Empat pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bekerja di Libya menyampaikan pengakuan telah mengalami penyiksaan. Mereka memohon pertolongan agar bisa dipulangkan ke Indonesia melalui sebuah video yang viral di TikTok pada Jumat (27/2/2026).
Dalam video berdurasi 1 menit 31 detik tersebut, para PMI terdengar menangis dan mengaku tidak sanggup lagi bekerja karena sakit dan mengalami penyiksaan dari agen. Dua dari lima PMI yang ada dalam video tersebut mengatakan, "Tolong kami pak, kami sudah nggak sanggup kerja, kami semua sakit. Kami juga disiksa sama agen."
Selain penyiksaan, para PMI juga mengaku telah ditipu oleh agensi yang memberangkatkan mereka. Mereka dijanjikan bekerja di Turki, namun ternyata dibawa ke Libya dan mendapatkan perlakuan buruk dari majikan.
Para PMI juga mengungkapkan bahwa proses pemulangan mereka terkendala oleh tuntutan denda. Mereka mengaku bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, Libya, belum dapat memulangkan mereka karena agensi menuntut ganti rugi sebesar US$ 7.000 per orang.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan resmi dari KBRI Tripoli, terdapat empat PMI asal NTB yang berasal dari Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu.
Aka, sapaan Ahsanul Khalik, menjelaskan, "Video yang beredar dibuat ketika para PMI tersebut sudah berada dalam perlindungan KBRI Tripoli. Kondisi mereka saat ini aman, sehat, dan berada di bawah pengawasan serta pendampingan pihak KBRI."
KBRI Tripoli, lanjut Aka, tengah bernegosiasi intensif dengan agensi dan majikan di Libya untuk pengembalian paspor dan dokumen perjalanan, serta berupaya mengurangi atau menghapuskan tuntutan denda maupun ganti rugi.
Menurut Aka, pengembalian paspor menjadi prioritas utama untuk mempercepat proses pemulangan ke Indonesia. Pemerintah menilai permintaan ganti rugi sebesar US$ 7.000 per orang sangat memberatkan PMI dan keluarganya.
Para PMI tersebut, kata Aka, bekerja di sektor domestik dan belum menyelesaikan masa kontrak kerja dua tahun, dengan masa kerja antara dua hingga delapan bulan. Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik dan/atau verbal, perlakuan tidak manusiawi, tekanan kerja berlebihan, serta penahanan dokumen oleh majikan atau agensi, yang membuat mereka melarikan diri dan meminta perlindungan kepada KBRI Tripoli.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB itu menjelaskan bahwa pola umum kasus PMI nonprosedural di Libya meliputi penahanan paspor, tuntutan ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak, serta persoalan administrasi izin keluar dan denda keimigrasian.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa Libya termasuk negara dengan risiko tinggi bagi PMI sektor domestik, terutama bagi mereka yang berangkat secara nonprosedural. Pemprov NTB mendorong penguatan edukasi, pengawasan, serta sosialisasi kepada calon PMI agar tidak mudah tergiur janji kerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi.
Aka menambahkan, "Pemerintah Provinsi NTB akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan kementerian serta perwakilan RI di luar negeri. Informasi lanjutan akan kami sampaikan secara berkala sesuai laporan resmi KBRI Tripoli."
