Tag: lokataru

  • Sidang Tuntutan Delpedro Lokataru Digelar 27 Februari 2026

    Sidang Tuntutan Delpedro Lokataru Digelar 27 Februari 2026

    Sidang kasus dugaan penghasutan yang melibatkan Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen, memasuki babak baru dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang yang juga menyeret tiga terdakwa lain ini akan dilaksanakan pada 27 Februari 2026.

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Harika Nova Yeri, menyatakan, "Sidang dibuka kembali hari Jumat (tuntutan) tanggal 27 Februari 2026, untuk para terdakwa hadir persidangan," pada Kamis (26/2/2026).

    Selain Delpedro, tiga terdakwa lain dalam kasus ini adalah Syahdan Husein (admin @gejayanmemanggil), Muzaffar (staf Lokataru Foundation), dan Khariq Anhar (mahasiswa Universitas Riau). Sebelumnya, status penahanan mereka telah dialihkan menjadi tahanan kota.

    Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq didakwa atas tindakan penghasutan terkait demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025. Jaksa penuntut umum mendasarkan dakwaan pada unggahan gambar dan narasi di media sosial yang dianggap mengandung unsur hasutan.

    "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik," ujar jaksa saat membacakan dakwaan.

    Para terdakwa disebut membuat atau bergabung dengan grup media sosial untuk berkomunikasi secara intens. Pihak kepolisian menemukan 80 unggahan di Instagram yang dianggap menghasut dan bertujuan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah, yang disebarkan pada 24-29 Agustus 2025.

    Penggunaan tagar seperti #indonesiagelap, #gejayanmemanggil, dan #bubarkandpr secara konsisten dinilai jaksa sebagai kampanye terpadu yang mudah dilacak oleh algoritma, serta menghasut kericuhan pada akhir Agustus.

    Atas perbuatannya, Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq didakwa melanggar sejumlah pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, serta UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.