertama, pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ucapnya.

    WFA diberlakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas arus mudik maupun balik. Namun, tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan kebijakan ini.

    "Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik," jelasnya.

    Pekerja yang menjalankan WFA wajib menyelesaikan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan. Pelaksanaan WFA juga tidak akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

    "Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja, atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif," katanya.

  • Dishub Cianjur Kebut Perbaikan Ribuan PJU Mati Jelang Mudik Lebaran 2026

    Dishub Cianjur Kebut Perbaikan Ribuan PJU Mati Jelang Mudik Lebaran 2026

    Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur melaporkan sekitar 1.000 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan protokol dan jalur alternatif dalam kondisi mati. Perbaikan sedang dikebut agar PJU berfungsi normal menjelang momen mudik dan arus balik Lebaran 2026. Hal ini untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik yang melintasi 'Kota Santri' ini.

    Kepala Dishub Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, mengungkapkan total terdapat 11.000 unit PJU yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, sekitar 10 persen dari jumlah tersebut mengalami kerusakan.

    "Sebanyak 10 persennya yang rusak atau tidak menyala," kata Aris saat ditemui di Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2/2026).

    Aris menjelaskan, matinya PJU disebabkan oleh berbagai faktor. Ini meliputi usia lampu yang sudah tua, putusnya kabel, hingga kerusakan pada perangkat lampu.

    "Yang pasti umur lampu dan biasanya nonteknis. Mulai dari kabel putus, tertimpa pohon, ataupun adanya NCB yang sudah mati," jelasnya.

    Proses pemeliharaan PJU menghadapi sejumlah kendala. Terutama terkait keterbatasan sarana dan mobilitas petugas, sementara jumlah PJU yang rusak cukup banyak.

    "Untuk pemeliharaan butuh proses sehingga tidak bisa langsung semuanya diperbaiki," ujar Aris.

    Meskipun demikian, Dishub menargetkan pemeliharaan dapat dimaksimalkan. Pihaknya berupaya agar PJU yang mati sudah menyala kembali saat arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026.

    "Kami upayakan saat momen mudik dan arus balik PJU yang mati sudah nyala lagi. Supaya pemudik nyaman," katanya.

    Untuk penanganan PJU di jalur provinsi dan jalan nasional, Dishub Cianjur akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

    Lokasi PJU Rusak Jumlah Estimasi Penyebab Utama
    Jalur Protokol Sekitar 500 unit Usia lampu, kabel putus
    Jalur Alternatif Sekitar 500 unit Tertimpa pohon, NCB mati
    Total PJU Rusak 1.000 unit Beragam (teknis & non-teknis)

    Penambahan PJU di Jalur Wisata

    Selain perbaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur juga akan menambah 44 unit PJU baru. Pemasangan PJU ini akan difokuskan di jalur menuju destinasi wisata.

    "Untuk awal tahun ini kami fokus ke pemasangan PJU di jalur wisata, untuk mendongkrak wisata. Membuat wisatawan tidak lagi khawatir saat melintas di malam hari," tambah Aris.

  • Kemenhub Siapkan Mudik Gratis Lebaran 2026, Sasar 50 Ribu Penumpang Bus dan Kereta di Jawa

    Kemenhub Siapkan Mudik Gratis Lebaran 2026, Sasar 50 Ribu Penumpang Bus dan Kereta di Jawa

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menyiapkan program mudik gratis sebagai bagian dari stimulus transportasi jelang Lebaran 2026. Inisiatif ini bertujuan memperlancar arus mudik dan meringankan beban biaya transportasi masyarakat.

    Program ini akan mencakup beragam moda transportasi, memastikan mobilitas pemudik selama periode libur Lebaran berjalan lancar dan aman.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, untuk moda darat, Kemenhub menyiapkan mudik gratis ke 34 provinsi. Sebanyak 401 unit bus akan dioperasikan untuk program ini.

    Selain itu, pemerintah juga menyediakan tiket bus gratis untuk 50.000 penumpang ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan.

    “Kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon di antaranya adalah untuk moda transportasi kami menyiapkan mudik gratis untuk 34 tujuan provinsi dengan menggunakan 401 kendaraan bus, kemudian kami juga menyiapkan tiket gratis untuk penumpang sebanyak 50 ribu penumpang ekonomi,” kata Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Di sektor perkeretaapian, mudik gratis disiapkan untuk kereta api di Pulau Jawa. Layanan ini mencakup lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan.

    Program ini menargetkan sekitar 28.182 penumpang. Berikut rincian target penumpang mudik gratis:

    Moda Transportasi Jumlah Kendaraan/Target Jumlah Penumpang (Estimasi)
    Bus (Darat) 401 unit 50.000
    Kereta Api (Jawa) Lengkap 28.182

    “Ada juga moda transportasi gratis ada mudik gratis untuk kereta api jalur Pulau Jawa untuk lintas utara, lintas tengah dan selatan dengan target sekitar 28.182 penumpang,” tambah Dudy.

    Langkah Pengamanan dan Infrastruktur

    Selain program mudik gratis, Kemenhub juga menyiapkan berbagai langkah pengamanan angkutan Lebaran 2026. Pemerintah akan menerbitkan surat keputusan bersama terkait pengaturan angkutan Lebaran.

    Koordinasi ini akan dilakukan bersama Korlantas Polri, Kementerian PUPR, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya memastikan semua aspek keamanan dan kelancaran terpenuhi.

    Dudy juga menyebut Kemenhub akan melakukan ramp check atau uji kelaikan terhadap sarana dan prasarana transportasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh moda transportasi siap beroperasi dengan aman.

    Di sisi infrastruktur jalan, Kemenhub berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan kondisi jalan tol dan jalan arteri nasional layak dilalui. Ini penting agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.

    “Kami juga melakukan ramp check atau uji kelaikan persiapan sarana-prasarana yang berkaitan dengan moda transportasi, baik darat laut dan udara serta kereta api serta juga sarana jalan, baik itu jalan tol maupun dengan jalan arteri nasional,” tutupnya.

  • Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Siapkan Insentif PPN 100% Tiket Pesawat Lebaran 2026

    Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat selama periode Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan harga tiket agar lebih terjangkau.

    Insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut secara resmi berlaku sejak ditetapkan pada 6 Februari 2026.

    Pemerintah menanggung penuh 100% PPN atas tarif dasar (base fare) serta fuel surcharge tiket pesawat ekonomi domestik. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

    Periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas ini dimulai dari 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik Lebaran 1447 Hijriah.

    "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

    Kewajiban Maskapai Penerbangan

    Badan usaha angkutan udara diwajibkan untuk tetap menerbitkan Faktur Pajak. Dokumen ini juga dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

    Selain itu, maskapai wajib melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Laporan ini merupakan bagian dari kepatuhan administrasi perpajakan.

    Maskapai juga harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik. Laporan disampaikan melalui laman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Mei 2026.

    Apabila kewajiban pelaporan tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP ini akan dinyatakan gugur. Hal ini ditekankan dalam PMK tersebut.

    "Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," tulis Pasal 4 Ayat 1.

    Layanan yang Tidak Termasuk Insentif

    Penting untuk diketahui, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan. Contohnya adalah bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection).

    Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap akan dipungut kepada penumpang. Pemungutan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

    Periode Insentif PPN DTP Tiket Pesawat 2026
    Item Periode
    Pemberlakuan PMK Nomor 4 Tahun 2026 6 Februari 2026
    Pembelian Tiket 10 Februari – 29 Maret 2026
    Periode Penerbangan 14 Maret – 29 Maret 2026
    Batas Pelaporan Maskapai 31 Mei 2026
  • Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Mudik Gratis Lebaran 2026

    Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Mudik Gratis Lebaran 2026

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan menyelenggarakan program mudik gratis pada Lebaran tahun ini. Kuota peserta juga akan ditambah dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penambahan kuota ini dimungkinkan berkat adanya dukungan dari sejumlah kolaborator. Kepastian tersebut disampaikan usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Rapat itu secara khusus membahas kesiapan Jakarta menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Program mudik gratis menjadi agenda rutin Pemprov DKI.

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut proses teknis pendaftaran kini sedang disiapkan. Tujuannya agar pendaftaran berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

    “Tahun ini kita Pemprov DKI Jakarta tetap menyelenggarakan mudik gratis. Bahkan karena ada beberapa kolaborator yang bersedia, jumlah masyarakat yang akan terfasilitasi menjadi bertambah,” kata Elly, Selasa (10/2/2026).

    Elly menjelaskan bahwa mekanisme pendaftaran tengah dimatangkan. Ini termasuk persyaratan administrasi bagi calon peserta.

    Salah satu syarat yang disiapkan adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Syarat ini menjadi prioritas agar tepat sasaran.

    “Nanti kami sedang siapkan proses pendaftarannya supaya lebih transparan, kemudian KTP-nya KTP Jakarta, nanti akan dimulai dan akan kita beritakan jauh-jauh hari,” ujar Elly.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan berbagai persiapan menyambut Ramadan dan Idulfitri telah dibahas. Dukungan transportasi bagi warga yang akan pulang kampung menjadi salah satu poin utama.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program mudik gratis:

    Aspek Keterangan
    Penyelenggara Pemprov DKI Jakarta
    Tahun Pelaksanaan Lebaran 2026
    Kuota Peserta Bertambah dibanding tahun sebelumnya
    Dukungan Kolaborator pihak ketiga
    Syarat Utama KTP DKI Jakarta
    Status Pendaftaran Sedang disiapkan

    Langkah Antisipasi Lebaran Lainnya

    Selain program mudik gratis, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah-langkah lain. Ini meliputi pengendalian harga pangan serta pengawasan stok bahan pokok.

    Pengamanan kegiatan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran juga menjadi perhatian. Program pasar murah juga disiapkan jika terjadi gejolak harga di lapangan.