Tag: LPG

  • Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Polda Jabar Ungkap Pengoplosan LPG Subsidi di Cimaung Bandung

    Kabupaten Bandung digegerkan oleh terkuaknya praktik pengoplosan gas bersubsidi. Kelangkaan LPG 3 kilogram yang meresahkan warga menjadi pintu masuk terungkapnya kejahatan ini. Modus operandi pengoplosan gas melon ke tabung nonsubsidi berhasil dibongkar.

    Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat melakukan pengungkapan. Dua pria, AS (53) dan AJ (25), kini diamankan atas dugaan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi di Kecamatan Cimaung.

    Penyelidikan polisi mengungkap adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi. Praktik ini berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas.

    Polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Cimaung yang menjadi lokasi penampungan sekaligus pengoplosan. Saat itu, petugas mendapati AJ sedang memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 12 dan 5,5 kilogram.

    “Saat dilakukan langkah penyelidikan, kami menemukan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga LPG bersubsidi yang berpotensi menimbulkan kebocoran keuangan negara di sektor migas,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Wirdhanto Hadicaksono, Selasa (10/2/2026).

    “Tersangka AJ langsung kami amankan,” tegasnya.

    Modus Operandi Pelaku

    Modus yang digunakan dalam praktik pengoplosan ini cukup sistematis. Pelaku memanfaatkan perangkat modifikasi khusus untuk mempercepat pemindahan gas.

    Regulator diubah menggunakan kuningan, dan tabung didinginkan dengan es batu. Teknik ini bertujuan menurunkan tekanan gas sebelum dipindahkan dari tabung bersubsidi ke nonsubsidi.

    Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram, dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sementara tabung 5,5 kilogram membutuhkan dua tabung LPG 3 kilogram.

    “Untuk mengisi satu tabung LPG 12 kilogram dibutuhkan sekitar empat tabung LPG 3 kilogram bersubsidi. Sedangkan untuk tabung 5,5 kilogram dibutuhkan sekitar dua tabung LPG 3 kilogram,” bebernya.

    Agar tampak resmi, tabung yang telah diisi ulang kemudian ditimbang dan disegel. Segel tersebut seharusnya hanya diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online.

    “Setelah pengisian, pelaku melakukan penimbangan dan kemudian memasang segel. Segel tersebut seharusnya hanya dapat diperoleh dari agen resmi, namun pelaku mendapatkannya secara online. Hal ini masih kami kembangkan lebih lanjut,” tambahnya.

    Peran Tersangka AS dan Jaringan Pangkalan

    Penyidik kemudian menelusuri aktor utama di balik operasi tersebut. Hasilnya mengarah pada AS, pemilik rumah lokasi pengoplosan.

    “Namun rumah tersebut berada dalam penguasaan dan kendali tersangka AS. Berdasarkan pengakuan tersangka AS, praktik pemindahan LPG bersubsidi ini telah dilakukan selama kurang lebih satu tahun, sejak tahun 2025,” ungkapnya.

    Polisi menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi dari tingkat pangkalan. AS mengelola enam pangkalan LPG di wilayah Cikalong, meski menggunakan nama orang lain.

    “Tersangka AS diketahui mengelola sebanyak enam pangkalan LPG yang berada di wilayah Cikalong. Pangkalan-pangkalan tersebut dikelola atas nama istri, anak, mantan karyawan, dan pihak keluarga lainnya."

    Dari pangkalan-pangkalan inilah kuota gas subsidi diduga disedot untuk praktik oplosan.

    “Setiap pangkalan memperoleh kuota LPG 3 kilogram bersubsidi antara 800 hingga 2.500 tabung per bulan. Dari total kuota tersebut, sekitar seperempatnya disalahgunakan,” ucap Wirdhanto.

    Gas hasil suntikan dipasarkan sebagai LPG nonsubsidi dengan harga komersial. Praktik ini menghasilkan margin keuntungan tinggi bagi para pelaku.

    Berikut adalah rincian perkiraan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari praktik ilegal ini:

    Keterangan Jumlah
    Keuntungan Tersangka (1 tahun) Rp1,6 Miliar
    Potensi Kerugian Negara Rp2,8 Miliar

    Saat penggerebekan, aparat menyita total 850 tabung gas berbagai ukuran sebagai bukti. Barang bukti meliputi 41 tabung LPG 12 kilogram pink, 2 tabung LPG 12 kilogram biru, 27 tabung LPG 12 kilogram berisi.

    Petugas juga menyita 70 tabung LPG 5,5 kilogram hasil pemindahan isi, 98 tabung LPG 3 kilogram, serta 586 tabung LPG 3 kilogram lainnya.

    Langkah Hukum dan Ancaman Pidana

    Kasus ini masih dalam pengembangan. Penyidik menelusuri jalur distribusi, asal segel, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

    Para tersangka dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar menanti pelaku. Selain itu, mereka juga dikenakan UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c.

    Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp2 miliar juga akan diterapkan. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera.