Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengkritik tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, tata kelola saat ini masih berjalan terpisah antar komisioner.
Ia menilai pola kerja yang terfragmentasi ini melemahkan efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.
Sorotan ini muncul setelah pasar modal mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan trading halt pada Rabu (28/1/2026), usai rilis laporan Morgan Stanley Capital International. Penghentian sementara perdagangan kembali terjadi keesokan harinya.
Luhut menilai kewenangan Ketua OJK perlu diperkuat, terutama pada fungsi investigasi. Ketua OJK dinilai perlu menjadi single investigator dengan otoritas penyelidikan yang lebih jelas.
“Dan kewenangan Ketua OJK itu menginvestigasi, dia single investigator dan dia punya hak juga untuk membantah dari anggota komisioner, yang selama ini komisioner terlalu berkuasa sehingga silo-silo itu terjadi,” ujar Luhut di Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, fragmentasi kewenangan membuat koordinasi internal tidak optimal dan respons terhadap potensi pelanggaran menjadi lambat. Penguatan struktur komando dan integrasi sistem dinilai penting dalam reformasi pasar modal.
Pemanfaatan AI Belum Optimal
Selain struktur kewenangan, Luhut juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengawasan.
Ia mengaku telah mengirim tim untuk berdiskusi dengan otoritas pasar modal terkait kesiapan teknologi tersebut. Meski otoritas menyatakan telah memiliki sistem berbasis AI, Luhut menilai implementasinya belum sesuai harapan.
“Jadi saya pikir dengan berbasis AI, harus berbasis AI lagi, itu saya kira akan jalan. Kemarin memang kita agak kecewa bahwa saya kirim tim juga ke pasar modal untuk melihat, berdiskusi mengenai AI,” paparnya.
“Mereka mengatakan mereka sudah punya, padahal menurut saya sih mereka belum seperti yang kita bayangkan. Karena ternyata masih banyak ada masalah,” beber Luhut.
Usulan ke Presiden
Usulan penguatan kewenangan Ketua OJK dan optimalisasi sistem berbasis AI akan disampaikan kepada Presiden. Keputusan akhir berada di tangan kepala negara.
Ia meyakini struktur kewenangan yang lebih jelas dan pengawasan yang terintegrasi akan memulihkan kepercayaan investor.
“Jadi saya mau betul-betul usul kami kepada Presiden, tergantung keputusan Presiden. Kalau Presiden memberitahukan itu secara transparan dan kewenangan dari Ketua OJK, karena tidak ada silo-silo pada komisioner-komisioner, saya kira confidence itu akan segera balik,” ucap Luhut.
Berikut adalah rangkuman poin-poin kritikan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap OJK:
| Aspek |
Kritik Luhut |
| Tata Kelola |
Terpisah antar komisioner, fragmentasi kewenangan |
| Kewenangan Ketua OJK |
Perlu diperkuat, terutama fungsi investigasi |
| Pemanfaatan AI |
Belum optimal, implementasi belum sesuai harapan |
| Koordinasi Internal |
Tidak optimal, respons terhadap pelanggaran lambat |
Luhut berharap usulannya kepada Presiden dapat segera diimplementasikan untuk memulihkan kepercayaan investor dan meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor jasa keuangan.