Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terkait calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).
Hasil rapat memutuskan persetujuan atas nama Taufikurrahman. Ia resmi disetujui sebagai anggota BS LPS untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Saan didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran keduanya menandai pentingnya agenda tersebut.
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyampaikan laporannya. Laporan tersebut berisi pertimbangan atas calon anggota BS LPS yang diajukan.
Hanif menjelaskan bahwa penetapan ini diperlukan karena adanya kekosongan jabatan. Anggota Badan Supervisi LPS sebelumnya, Farid Azhar Nasution, telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu segera diisi.
Komisi XI DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses tersebut berlangsung pada 5 Februari 2026. Hasilnya merekomendasikan Taufikurrahman.
Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Para anggota secara kompak menyatakan persetujuan mereka.
“Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, sisa masa jabatan periode 2023-2028 dapat disetujui?” tanya Saan.
“Setuju,” jawab peserta rapat, menandakan kesepakatan bulat para anggota dewan. Persetujuan ini menjadi langkah akhir dalam pengesahan Taufikurrahman.
Tugas dan Fungsi BS LPS
Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) memiliki peran krusial. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab LPS. Tujuannya adalah memastikan LPS berjalan sesuai ketentuan.
Berikut adalah beberapa fungsi utama BS LPS:
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Pengawasan | Mengawasi kebijakan dan operasional LPS. |
| Evaluasi Kinerja | Menilai efektivitas kinerja LPS dalam menjamin simpanan. |
| Rekomendasi | Memberikan masukan perbaikan kepada LPS. |
| Pelaporan | Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR. |
Dengan disetujuinya Taufikurrahman, diharapkan BS LPS dapat menjalankan fungsinya. Pengawasan yang kuat akan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik.


