Tag: Lombok Barat

  • Ribuan Warga Lombok Barat Belum Urus Perpindahan KTP

    Ribuan Warga Lombok Barat Belum Urus Perpindahan KTP

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat memperkirakan ribuan warga yang telah lama menetap di wilayahnya belum mengurus perpindahan KTP. Warga tersebut mayoritas tinggal di wilayah perumahan Kecamatan Labuapi, Gunungsari, Lingsar, Kediri dan Narmada, dekat dengan Kota Mataram.

    Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, Fathurrahman, mengungkapkan bahwa warga tersebut sudah lama tinggal di Lombok Barat, bahkan sudah memiliki keluarga dan keturunan di sana. Sayangnya, data kependudukan mereka belum tercatat di Lombok Barat.

    "Mereka kan sudah tinggal lama sebenarnya di Lombok Barat, sudah bertahun-tahun. Sudah beranak, sudah punya menantu," beber Fathurrahman, Kamis (12/2/2026).

    Fathurrahman menyayangkan kondisi ini karena warga tersebut berpotensi kehilangan hak-haknya sebagai warga Lombok Barat. Dukcapil kesulitan mendata asal daerah ribuan warga tersebut.

    Sebagian warga diduga enggan mengurus perpindahan KTP karena menganggap prosesnya rumit. Padahal, Dukcapil Lombok Barat menawarkan kemudahan dalam proses pengurusan KTP.

    "Datanya kan kami tidak tahu dari daerah mana," katanya.

    Kemudahan Pengurusan KTP

    Fathuurahman menjelaskan bahwa tim Dukcapil Lombok Barat sering turun langsung ke lokasi perumahan untuk membantu warga mengurus perpindahan KTP.

    "Ketika mereka mau, kami yang uruskan. Dari daerah mana saja se-Indonesia. Asal dia isi formulir, lampiri KTP-nya, kami yang menguruskan pindahnya. Tinggal terima nanti," jelasnya.

    Imbauan Bupati Lombok Barat

    Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengimbau warga untuk segera mengurus perpindahan data kependudukan. Hal ini penting agar warga terdata dan bisa mendapatkan bantuan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

    "Kan tidak ada bedanya KTP manapun. Tapi yang jelas, di suatu wilayah itu tempat kita tinggal, hampir seluruh proses-proses kita berada di situ, kan harusnya juga tercatat di wilayah itu," ujarnya.

    LAZ juga mengingatkan agar warga tidak mengeluh soal fasilitas atau infrastruktur di Lombok Barat jika status administrasi kependudukannya masih tercatat di daerah lain.

    "Jangan-jangan nanti kalau ada infrastruktur paling rusak, mereka yang paling ribut," ucapnya.

    Data Kecamatan dengan Potensi Warga Belum Urus KTP

    Berikut adalah daftar kecamatan di Lombok Barat yang memiliki potensi banyak warga belum mengurus perpindahan KTP:

    No Kecamatan Potensi Lokasi
    1 Labuapi Wilayah perumahan
    2 Gunungsari Wilayah perumahan
    3 Lingsar Wilayah perumahan
    4 Kediri Wilayah perumahan
    5 Narmada Wilayah perumahan
  • Bupati Lombok Barat Sentil ASN Soal Penonaktifan 47 Ribu Peserta BPJS PBI

    Bupati Lombok Barat Sentil ASN Soal Penonaktifan 47 Ribu Peserta BPJS PBI

    Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 47 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Lombok Barat. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengkritik aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Ia menilai ASN lebih banyak bergosip dibanding memperbarui data masyarakat.

    Menurut LAZ, penonaktifan ribuan peserta BPJS PBI terjadi karena data kepesertaan tidak diperbarui. Hal ini mencakup status masyarakat yang sudah meninggal, perubahan desil, hingga indikasi penyalahgunaan untuk judi online.

    "Itulah pentingnya data. Saya minta untuk mengupdate datanya setiap hari. Ketimbang waktu kita pakai bergosip kan. Mending perbaiki data. Manfaatnya luar biasa," kata LAZ, Kamis (12/2/2026).

    LAZ menekankan agar para ASN tidak selalu berorientasi pada anggaran saat bekerja. Pembaruan data masyarakat adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sudah digaji oleh negara.

    "Maksud saya sebagai ASN ini jangan selalu identik dengan anggaran. Mengupdate data ini enggak perlu anggaran, karena itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," tegasnya.

    LAZ meminta agar puluhan ribu data BPJS PBI yang dinonaktifkan segera direaktivasi. Pembaruan data ini paling lambat dilakukan dalam tiga bulan sesuai waktu yang diberikan pemerintah pusat.

    "Kita ada ruang tiga bulan untuk melakukan perbaikan," jelasnya.

    Penonaktifan Peserta JKN di NTB

    Secara keseluruhan, 66.373 PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tiga daerah di NTB dinonaktifkan. Penonaktifan ini berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 3 Tahun 2026. BPJS Kesehatan memastikan peserta yang membutuhkan layanan mendesak tetap bisa direaktivasi.

    Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Noe Rasyidin, menjelaskan rincian jumlah peserta yang dinonaktifkan sebagai berikut:

    Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Dinonaktifkan
    Lombok Barat 46.926 jiwa
    Kota Mataram 9.357 jiwa
    Lombok Utara 10.090 jiwa
    Total 66.373 jiwa

    "Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas sosial, dinas kesehatan, dan fasilitas kesehatan agar tidak ada peserta yang ditolak atau tidak mendapatkan akses pelayanan karena statusnya nonaktif," ujar Noe Rasyidin, kepada wartawan di Mataram, Kamis.

    Noe menegaskan, BPJS Kesehatan tidak terlibat dalam proses pendataan maupun penonaktifan peserta. Pihaknya hanya menerima data dari Kementerian Sosial untuk kemudian didaftarkan atau dinonaktifkan dalam program JKN.

    "Iya kami hanya menerima data dari Kemensos saja," katanya.

    Prioritas Reaktivasi dan Pelayanan Darurat

    Bagi peserta yang dinonaktifkan, prioritas utama reaktivasi diberikan kepada penderita penyakit kronis dan katastropik. Kelompok ini dianggap paling rentan jika tidak mendapatkan layanan kesehatan.

    "Di lapangan, setiap ada peserta yang sakit dan membutuhkan pelayanan, kami upayakan datanya bisa aktif kembali di hari yang sama juga," jelas Noe.

    Secara teknis, proses reaktivasi saat ini dapat diselesaikan dalam satu hari. Peserta cukup melampirkan surat keterangan sakit atau rujukan jika sedang menjalani atau membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

    "Nanti petugas PBIJK di fasilitas kesehatan akan berkoordinasi dengan tim yang telah dibentuk bersama pemerintah daerah," ujarnya.

    Noe mengatakan, ada 6 peserta yang berhasil direaktivasi dan kembali mendapatkan pelayanan kesehatan. Seluruhnya diproses dalam satu hari kerja.

    Selain reaktivasi melalui jalur PBIJK, beberapa pemerintah daerah di NTB juga siap menanggung iuran peserta yang terkendala. Daerah-daerah ini telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), sehingga kepesertaan dapat diaktifkan pada hari yang sama.

    "Tidak semua daerah, tetapi yang sudah kami koordinasikan di Lombok Barat, Kota Mataram, dan Lombok Utara memiliki komitmen untuk membantu peserta yang memang membutuhkan dan sifatnya mendesak," tegas Noe.

  • Kemensos Nonaktifkan 47 Ribu Kepesertaan BPJS PBI di Lombok Barat

    Kemensos Nonaktifkan 47 Ribu Kepesertaan BPJS PBI di Lombok Barat

    Sebanyak 47 ribu kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Lombok Barat telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Penonaktifan ini tercatat per akhir Januari lalu.

    “Iya 47 ribu data per akhir Januari kemarin,” ujar Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA), Arief Suryawirawan, Rabu (11/2/2026).

    Arief menjelaskan, penonaktifan ribuan kepesertaan BPJS PBI ini disebabkan berbagai persoalan. Indikasi masalah meliputi perubahan status desil masyarakat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penerima yang sudah meninggal dunia.

    Selain itu, terdapat pula penerima yang terindikasi menyalahgunakan BPJS untuk judi online (judol). Beberapa penerima juga telah berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, sehingga tidak lagi memenuhi syarat.

    “Ada yang meninggal, terindikasi judol, kemudian dia sudah menjadi ASN atau TNI dan Polri. Atau keluar dari desil 1 sampai 5,” jelas Kadis yang baru menjabat selama satu bulan tersebut.

    Berikut adalah beberapa alasan umum penonaktifan kepesertaan BPJS PBI:

    Alasan Deskripsi
    Perubahan Status Desil Perubahan kondisi ekonomi masyarakat pada DTSEN.
    Meninggal Dunia Penerima bantuan iuran sudah tidak ada.
    Penyalahgunaan Penggunaan BPJS untuk hal tidak sesuai, seperti judi online.
    Perubahan Status Pekerjaan Menjadi ASN, TNI, atau Polri.

    Layanan Kesehatan Tetap Terjamin Sementara

    Masyarakat Lombok Barat yang terdampak penonaktifan tidak perlu khawatir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat akan menanggung biaya pelayanan kesehatan mereka untuk sementara waktu.

    Penanggungan biaya ini berlaku hingga kepesertaan BPJS dapat direaktivasi. Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat untuk memastikan layanan tetap berjalan.

    “Kalau masyarakat sakit, silahkan langsung ke Dinas Kesehatan, untuk dibuatkan permohonan atau rekomendasi supaya bisa dilayani di rumah sakit. Itu untuk sementara waktu sampai direaktivasi, masyarakat tidak perlu khawatir. Tetap kita utamakan layanan kesehatannya,” terang Arief.

    Rencana Reaktivasi dan Pembaruan Data

    Dinas Sosial akan segera berkoordinasi dengan BPJS dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuan koordinasi ini adalah membahas reaktivasi 47 ribu kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    Arief optimis permasalahan ini dapat diselesaikan. Syaratnya, data penerima atau masyarakat harus dapat diperbarui kembali secara akurat.

    “47 ribu ini sebisa mungkin direaktivasi kembali. Jadi sebenarnya kan ada waktunya, setiap tiga bulan itu harus diupdate datanya. Kan DTSEN ini belum valid-valid sekali. Karena masih ada orang yang seharusnya dapat, tapi belum dapat. Itu yang seharusnya terus diverifikasi dan dievaluasi,” pungkas Arief.

  • Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat Kumpulkan 95 Ahli Gizi Tingkatkan Kualitas Menu MBG

    Lombok Barat mengumpulkan 95 ahli gizi Satuan Pemenuhan dan Pelayanan Gizi (SPPG) di Lesehan Tanak Maiq, Kecamatan Narmada pada Rabu (11/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pelatihan diberikan agar sajian MBG tidak asal-asalan dan lebih bermutu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berharap penerima manfaat, seperti siswa, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil, tidak lagi mengeluh.

    Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Saeful Akhkam, menekankan pentingnya kualitas menu. "Idealnya seperti itu (tidak boleh serampangan menu MBG). Namun, kembali berpulang kepada persediaan bahan baku," ujar Saeful Akhkam, Rabu (11/2/2026).

    Para ahli gizi diharapkan mampu menciptakan menu MBG yang sesuai selera penerima tanpa mengurangi kandungan gizi. "Kami mengumpulkan ahli gizi agar tidak cuma cukup gizi, namun enak dilihat dan disantap," jelas Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Lombok Barat itu.

    Dia menambahkan bahwa pedoman gizi sudah didasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) untuk angka kecukupan gizi.

    SPPG diberikan keleluasaan untuk menyajikan menu bervariasi. Tidak ada tuntutan untuk menyajikan satu menu saja. Namun, setiap menu yang berbeda harus dilaporkan melalui grup WhatsApp koordinator per kecamatan.

    "Sesuai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, setiap bulan (dilaporkan)," terang Akhkam.

    Berikut adalah informasi mengenai jumlah ahli gizi yang dikumpulkan di Lombok Barat:

    Jabatan Jumlah Lokasi Pelatihan
    Ahli Gizi SPPG 95 orang Lesehan Tanak Maiq, Narmada

    Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan (BBPOM) Mataram, Dinas Kesehatan Lombok Barat, serta Koordinator Wilayah MBG Lombok Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kolaboratif terhadap program ini.

  • DPRD Lombok Barat Soroti Penurunan Pajak Listrik Rp 1,4 Miliar Tahun 2025

    DPRD Lombok Barat Soroti Penurunan Pajak Listrik Rp 1,4 Miliar Tahun 2025

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat menyoroti penurunan signifikan pada penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik (TL). Penurunan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,4 miliar pada tahun 2025.

    Wakil Ketua DPRD Lombok Barat, Abu Bakar Abdullah, menyatakan apresiasi terhadap capaian PAD Lombok Barat secara keseluruhan yang melampaui target 102 persen pada tahun 2025. Namun, ia menemukan kejanggalan dalam penurunan penerimaan PBJT Tenaga Listrik tersebut.

    Menurut Abu Bakar, target PBJT TL pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 35 miliar dengan realisasi sekitar Rp 34 miliar. Berbeda dengan tahun 2025, meskipun target tetap sama, realisasi pendapatan justru turun menjadi sekitar Rp 32,9 miliar.

    "Secara umum PAD kita bagus, itu patut diapresiasi, tapi ada anomali pada PBJT tenaga listrik. Tahun 2024 realisasinya sekitar 97 persen, sementara tahun 2025 turun menjadi sekitar 94 persen. Ini yang menjadi tanda tanya kami," ujarnya, Selasa (10/2/2026).

    Abu Bakar menilai capaian tersebut tidak rasional. Kondisi ini mengingat pertumbuhan jumlah penduduk, perumahan, serta aktivitas usaha yang terus meningkat setiap tahun. Penurunan Rp 1,4 miliar dianggap tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

    "Logikanya, setiap tahun rumah bertambah, usaha berkembang, industri juga tumbuh. Kebutuhan listrik pasti naik. Tapi kenapa justru pajaknya turun?," kata Politisi PKS tersebut.

    Minimnya Transparansi Data PLN

    Abu Bakar menduga penurunan penerimaan PBJT TL disebabkan minimnya transparansi data. Hal ini meliputi jumlah pelanggan, volume penjualan listrik, dan mekanisme pelaporan pajak. DPRD telah mencoba meminta klarifikasi dari pihak terkait.

    Ia mengaku telah memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak PLN. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta penjelasan. Namun, pihak PLN tidak hadir tanpa memberikan penjelasan resmi kepada DPRD Lombok Barat.

    Menurutnya, ketidakhadiran PLN menimbulkan tanda tanya besar. Terlebih, dalam perjanjian kerja sama antara PLN dan Pemkab Lombok Barat, terdapat kewajiban penyampaian rekapitulasi tagihan listrik setiap bulan. Data tersebut harus lengkap dengan informasi pelanggan, daya, dan pemakaian listrik.

    "Kalau datanya tidak pernah diterima secara utuh, bagaimana pemerintah daerah bisa memastikan pajak yang masuk itu sesuai potensi?" tegas Abu Bakar.

    Berikut perbandingan realisasi PBJT Tenaga Listrik Lombok Barat:

    Tahun Target (Miliar Rp) Realisasi (Miliar Rp) Persentase Realisasi (%)
    2024 35 34 97
    2025 35 32,9 94
  • Terkuak Hasil Visum Brigadir Esco: Luka Tusuk, Memar, hingga Jeratan Leher di Mataram

    Terkuak Hasil Visum Brigadir Esco: Luka Tusuk, Memar, hingga Jeratan Leher di Mataram

    Hasil visum dan autopsi terhadap jenazah Brigadir Esco Faska Rely telah dibeberkan oleh jaksa penuntut. Pemeriksaan medis tersebut mengungkapkan sejumlah luka pada tubuh korban.

    Brigadir Esco ditemukan tewas setelah dibunuh oleh istrinya, Briptu Rizka Sintiyani. Perkiraan waktu kematian korban menjadi salah satu sorotan utama.

    "Perkiraan waktu kematian berdasarkan panjang belatung adalah sekitar empat hari hingga enam hari sebelum pemeriksaan jenazah," sebut Ni Made Saptini, perwakilan jaksa penuntut saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (10/2/2026).

    Beberapa luka yang ditemukan pada mayat Brigadir Esco cukup mengenaskan. Terdapat luka iris akibat kekerasan tajam pada beberapa bagian tubuhnya.

    Luka iris ini ditemukan pada sela jari tangan kiri, sela jari kaki kiri, telapak kaki kanan, dan betis kiri. Selain itu, ada tiga luka iris di telinga kiri dan satu luka iris di telinga kanan.

    Jaksa dalam persidangan menyebutkan bahwa "luka iris di tangan sesuai dengan ciri luka pertahanan." Hal ini menunjukkan adanya perlawanan dari korban.

    Selain luka iris, ditemukan pula resapan darah di sela tulang iga punggung serta luka memar di ginjal kiri dan lambung Esco. Luka-luka ini disebabkan oleh kekerasan tumpul.

    Tak hanya itu, terdapat luka robek di wajah dan dagu disertai resapan darah dan patah tulang hidung. Ini juga merupakan akibat dari kekerasan tumpul.

    Luka memar di kepala belakang disertai resapan darah dan perdarahan di otak kecil serta batang otak juga terdeteksi. "Menyebabkan kematian orang ini (Brigadir Esco)," kata jaksa.

    Temuan Jeratan Leher Postmortem

    Hasil visum juga menemukan adanya jeratan di leher Brigadir Esco. Namun, luka jeratan tersebut disebut postmortem, yang berarti terjadi setelah korban meninggal.

    Penjelasan jaksa menguatkan dugaan ini. "Karena tidak ditemukan tanda intravital di leher, seperti tidak ditemukan resapan darah di leher, tidak ada patah tulang leher maupun tulang lidah," ucap dia.

    Daftar Luka yang Ditemukan pada Jenazah Brigadir Esco

    Jenis Luka Lokasi Penyebab
    Iris Sela jari tangan kiri, sela jari kaki kiri, telapak kaki kanan, betis kiri Kekerasan tajam
    Iris Tiga di telinga kiri, satu di telinga kanan Kekerasan tajam
    Memar & resapan darah Ginjal kiri, lambung, sela tulang iga punggung Kekerasan tumpul
    Robek, resapan darah, patah tulang Wajah, dagu, hidung Kekerasan tumpul
    Memar, resapan darah, perdarahan Kepala belakang, otak kecil, batang otak Kekerasan tumpul
    Jeratan Leher Postmortem (setelah meninggal)

    Lima Orang Jadi Terdakwa Kasus Pembunuhan

    Dalam kasus tragis ini, lima orang telah berstatus terdakwa. Mereka adalah istri Brigadir Esco, Briptu Rizka Sintiyani, Saiun, Nuraini, Paozi, dan Dani Rifkan.

    Para terdakwa sudah menjalani sidang dengan agenda dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram pada Selasa (10/2/2026).

    Brigadir Esco ditemukan tewas mengenaskan di kebun belakang rumahnya pada 24 Agustus 2024. Lokasi penemuan di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

    Mayat Esco ditemukan dalam kondisi membusuk, wajah rusak, dengan leher terikat tali di bawah pohon. Kondisi leher terikat tali sempat menimbulkan spekulasi.

    Awalnya, diduga Esco tewas akibat gantung diri. Namun, hasil penyelidikan dan penyidikan Polres Lombok Barat menyatakan bahwa Esco tewas dibunuh.

    Peran Briptu Rizka dalam Kasus Pembunuhan

    Polisi kemudian menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah istri Brigadir Esco, Briptu Rizka.

    Empat tersangka lainnya adalah Saiun alias SA, Nuraini alias NU, Paozi alias PA, dan Dani alias DR.

    Briptu Rizka didakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia dijerat Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

    Selain itu, Briptu Rizka juga didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya. "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 338 KUHP," sebut jaksa.

  • Empat Terdakwa Pembunuhan Brigadir Esco di Mataram Ungkap Peran Pindahkan Jasad

    Empat Terdakwa Pembunuhan Brigadir Esco di Mataram Ungkap Peran Pindahkan Jasad

    Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap peran empat terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco Faska Rely, anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat. Pengungkapan ini terjadi saat pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram pada Selasa (10/2/2026).

    Keempat terdakwa yang dimaksud adalah Saiun, Nuraini, Paozi, dan Dani Rifkan. Mereka didakwa turut serta memindahkan jasad Brigadir Esco. Pembunuhan Brigadir Esco dilakukan oleh istrinya sendiri, Briptu Rizka Sintiyani.

    Briptu Rizka membunuh suaminya di kamar anak mereka. Ia sempat menginjak ulu hati serta menusuk tubuh korban menggunakan gunting. Peristiwa tragis itu terjadi pada 19 Agustus 2025.

    Sebelum memindahkan jasad, Saiun, Nuraini, Paozi, dan Dani telah berkumpul di kamar anak Brigadir Esco bersama Briptu Rizka. Keberadaan kelima terdakwa ini disaksikan oleh salah satu anak korban.

    "Saksi melihat terdakwa Saiun, Nuraini, Paozi dan Dani Rifkan datang dan berkumpul bersama Rizka Sintiyani di dalam kamar anak saksi, mereka berbicara dan berbisik," ungkap Ni Made Saptini, perwakilan jaksa penuntut, Selasa (10/2/2026).

    Jasad Brigadir Esco kemudian dipindahkan oleh keempat terdakwa keesokan harinya. Namun, dakwaan jaksa tidak merinci lokasi pemindahan tersebut.

    Penemuan dan Penyelidikan Mayat

    Jasad Brigadir Esco ditemukan di kebun belakang rumahnya, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, pada 24 Agustus lalu. Kondisinya sudah membusuk, wajah rusak, dan leher terikat tali di bawah pohon.

    Awalnya, penemuan mayat ini diduga karena gantung diri. Namun, hasil penyelidikan dan penyidikan Polres Lombok Barat mengungkap fakta lain. Total ada lima tersangka dalam kasus ini.

    Identifikasi Tersangka

    Tersangka pertama yang ditetapkan adalah Briptu Rizka, istri Brigadir Esco. Kemudian disusul empat tersangka lainnya yang berperan dalam pemindahan jasad.

    Daftar Terdakwa Kasus Pembunuhan Brigadir Esco

    Nama Terdakwa Peran
    Briptu Rizka Sintiyani Pelaku utama pembunuhan
    Saiun (SA) Turut serta memindahkan jasad
    Nuraini (NU) Turut serta memindahkan jasad
    Paozi (PA) Turut serta memindahkan jasad
    Dani Rifkan (DR) Turut serta memindahkan jasad, lokasi pemindahan pertama
  • Briptu Rizka Didakwa Bunuh Suami di Lombok Barat Setelah Minta Uang dan Ancam Korban

    Briptu Rizka Didakwa Bunuh Suami di Lombok Barat Setelah Minta Uang dan Ancam Korban

    Briptu Rizka Sintiyani didakwa atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pembunuhan terhadap suaminya, Brigadir Esco Faska Rely. Dalam dakwaan terungkap, Rizka sempat meminta uang dan mengancam Esco sebelum nyawa anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat, itu dihabisi.

    Pembunuhan tersebut terjadi pada 19 Agustus 2025 malam. Lokasi kejadian di rumah Rizka, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

    Jaksa penuntut, Muthmainnah, dalam dakwaan menguraikan kronologi peristiwa. Rizka bersama dua anaknya dan saksi Fadil Hidayat, awalnya pergi ke sebuah ritel modern di Mataram.

    Rizka kemudian mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada Esco, meminta transfer uang untuk membeli susu. "Terdakwa mengatakan kembali 'piran jak transfer Rp 10 juta' (bahasa Sasak), yang artinya 'kapan kapan transfer Rp 10 juta'," kata Muthmainnah saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (10/2/2026).

    Esco tidak menggubris pesan WA tersebut. Rizka lantas menghubungi Robi Hartono, teman kantor Esco, agar Esco mengangkat telepon. Rizka menelepon Esco sebanyak lima kali, namun tidak direspons.

    "(Telepon Rizka) tidak direspons oleh korban. Terdakwa kembali menghubungi korban melalui chat WhatsApp dan mengatakan 'Yaok pacuan' yang artinya Lho beneran," ungkap Muthmainnah.

    Rizka terus menghubungi Esco berulang kali, namun tidak ada respons. Pukul 17.25 Wita, Rizka mengirim pesan. "Pada pukul 17.25 Wita, terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan angkat pacuan dan nyalakm wah isik artinya angkat beneran dan kamu sudah membuat kesalahan dengan saya," tiru Muthmainnah.

    Empat menit kemudian, Rizka kembali mengirim pesan. "Pada pukul 17.29 Wita terdakwa menghubungi korban melalui chat dengan mengatakan kirim remon tie artinya kirim remon itu," imbuh Muthmainnah.

    Saat dalam perjalanan pulang dari Mataram ke Gerung, Lombok Barat, Esco membalas pesan Rizka dan menyatakan akan mengirimkan uang. "Dibalas oleh terdakwa kirim becatan dan wah 19 ne, maeh nomer dengan no. Artinya kirim cepetan dan sudah 19 ini, sini mana nomor orang itu," sambung Muthmainnah.

    Esco kemudian membalas bahwa dirinya masih menunggu. Rizka menjawab agar Esco tidak membuatnya emosi. Dalam keadaan emosi, Rizka terus-menerus mengirim pesan. Rizka meminta uang Rp 2,7 juta untuk membayar bunga pegadaian.

    Pencarian Korban dan Penemuan Jasad

    Sesampainya di rumah terdakwa Nuraini, Rizka menitipkan kedua anaknya. Saksi Fadil langsung pulang. Rizka bergegas mencari suaminya di Polsek Sekotong. Rizka tidak masuk ke dalam Polsek, hanya sampai di luar.

    Dia kembali mencoba menghubungi Esco, namun tidak ada respons. Akhirnya, Rizka menghubungi saksi Robi Hartono untuk menanyakan keberadaan korban. "Saksi Robi menjelaskan korban tidak ada di Polsek Sekotong," sebut Muthmainnah.

    Rizka meminta bantuan teman lain untuk mengecek keberadaan Esco. Namun, Rizka malah diminta mengecek sendiri ke Polsek Sekotong. Permintaan itu ditolak oleh Rizka. Lantaran tidak menemukan suaminya, Rizka memutuskan kembali ke rumahnya di Desa Jembatan Gantung.

    Saat pulang, Rizka menemukan motor yang digunakan Esco terparkir. Helm dan sepatu Esco berada di teras rumah. Rizka masuk dan menuju kamar untuk menyalakan lampu. "Di mana, saat itu korban tertidur di lantai kamar anak saksi (anak korban dan terdakwa)," lanjut Ni Made Saptini, jaksa penuntut lainnya.

    Daftar Tersangka Kasus Pembunuhan

    Brigadir Esco ditemukan tewas mengenaskan di kebun belakang rumahnya, Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat, pada 24 Agustus lalu. Anggota Intel Polsek Sekotong itu pertama kali ditemukan tersangka Saiun alias SA. Mayat ditemukan dalam kondisi membusuk, wajah rusak, dengan leher terikat tali di bawah pohon.

    Awalnya, Brigadir Esco diduga tewas akibat gantung diri. Namun, hasil penyelidikan Polres Lombok Barat menetapkan lima orang tersangka. Istri korban, Briptu Rizka, adalah orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Berikut adalah daftar tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco:

    No Nama Tersangka Peran (Berdasarkan Informasi yang Tersedia)
    1 Briptu Rizka Sintiyani Istri korban, tersangka utama
    2 Saiun alias SA Penemu pertama mayat, tersangka
    3 Nuraini alias NU Tersangka
    4 Paozi alias PA Tersangka
    5 Deni alias DR Tersangka