Tag: Legislasi

  • Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh pimpinan Komisi di DPR menggelar rapat evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. RUU tersebut sudah disahkan pada Desember 2025 lalu.

    Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026) ini, Komisi III DPR menyampaikan perkembangan empat RUU yang masih dalam proses pembahasan.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana memaparkan empat RUU yang menjadi prioritas Komisi III DPR. Ia menyebutkan keempat RUU tersebut krusial untuk segera diselesaikan.

    "Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede, Selasa (10/2/2026).

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanggapi pernyataan Dede. Bob Hasan mengatakan beberapa komisi lain menganggap Komisi III membahas terlalu banyak RUU.

    "Iya Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini, karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob Hasan.

    Tantangan RUU Lex Specialis

    Bob Hasan menjelaskan, banyaknya RUU yang dibahas Komisi III DPR karena sifatnya yang lex specialis. RUU tersebut berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Tapi kebetulan RUU-nya sangat lex specialis, terkait KUHAP, KUHP, ya memang bidangnya, jabatan hakim, sama juga dengan Komisi II nanti tentang kependudukan dan sebagainya, perampasan aset juga jadi beban Komisi III, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," ucap Bob Hasan.

    RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan segera tuntas. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

    Daftar RUU Prioritas Komisi III DPR 2026

    Berikut adalah empat RUU prioritas yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR pada tahun 2026:

    No. Nama RUU Keterangan
    1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Revisi undang-undang kepolisian
    2 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana
    3 RUU tentang Jabatan Hakim Mengatur kedudukan dan tugas hakim
    4 RUU tentang Hukum Acara Perdata Perubahan dari usulan pemerintah menjadi usulan DPR

    Bob Hasan berharap Komisi III DPR mampu menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut. Ia secara khusus menyoroti RUU Hukum Acara Perdata.

    "Mudah-mudahan Pak bisa selesai, KUHPerdata tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya masih kental, masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, mengandung hal-hal yang rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks kemerdekaan saat ini," tutur Bob Hasan.

  • Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat penting bersama seluruh pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR. Rapat ini fokus pada evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang telah ditetapkan pada Desember 2025 lalu.

    Rapat strategis tersebut dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/206). Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memimpin jalannya pertemuan tersebut.

    "Undangan ini memiliki bobot yang sangat berat karena bukan komisi-komisi yang hadir, tapi ketua ketua maupun pimpinan komisi-komisinya, itu bobotnya berat," kata Bob mengawali rapat, Selasa (10/2/206).

    Bob Hasan menjelaskan bahwa rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi prolegnas secara berkala. Ia meminta seluruh komisi di DPR untuk melaporkan perkembangan RUU yang sedang dibahas. Evaluasi ini dilakukan sesuai Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019.

    "Evaluasi terhadap prolegnas dilakukan secara berkala, Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2019 untuk menilai efektivitas dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan keadaan, evaluasi ini bertujuan memastikan setiap RUU dalam prolegnas mencerminkan prioritas legislasi nasional dan mampu menjawab persoalan hukum dengan tepat dan terukur," ucap Bob.

    "Terkait hal tersebut, Baleg mengundang Komisi I hingga Komisi XIII untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan RUU Prioritas Tahun 2026 yang menjadi tugasnya sesuai prolegnas prioritas tahun 2026 itu sendiri," lanjutnya.

    Perkembangan RUU Prioritas

    Politikus Partai Gerindra tersebut juga merinci perkembangan terkini RUU yang telah dilaporkan seluruh komisi kepada Baleg DPR. Terdapat tujuh RUU yang kini resmi menjadi usulan DPR.

    "Berdasarkan status terkini sebanyak 7 RUU telah resmi menjadi RUU usul DPR, terdiri dari 5 RUU prioritas dan 2 RUU kumulatif terbuka," jelas Bob.

    Selain itu, tiga RUU sedang dalam tahap harmonisasi. Sementara itu, lima RUU telah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1, dengan rincian empat RUU prioritas dan satu RUU kumulatif terbuka.

    Sisanya, sebanyak 38 RUU masih dalam tahap penyusunan di DPR, 11 RUU di pemerintah, dan 1 RUU di DPD.

    Status RUU Prolegnas Prioritas 2026

    Berikut adalah rincian status terkini RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang dilaporkan kepada Baleg DPR:

    Status RUU Jumlah Keterangan
    Resmi RUU Usul DPR 7 5 Prioritas, 2 Kumulatif Terbuka
    Tahap Harmonisasi 3
    Pembicaraan Tingkat 1 5 4 Prioritas, 1 Kumulatif Terbuka
    Tahap Penyusunan (DPR) 38
    Tahap Penyusunan (Pemerintah) 11
    Tahap Penyusunan (DPD) 1
  • DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi permohonan pertimbangan calon duta besar (dubes) dari negara-negara sahabat untuk Indonesia.

    Selain itu, DPR juga menerima Surpres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepulauan. Hal ini diumumkan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang memimpin rapat, membacakan sejumlah Surpres yang telah diterima oleh lembaga legislatif tersebut.

    Salah satu Surpres, dengan Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, berisi permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari berbagai negara untuk Republik Indonesia.

    “Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara untuk Republik Indonesia,” kata Saan.

    Saan Mustopa menjelaskan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

    DPR juga telah menerima Surpres mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk pembahasan RUU Perkoperasian.

    “Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti, dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

    Pembahasan Calon Duta Besar Negara Sahabat

    Setelah rapat paripurna, Saan Mustopa menjelaskan bahwa calon duta besar yang dimaksud berasal dari negara lain yang diajukan untuk disetujui bertugas di Indonesia.

    Namun, terkait jumlah negara sahabat yang mengajukan calon dubes, Saan menyatakan akan dirapatkan terlebih dahulu.

    “Ini bukan dubes kita yang ke negara luar ya, ini di negara sahabat, negara tetangga yang untuk bertugas di Indonesia,” kata Saan.

    “Jadi, nanti saya cek dulu ada berapa negara sahabat yang mau nanti dirapat-konsultasikan,” tambahnya.

    Saan Mustopa menegaskan, bahwa pembahasan ini khusus untuk duta besar dari negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia, bukan sebaliknya.

    “Jadi bukan yang dari Indonesia ke luar negeri tapi yang negara sahabat yang akan menjadi duta besar di Indonesia,” jelasnya.

    Berikut rincian Surpres yang diterima DPR RI:

    Nomor Surpres Tanggal Perihal
    R 03 15 Januari 2026 Permohonan Pertimbangan Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara untuk RI
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Kepulauan
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Perkoperasian
  • DPR Sahkan 8 Anggota Baznas Periode 2026-2031 di Parlemen Senayan

    DPR Sahkan 8 Anggota Baznas Periode 2026-2031 di Parlemen Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan delapan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari unsur masyarakat. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Rapat paripurna berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Agenda utama rapat ini adalah pengambilan keputusan terhadap calon anggota Baznas.

    Sebelum pengesahan, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan laporan mengenai pertimbangan terhadap calon anggota Baznas. Marwan turut memaparkan landasan hukum yang menjadi dasar Komisi VIII dalam memberikan pertimbangan.

    Setelah laporan disampaikan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanyakan persetujuan anggota Dewan yang hadir. Para anggota DPR secara kompak menyetujui delapan calon anggota Baznas tersebut.

    "Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah laporan komisi VIII DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota Baznas dari unsur masyarakat itu dapat disetujui," kata Saan.

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Langkah selanjutnya, kedelapan calon anggota Baznas yang telah disahkan ini akan dilantik secara resmi oleh Menteri Agama. Proses pelantikan ini menandai dimulainya tugas mereka sebagai anggota Baznas.

    Daftar Anggota Baznas Periode 2026-2031

    Berikut adalah daftar lengkap nama-nama calon anggota Baznas dari unsur masyarakat yang telah disahkan oleh DPR:

    No. Nama Anggota Baznas
    1 Dikdik Sodik Mudjahid
    2 Zainut Tauhid Saadi
    3 Rizaludin Kurniawan
    4 Saidah Sakwan
    5 Syarifuddin
    6 Idy Muzayyad
    7 Mokhamad Mahdum
    8 Neyla Saida Anwar