Tag: Luhut Binsar Pandjaitan

  • Perkuat Pasar Modal, Luhut Usul Peremajaan SDM dan Penggunaan AI ke Presiden Prabowo

    Perkuat Pasar Modal, Luhut Usul Peremajaan SDM dan Penggunaan AI ke Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mereformasi pasar modal Indonesia. Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berlangsung selama hampir dua jam.

    Dalam kesempatan peluncuran situs resmi Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan rekomendasi khusus kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan sektor ini. Fokus utamanya adalah melakukan regenerasi sumber daya manusia dengan mengedepankan tenaga muda yang memiliki integritas tinggi dan tidak mudah disuap.

    Selain aspek manajerial, Luhut menekankan pentingnya integrasi teknologi mutakhir dalam sistem keuangan. Ia menyarankan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memperketat pengawasan di pasar modal. Penggunaan AI dinilai mampu meminimalisir risiko manipulasi pasar yang selama ini menjadi tantangan dalam industri investasi.

    Pertemuan dengan MSCI tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keseriusan dalam menciptakan iklim pasar modal yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif di level global.

  • Luhut Optimistis Perundingan Tarif Indonesia-AS Untungkan RI

    Luhut Optimistis Perundingan Tarif Indonesia-AS Untungkan RI

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS) akan menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Keyakinan ini didasari oleh penilaian Luhut terhadap hubungan dekat antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

    “Saya lihat hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump itu sudah sangat dekat,

  • Luhut Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Bukan Prestasi

    Luhut Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Bukan Prestasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan ketahanan di tengah gejolak ekonomi global, namun dinilai belum cukup untuk mengangkat status Indonesia menjadi negara maju.

    “Jadi kalau 5 persen menurut saya bukan prestasi atau sampai 6 persen tidak prestasi. Kami bermimpi 8-9 persen dalam beberapa tahun ke depan, dan kita harus bisa memelihara itu paling tidak dua dekade untuk kita bisa menjadi high income country dan kita tidak terperangkap dari middle income trap,

  • Luhut Kritik Tata Kelola OJK Picu Fragmentasi Kewenangan

    Luhut Kritik Tata Kelola OJK Picu Fragmentasi Kewenangan

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, tata kelola saat ini masih berjalan terpisah antar komisioner.

    Ia menilai pola kerja yang terfragmentasi ini melemahkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.

    Sorotan ini muncul setelah pasar modal mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt pada Rabu (28/1/2026), usai rilis laporan Morgan Stanley Capital International. Penghentian sementara perdagangan kembali terjadi keesokan harinya.

    Luhut menilai kewenangan Ketua OJK perlu diperkuat, terutama pada fungsi investigasi. Ketua OJK dinilai perlu menjadi single investigator dengan otoritas penyelidikan yang lebih jelas.

    “Dan kewenangan Ketua OJK itu menginvestigasi, dia single investigator dan dia punya hak juga untuk membantah dari anggota komisioner, yang selama ini komisioner terlalu berkuasa sehingga silo-silo itu terjadi,” ujar Luhut di Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

    Menurutnya, fragmentasi kewenangan membuat koordinasi internal tidak optimal dan respons terhadap potensi pelanggaran menjadi lambat. Penguatan struktur komando dan integrasi sistem dinilai penting dalam reformasi pasar modal.

    Pemanfaatan AI Belum Optimal

    Selain struktur kewenangan, Luhut juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengawasan.

    Ia mengaku telah mengirim tim untuk berdiskusi dengan otoritas pasar modal terkait kesiapan teknologi tersebut. Meski otoritas menyatakan telah memiliki sistem berbasis AI, Luhut menilai implementasinya belum sesuai harapan.

    “Jadi saya pikir dengan berbasis AI, harus berbasis AI lagi, itu saya kira akan jalan. Kemarin memang kita agak kecewa bahwa saya kirim tim juga ke pasar modal untuk melihat, berdiskusi mengenai AI,” paparnya.

    “Mereka mengatakan mereka sudah punya, padahal menurut saya sih mereka belum seperti yang kita bayangkan. Karena ternyata masih banyak ada masalah,” beber Luhut.

    Usulan ke Presiden

    Usulan penguatan kewenangan Ketua OJK dan optimalisasi sistem berbasis AI akan disampaikan kepada Presiden. Keputusan akhir berada di tangan kepala negara.

    Ia meyakini struktur kewenangan yang lebih jelas dan pengawasan yang terintegrasi akan memulihkan kepercayaan investor.

    “Jadi saya mau betul-betul usul kami kepada Presiden, tergantung keputusan Presiden. Kalau Presiden memberitahukan itu secara transparan dan kewenangan dari Ketua OJK, karena tidak ada silo-silo pada komisioner-komisioner, saya kira confidence itu akan segera balik,” ucap Luhut.

    Berikut adalah rangkuman poin-poin kritikan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap OJK:

    Aspek Kritik Luhut
    Tata Kelola Terpisah antar komisioner, fragmentasi kewenangan
    Kewenangan Ketua OJK Perlu diperkuat, terutama fungsi investigasi
    Pemanfaatan AI Belum optimal, implementasi belum sesuai harapan
    Koordinasi Internal Tidak optimal, respons terhadap pelanggaran lambat

    Luhut berharap usulannya kepada Presiden dapat segera diimplementasikan untuk memulihkan kepercayaan investor dan meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor jasa keuangan.

  • DEN Usulkan Struktur Baru OJK dan BEI ke Prabowo

    DEN Usulkan Struktur Baru OJK dan BEI ke Prabowo

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berencana mengusulkan struktur calon pejabat baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rencana reformasi pasar modal yang tengah digodok pemerintah.

    Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan struktur tersebut. Ia menekankan pentingnya mengisi posisi pejabat OJK dan BEI dengan anak muda yang memiliki pengalaman, kredibilitas, dan independensi.

    "Saya juga berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor ke Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa musti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas, untuk menjadi misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diitervensi siapa-siapa," ungkap Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Luhut menambahkan bahwa usulan ini sejalan dengan visi Prabowo, yaitu nasionalisme, transparansi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

    "Saya sounding ke banyak tempat, jadi saya sampai pada kesimpulan, struktur ini, aturan ini mungkin yang paling baik buat kita. Dan saya lihat Presiden orangnya sangat jelas maunya, pokoknya nasionalisme, dan transparan, dan untuk kepentingan orang lain," ungkapnya.

    Reformasi Pasar Modal Ala India Jadi Inspirasi

    Luhut menjelaskan, Prabowo berkomitmen melakukan reformasi di pasar modal. Ia mencontohkan keberhasilan India dalam reformasi serupa, yang berhasil meningkatkan arus dana masuk (inflow) hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana keluar (outflow).

    "Nanti kami ke sore ketemu Bapak Presiden, kami akan sampaikan. Karena pengalaman India, begitu mereka melakukan reformasi dengan baik, membangun kredibilitas bagus, uang yang masuk. Dana yang masuk itu 9 kali lebih besar dari dana yang keluar. Kita juga berharap itu terjadi di Indonesia," pungkasnya.

    Pengunduran Diri Pejabat OJK dan BEI

    Sebelumnya, empat pejabat OJK dan Direktur Utama BEI mengundurkan diri pada Jumat (30/1). Pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab atas penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu dan Kamis (28-29 Januari). Berikut rinciannya:

    Jabatan Nama Pejabat
    Ketua DK OJK Mahendra Siregar
    Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara
    Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (PMDK) Inarno Djajadi
    Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I.B Aditya Jayaantara
    Direktur Utama BEI Iman Rachman

    Pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi ini menjadi latar belakang pentingnya reformasi dan penataan ulang struktur di OJK dan BEI.