Bank Indonesia (BI) meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK).
Program AKSI KLIK dilengkapi dengan fasilitasi akses keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (AKU BISA SEJAHTERA), yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan dan memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha diharapkan dapat terhubung dengan lembaga keuangan dan memperoleh dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya melalui kegiatan literasi serta fasilitasi business matching.
Gubernur BI, Perry Warjiyo melaporkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang mencatat tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 92,74%. Ia menekankan pentingnya meningkatkan literasi keuangan untuk mencapai target 98% pada 2045 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025.
"Kenapa perlu literasi? Agar masyarakat mampu memperoleh akses terhadap produk keuangan, tapi yang utama juga terlindungi dari berbagai kejahatan seperti pinjaman online ilegal dan semacamnya. Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat," ujar Perry saat peluncuran program AKSI KLIK dan AKU BISA SEJAHTERA, Jumat (6/3/2026).
BI terus mendorong inklusi dan literasi keuangan bersama Kemenko Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan kementerian terkait. Tujuan akhirnya adalah perlindungan konsumen, sekaligus memperluas pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, termasuk melalui QRIS dan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast).
Perry menambahkan bahwa akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu diimbangi dengan penguatan literasi keuangan, khususnya digital, mengingat QRIS sudah masif digunakan dengan hampir 60 juta pengguna, dimana 50 juta penggunanya adalah UMKM.
BI juga telah menyusun buku strategi dan modul edukasi literasi keuangan digital serta pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan, yang terintegrasi dengan gerakan AKU BISA SEJAHTERA, dalam rangka AKSI KLIK.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat solid di 5,11% dan menjadi fondasi untuk pertumbuhan lebih dari 5%. Ia menekankan literasi digital dan akses keuangan sebagai prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Airlangga menegaskan, transformasi kebijakan inklusi keuangan tidak hanya soal literasi, tetapi juga harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan. Literasi digital membantu masyarakat memahami produk keuangan, menghadapi penipuan, dan mengelola risiko secara efektif.
"Pengetahuan terkait produk-produk keuangan, risiko investasi, digitalisasi, dan pencegahan penipuan menjadi penting agar masyarakat mampu berpartisipasi di sektor keuangan secara aman," jelasnya.
Airlangga optimistis bahwa program AKSI KLIK dan gerakan AKU BISA SEJAHTERA akan memberdayakan UMKM naik kelas, memperkuat ketahanan keluarga, dan meningkatkan kemandirian masyarakat sehingga inisiatif tersebut bisa berdampak nyata.
Deputi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon, menjelaskan strategi intervensi di tingkat keluarga dan UMKM untuk memastikan kebijakan sampai ke masyarakat secara langsung.
Pemerintah menyiapkan enam fokus kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, mulai dari penguatan sektor keuangan, inovasi digital, hingga perlindungan konsumen, menurut Ali.
Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau (DEIH) BI, Nita Anastuty, menekankan strategi literasi keuangan digital dan penguatan UMKM berkelanjutan. Penerbitan tiga buku, termasuk modul Digital Financial Services (DFS) tingkat dasar dan pedoman UMKM hijau, menjadi fondasi edukasi dan literasi keuangan nasional.
Materi DFS ditujukan bagi pelaku UMKM mikro, mahasiswa, pelajar, kaum perempuan, dan masyarakat di daerah 3T. Implementasinya dilakukan melalui training of trainer (TOT) dan media edukasi, baik offline maupun digital, agar seluruh lapisan masyarakat terjangkau. Nita menekankan bahwa strategi literasi harus diikuti monitoring dan evaluasi agar program benar-benar berdampak pada pemberdayaan UMKM.
Ketua Komite Sustainability Bidang UMKM APINDO, Lany Harijanti menekankan bahwa APINDO telah lama mendorong transformasi bisnis berkelanjutan. Bagi UMKM, dukungan berupa akses pembiayaan, literasi, serta pendampingan jangka panjang menjadi kunci agar usaha mereka dapat berkembang dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah dan BI untuk memperluas literasi keuangan dan akses pembiayaan UMKM.









