Tag: LPS

  • DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terkait calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).

    Hasil rapat memutuskan persetujuan atas nama Taufikurrahman. Ia resmi disetujui sebagai anggota BS LPS untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028.

    Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Saan didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran keduanya menandai pentingnya agenda tersebut.

    Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyampaikan laporannya. Laporan tersebut berisi pertimbangan atas calon anggota BS LPS yang diajukan.

    Hanif menjelaskan bahwa penetapan ini diperlukan karena adanya kekosongan jabatan. Anggota Badan Supervisi LPS sebelumnya, Farid Azhar Nasution, telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu segera diisi.

    Komisi XI DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses tersebut berlangsung pada 5 Februari 2026. Hasilnya merekomendasikan Taufikurrahman.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Para anggota secara kompak menyatakan persetujuan mereka.

    “Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, sisa masa jabatan periode 2023-2028 dapat disetujui?” tanya Saan.

    “Setuju,” jawab peserta rapat, menandakan kesepakatan bulat para anggota dewan. Persetujuan ini menjadi langkah akhir dalam pengesahan Taufikurrahman.

    Tugas dan Fungsi BS LPS

    Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) memiliki peran krusial. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab LPS. Tujuannya adalah memastikan LPS berjalan sesuai ketentuan.

    Berikut adalah beberapa fungsi utama BS LPS:

    Aspek Deskripsi
    Pengawasan Mengawasi kebijakan dan operasional LPS.
    Evaluasi Kinerja Menilai efektivitas kinerja LPS dalam menjamin simpanan.
    Rekomendasi Memberikan masukan perbaikan kepada LPS.
    Pelaporan Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR.

    Dengan disetujuinya Taufikurrahman, diharapkan BS LPS dapat menjalankan fungsinya. Pengawasan yang kuat akan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik.

  • OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Survei ini bertujuan mengukur tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di seluruh Indonesia.

    Kegiatan witnessing SNLIK dilaksanakan di Bekasi Timur pada Senin, 9 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga terkait.

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu turut hadir dalam witnessing SNLIK. Beliau menekankan pentingnya survei ini bagi LPS.

    "SNLIK sangat penting bagi LPS dalam mendukung program inklusi keuangan," kata Anggito, Senin (9/2/2026).

    Lebih lanjut, Anggito menambahkan bahwa survei ini dapat meningkatkan rasio tabungan masyarakat. Selain itu, SNLIK juga memberikan perlindungan yang lebih tepat bagi nasabah perbankan dan asuransi.

    Survei ini menjadi landasan strategis untuk berbagai program di masa mendatang.

    Detail Pelaksanaan SNLIK 2026

    Pengumpulan data SNLIK 2026 berlangsung mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026. Sebanyak 75 ribu responden dilibatkan dalam survei berskala nasional ini.

    Responden yang menjadi sasaran berusia 15 hingga 79 tahun. Mereka tersebar di 514 kabupaten/kota dari 38 provinsi di Indonesia.

    Keterlibatan jumlah responden yang besar ini diharapkan dapat memetakan literasi dan inklusi keuangan secara lebih presisi.

    Lembaga Jabatan Nama
    LPS Ketua Dewan Komisioner Anggito Abimanyu
    OJK Pjs. Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi
    BPS RI Kepala Amalia Adininggar Widyasanti

    Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti juga hadir. Mereka turut menyaksikan proses pelaksanaan SNLIK 2026 di Bekasi Timur.

  • LPS Siap Bayar Klaim Nasabah BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    LPS Siap Bayar Klaim Nasabah BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Cirebon. Pembayaran dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR tersebut pada Senin, 9 Februari 2026.

    Proses pembayaran klaim ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS memastikan seluruh simpanan nasabah yang memenuhi syarat akan segera diproses.

    Sebelum pembayaran dilakukan, LPS akan menjalankan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan. Langkah ini bertujuan untuk menetapkan simpanan mana saja yang memenuhi kriteria untuk dibayarkan.

    Proses rekonsiliasi dan verifikasi ini ditargetkan selesai paling lambat 90 hari kerja. Nasabah dapat memantau status simpanannya melalui situs resmi LPS.

    Sumber Dana dan Imbauan LPS

    Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon bersumber dari LPS. Lembaga ini mengimbau nasabah tidak terprovokasi.

    Debitur BPR Bank Cirebon juga diinformasikan tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman. Proses ini dapat dilakukan di kantor Perumda BPR Bank Cirebon dengan menghubungi Tim Likuidasi.

    "Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan, dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," ujar Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto, Senin (2/9/2026).

    Nasabah diminta untuk tidak ragu menyimpan uang di perbankan. LPS menjamin simpanan nasabah di seluruh bank di Indonesia hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank.

    Syarat Penjaminan Simpanan oleh LPS

    Untuk memastikan simpanan nasabah dijamin oleh LPS, ada tiga syarat utama yang dikenal dengan 3T LPS. Syarat-syarat ini penting diketahui setiap nasabah bank.

    Syarat 3T LPS Keterangan
    Tercatat dalam pembukuan bank Simpanan harus tercatat resmi di sistem bank.
    Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS Bunga yang diterima tidak boleh di atas batas LPS.
    Tidak diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan bank Simpanan bukan hasil tindak kejahatan.

    "Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memastikan simpanannya memenuhi syarat yang dikenal dengan 3T LPS. Syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan bank," tutup Jimmy Ardianto.