Tag: lingkungan hidup

  • Gerindra Lampung Peringati HUT ke-18 dengan Aksi Penanaman Mangrove dan Bersih Pantai di Pesawaran

    Gerindra Lampung Peringati HUT ke-18 dengan Aksi Penanaman Mangrove dan Bersih Pantai di Pesawaran

    Februari selalu menjadi bulan istimewa bagi kader Partai Gerindra. Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 tidak sekadar perayaan. Ini dijadikan ajang berlomba dalam kebaikan melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

    Semangat itu terlihat jelas di Provinsi Lampung. Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, bersama jajaran DPD Gerindra Lampung, Fraksi DPRD Gerindra Provinsi Lampung, serta organisasi sayap seperti PIRA, TIDAR, KESIRA, dan DPC Gerindra Pesawaran, menggelar rangkaian kegiatan sosial dan lingkungan.

    Kegiatan dilaksanakan di kawasan Ciku Nyinyi, Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Rangkaian acara meliputi penanaman mangrove, aksi bersih pantai, dan pembagian sembako. Dwita Ria secara simbolis menyerahkan dan menanam 1.000 bibit mangrove.

    Penanaman mangrove ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian pesisir Lampung. Dwita Ria menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni ulang tahun partai. Ini adalah komitmen jangka panjang menjaga lingkungan dan melindungi masa depan masyarakat pesisir.

    “Penanaman mangrove ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Mangrove memiliki banyak manfaat, mulai dari melindungi pantai dari abrasi, mencegah banjir rob, hingga menjadi habitat bagi berbagai biota laut yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Dwita Ria Gunadi, Kamis (12/2/2026).

    Hutan mangrove mempunyai peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Akar mangrove yang kokoh mampu meredam gelombang laut. Ini mengurangi risiko pengikisan pantai.

    Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif. Ini membantu mitigasi perubahan iklim.

    “Di dalam ekosistem mangrove hidup ikan, udang, dan kepiting yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Jika mangrove terjaga, ekonomi masyarakat pesisir ikut terjaga,” kata Dwita Ria.

    Manfaat Ekologis Mangrove

    Manfaat mangrove sangat vital bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Pelestarian mangrove adalah investasi berkelanjutan.

    Fungsi Utama Mangrove Dampak Positif
    Perlindung Abrasi Menjaga garis pantai tetap stabil
    Pencegah Banjir Rob Mengurangi risiko banjir dari laut
    Habitat Biota Laut Meningkatkan keanekaragaman hayati dan perikanan
    Penyerap Karbon Membantu mitigasi perubahan iklim
    Sumber Mata Pencaharian Mendukung ekonomi nelayan lokal

    Aksi Sosial dan Edukasi Lingkungan

    Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada penanaman mangrove. Aksi bersih pantai dilakukan bersama kader dan warga. Ini sebagai bentuk edukasi menjaga kebersihan lingkungan.

    Setelah itu, panitia membagikan paket sembako kepada masyarakat setempat. Ini adalah wujud kepedulian sosial.

    Menurut Dwita, kegiatan ini sejalan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Partai menekankan pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi rakyat, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

    “Kami ingin kehadiran Gerindra benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui kebijakan di parlemen maupun aksi nyata di lapangan. Politik harus memberi solusi, bukan sekadar janji,” tambah Dwita Ria.

    Suasana kegiatan berlangsung hangat dengan semangat gotong royong. Warga Way Ratai menyambut positif langkah kader Gerindra. Mereka berharap penanaman mangrove berlanjut secara berkala.

  • Wamen LH Peringatkan Warga Bahaya Pencemaran Sungai Jaletreng Tangerang Selatan Akibat Kebakaran Pabrik Pestisida

    Wamen LH Peringatkan Warga Bahaya Pencemaran Sungai Jaletreng Tangerang Selatan Akibat Kebakaran Pabrik Pestisida

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono meminta masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel) berhati-hati. Permintaan ini menyusul pencemaran air Sungai Jaletreng.

    Pencemaran tersebut disebabkan kebakaran pabrik pestisida. Diaz secara tegas meminta masyarakat tidak menggunakan air sungai.

    "Sebaiknya masyarakat, sudah pasti, sebisa mungkin jangan menggunakan air sungai tersebut dahulu," kata Diaz kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Diaz menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerima laporan. Laporan tersebut terkait insiden pencemaran sungai. KLH juga sudah menurunkan tim.

    Tim berasal dari Kedeputian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL). Mereka telah bergerak sejak Senin (9/2).

    "(KLH) sudah mengambil sampel air sungai dan limbah. Saat ini sedang kita kumpulkan bukti bukti dan mempelajari lebih lanjut terkait pencemaran, apakah hal ini berasal dari bahan pestisida atau bahan lainnya yang disimpan dari lokasi tertentu," katanya.

    Sampel air sungai akan dibawa ke Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusarpedal). Langkah ini untuk pengujian lebih lanjut.

    Pihaknya juga mengerahkan tim Penegakan Hukum (Gakkum) ke lokasi. Tim Gakkum akan melakukan pendalaman investigasi lebih lanjut.

    "Kita sudah ambil sampel dari sungai, dan akan dibawa ke Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusarpedal) untuk dites baku mutu-nya, agar kita tahu sejauh apa pencemaran yang terjadi. Sebahaya apakah pencemaran ini," tuturnya.

    Kronologi dan Dampak Pencemaran

    Sebelumnya, aliran Sungai Jaletreng, Tangsel, tiba-tiba berubah warna. Air sungai tampak berwarna putih pekat.

    Perubahan warna ini dampak kebakaran gudang pabrik pestisida. Kebakaran terjadi di Kecamatan Setu.

    Video yang beredar menunjukkan Sungai Jaletreng berwarna putih. Kondisi ini menjadi viral di media sosial.

    "Betul. Akibat dari kebakaran di pergudangan Taman Tekno," kata AKP Dhady Arsya saat dihubungi, Senin (9/2).

    Berikut ringkasan kronologi dan tindakan penanganan:

    Tahap Tanggal Deskripsi
    Kebakaran Pabrik Sebelum 9/2 Gudang pabrik pestisida di Kecamatan Setu terbakar.
    Pencemaran Sungai Terlihat Sebelum 9/2 Air Sungai Jaletreng berubah warna menjadi putih.
    KLH Menerima Laporan Sebelum 9/2 Kementerian Lingkungan Hidup menerima laporan.
    Tim PPKL Diturunkan Senin, 9/2 Tim dari Kedeputian PPKL KLH mulai investigasi.
    Pengambilan Sampel Senin, 9/2 Sampel air dan limbah diambil dari lokasi.
    Peringatan Wamen LH Rabu, 11/2/2026 Wamen LH Diaz Hendropriyono meminta warga tidak menggunakan air sungai.
  • Cimahi Optimalkan Pengolahan Sampah, Tambah TPST di Kelurahan Utama

    Cimahi Optimalkan Pengolahan Sampah, Tambah TPST di Kelurahan Utama

    Pemerintah Kota Cimahi berupaya keras mengatasi permasalahan sampah rumah tangga yang semakin kompleks. Hingga saat ini, pembuangan sampah Cimahi masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Langkah strategis diambil dengan menambah jumlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai mengoperasikan TPST di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan.

    Sebelumnya, Kota Cimahi telah memiliki TPST seperti Sentiong dan Lebaksaat. Namun, fasilitas tersebut dinilai belum mampu menekan timbulan sampah secara optimal.

    "Mudah-mudahan (TPST) bisa mengurangi beban sampah di Cimahi. Sekarang pembuangan ke Sarimukti sedang dibatasi dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kita," ujar Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Selasa (10/2/2026).

    TPST Utama memanfaatkan bangunan bekas gudang pabrik sewaan. Fasilitas ini mengadopsi teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

    Meskipun demikian, kapasitas pengolahan sampah di TPST Utama masih terbatas. Fasilitas ini baru mampu mengolah sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari.

    "Jadi kita menyewa gudang pabrik yang sudah lama kosong. Di sini sudah lengkap dengan gardu listrik, ada IPAL, dan air sehingga memenuhi kriteria untuk TPST. Cuma memang kapasitasnya enggak terlalu besar, sekitar 10-15 ton untuk menampung sampah di wilayah Utama," kata Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini.

    Pembatasan Pembuangan ke TPPAS Regional Sarimukti

    Kondisi ini menjadi krusial karena Kota Cimahi terdampak pembatasan pembuangan sampah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Nomor: 6174/PBLS.04/DLH.

    Surat edaran tersebut berisi perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti.

    Wilayah Jatah Maksimal Sampah per 2 Minggu (Ton)
    Kota Bandung 13.738
    Kota Cimahi 1.668
    Kabupaten Bandung Barat 1.668
    Kabupaten Bandung 3.925

    Chanifah menambahkan, optimalisasi pemilahan sampah di wilayah akan diterapkan. Targetnya, 60 persen sampah selesai di wilayah di bawah tanggung jawab kelurahan.

    Strategi Pengurangan Sampah Lokal

    Pembatasan kuota pembuangan sampah di TPPAS Regional Sarimukti menuntut strategi baru dari pemerintah daerah. Inisiatif TPST baru di Kelurahan Utama menjadi bagian penting dari upaya ini.

    "Yang akan diterapkan ke depan di Kota Cimahi itu optimalisasi pemilahan sampah di wilayah dengan target 60 persen sampah selesai di wilayah di bawah tanggung jawab kelurahan," kata Chanifah.

    Peningkatan kapasitas pengolahan sampah di tingkat lokal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Cimahi pada TPA Sarimukti.

  • Bupati Sukabumi Asep Japar Tanggapi ‘Sampah Abadi’ Pantai Talanca

    Bupati Sukabumi Asep Japar Tanggapi ‘Sampah Abadi’ Pantai Talanca

    Bupati Sukabumi, Asep Japar, merespons masalah tumpukan sampah yang kembali memenuhi Pantai Talanca atau Cibutun, Desa Loji, Kecamatan Simpenan. Fenomena yang disebut 'sampah abadi' ini menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebersihan pantai di Bali.

    Asep Japar, yang akrab disapa Asjap, menyatakan telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menangani masalah tersebut. Ia menekankan bahwa penanganan sampah memerlukan kerja sama semua pihak.

    Asjap menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Ia mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai.

    "Sudah saya menugaskan, menugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajaran terkaitlah ya," ujar Asep Japar kepada awak media, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, persoalan sampah di pesisir Loji membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kebersihan lingkungan adalah tugas bersama.

    "Bahkan saya sampaikan bahwa penanganan sampah dan bencana itu bukan hanya ditangani oleh dinas terkait, tapi harus sama-sama dipelihara oleh masyarakat," tegasnya.

    Rencana Aksi Bersih-bersih

    Mengenai langkah konkret jangka pendek, Asjap memastikan akan ada aksi bersih-bersih massal susulan. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya TNI (Kodim) telah terlibat dalam kegiatan serupa.

    "Ada (rencana gerakan). Kemarin kan dari Kodim sudah berapa ratus ya (personel turun) penanganan sampah. Dan ini juga kita akan ada gerakan sampah sampai sama-sama dengan seluruh elemen yang ada di Sukabumi," paparnya.

    Asjap belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan aksi bersih-bersih tersebut. Namun, ia berjanji bahwa kegiatan itu akan segera digelar dalam waktu dekat.

    "Insyaallah dalam waktu dekat, ya," pungkasnya.

    Pemerintah daerah berharap, aksi ini dapat mengurangi tumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.

    Daftar Instansi Terlibat Penanganan Sampah

    Instansi Peran
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Koordinasi & Eksekusi Teknis
    TNI (Kodim) Dukungan Personel
    Masyarakat Partisipasi & Kesadaran Kolektif
    Elemen Lain Sukabumi Dukungan & Keterlibatan

    Tanggapan Mengenai Jalan Rusak

    Selain isu sampah, Asjap juga menanggapi keluhan warga mengenai jalan rusak. Kerusakan jalan ini berada di wilayah kewenangan pemerintah pusat, namun kerap menjadi sorotan bagi Pemda.

    Ia mengakui bahwa cuaca ekstrem memperparah kondisi jalan di daerah tersebut. Pemerintah daerah terus mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan.

    "Kita juga tetap menyampaikan kepada pusat untuk segera dibangun karena ini kan kewenangan jalan pusat. Dan tetap sorotannya kan ke kita (Pemda) terus," tandasnya.

  • Polres Kuansing Tindak Penambangan Emas Ilegal di Sungai Batang Luai

    Polres Kuansing Tindak Penambangan Emas Ilegal di Sungai Batang Luai

    Polres Kuantan Singingi (Kuansing) kembali menunjukkan keseriusannya dalam menindak aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Kali ini, operasi gabungan TNI-Polri menyasar lokasi di Sungai Batang Luai, Desa Saik, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuansing.

    Penindakan dilakukan oleh personel Polsek Kuantan Mudik pada Senin (9/2/2026). Operasi ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

    Tim gabungan Polsek Kuantan Mudik bersama unsur TNI segera bergerak menuju lokasi. Mereka melakukan penyisiran menyeluruh di sepanjang aliran Sungai Batang Luai untuk mencari aktivitas ilegal.

    "Dari hasil penyisiran, petugas menemukan lima unit rakit PETI yang sudah tidak beroperasi," kata Kapolsek Kuantan Mudik AKP Ridwan Butar Butar, Selasa (10/2/2026).

    Petugas tidak menemukan pelaku di lokasi saat penindakan dilakukan. Untuk mencegah penggunaan kembali, lima unit rakit tersebut segera dimusnahkan.

    Pemusnahan dilakukan dengan cara merusak dan membakar rakit beserta seluruh peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut.

    Dampak dan Imbauan kepada Masyarakat

    Selain penindakan, petugas juga memberikan imbauan tegas namun humanis kepada masyarakat sekitar. Mereka diminta untuk tidak lagi terlibat dalam aktivitas PETI.

    Kapolsek menjelaskan bahwa PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius. Aktivitas ini merusak lingkungan, mencemari sungai, dan berpotensi menyebabkan korban jiwa.

    Berikut dampak negatif dari PETI:

    Dampak Penjelasan
    Kerusakan Lingkungan Degradasi lahan, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
    Pencemaran Sungai Kontaminasi air oleh merkuri dan zat kimia berbahaya lainnya.
    Potensi Korban Jiwa Risiko kecelakaan kerja dan dampak kesehatan jangka panjang.
    Pelanggaran Hukum Aktivitas ilegal yang bertentangan dengan undang-undang pertambangan.

    Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan komitmen Polres Kuansing. Ini adalah bentuk keseriusan dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    "Kami tidak akan mentolerir segala bentuk aktivitas penambangan ilegal. Penindakan akan terus dilakukan secara konsisten, dibarengi dengan langkah persuasif agar masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan keamanan wilayah," kata AKBP Hidayat.