Tag: MA

  • Ketua MA Sunarto Curhat Banjir Perkara Sampai Overload di Gedung MA Jakarta Pusat

    Ketua MA Sunarto Curhat Banjir Perkara Sampai Overload di Gedung MA Jakarta Pusat

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengungkapkan keluh kesah mengenai lonjakan berkas perkara yang terus berdatangan. Bahkan, ia menyebut Mahkamah Agung akan mengalami beban perkara yang berlebihan pada tahun 2025.

    Curhatan tersebut disampaikan Sunarto dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Ia menyoroti rata-rata beban kerja hakim agung yang sangat tinggi.

    Sunarto menjelaskan bahwa setiap hakim agung rata-rata mengadili 2.384 perkara per tahun. Angka ini setara dengan hampir 200 berkas per bulan untuk setiap hakim.

    Mahkamah Agung juga didukung oleh delapan hakim ad hoc. Mereka terdiri dari tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan lima hakim ad hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

    "Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang hakim ad hoc, terdiri atas 3 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI," kata Sunarto, Selasa (10/2/2026).

    "Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap hakim agung pada 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan," lanjutnya.

    Meskipun menghadapi beban yang sangat berat, Sunarto mengapresiasi kinerja para hakim. Mereka mampu menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara.

    Peran Teknologi dalam Penyelesaian Perkara

    Sunarto menyebut, capaian ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi strategi utama Mahkamah Agung dalam menangani lonjakan perkara.

    Salah satu inovasi penting adalah penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Sistem ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2024.

    Pada tahun 2025, rasio penggunaan sistem elektronik ini telah mencapai 96,58%. Digitalisasi terbukti efektif dalam mempercepat proses peradilan.

    Tahun Rata-rata Beban Perkara Hakim Agung (Per Tahun) Rasio Penyelesaian Perkara Penggunaan Sistem Elektronik
    2025 2.384 berkas 99,54% 96,58%

    Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan kelestarian lingkungan. Sistem ini mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan.

    Kontribusi Digitalisasi untuk Lingkungan

    Menurut Sunarto, melalui sistem digitalisasi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Ini memiliki dampak positif yang besar bagi lingkungan.

    "Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO2 sebanyak 805.631 kg," ujar Sunarto.

  • Ketua MA Sunarto Ungkap Beban Perkara Overload di Mahkamah Agung pada 2025

    Ketua MA Sunarto Ungkap Beban Perkara Overload di Mahkamah Agung pada 2025

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyatakan adanya kelebihan beban perkara di lembaganya pada tahun 2025. Menurut Sunarto, setiap hakim agung rata-rata mengadili 2.384 perkara dalam setahun. Informasi ini disampaikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025.

    Acara tersebut digelar di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan komposisi hakim pendukung untuk kasus korupsi dan perselisihan hubungan industrial yang ditangani MA.

    MA memiliki delapan hakim ad hoc yang mendukung penanganan perkara. Jumlah tersebut terdiri atas tiga hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) dan lima hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial (PHI).

    "Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang hakim ad hoc, terdiri atas 3 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI," kata Sunarto.

    Dengan komposisi tersebut, beban kerja setiap hakim agung pada 2025 sangat tinggi. Setiap hakim agung menanggung rata-rata 2.384 berkas perkara per tahun.

    "Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap hakim agung pada 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan," lanjutnya.

    Pemanfaatan Teknologi Atasi Overload

    Meski beban perkara overload, para hakim agung berhasil menyelesaikan mayoritas kasus. Lebih dari 2.000 perkara berhasil diselesaikan berkat pemanfaatan teknologi informasi.

    "Meskipun terjadi overload beban perkara, para hakim agung tetap mampu menyelesaikan 99,54 persen dari beban tersebut, yaitu sekitar 2.373 perkara per tahun atau 198 perkara per bulan," ujarnya.

    Pencapaian kinerja MA tidak terlepas dari langkah strategis dalam pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik.

    Pengajuan secara elektronik ini telah berlaku sejak 1 Mei 2024. Pada tahun 2025, rasio penggunaannya mencapai 96,58 persen.

    "Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari langkah strategis Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sejak 1 Mei 2024, yang pada tahun 2025 telah mencapai rasio penggunaan sebesar 96,58 persen," lanjutnya.

    Dampak Digitalisasi Terhadap Lingkungan

    Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Hal ini signifikan mengurangi penggunaan kertas dalam proses penanganan perkara.

    Pengurangan penggunaan kertas berlaku untuk tingkat pertama, banding, dan kasasi. Sistem digitalisasi ini membawa dampak nyata bagi upaya pelestarian lingkungan.

    Melalui sistem digitalisasi yang diterapkan, MA dan badan peradilan di bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Berikut adalah rincian dampaknya:

    Dampak Digitalisasi Jumlah
    Pengurangan Kertas 866 ton
    Penyelamatan Pohon 10.263 pohon
    Penghematan Air 2.309.133.600 liter
    Penurunan Emisi CO2 805.631 kg

    Pengurangan penggunaan kertas ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon. Selain itu, digitalisasi juga menghemat air sebesar 2.309.133.600 liter.

    "Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO2 sebanyak 805.631 kg," ujar Sunarto.

    Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi. Digitalisasi juga menunjukkan komitmen MA terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

  • MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    MA Tolak Bantu Hukum Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Suap Lahan

    Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan. Keduanya merupakan tersangka kasus suap pengurusan sengketa lahan.

    Dua hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa MA tidak akan memberikan advokasi kepada I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.

    "Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan kepada yang bersangkutan atau memberi advokasi kepada yang bersangkutan," ujar jubir MA Yanto saat konferensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan, Ketua MA Sunarto telah menandatangani surat permohonan izin penahanan yang diajukan KPK. Hal ini menjadi bukti komitmen MA untuk tidak menghalangi penindakan hukum terhadap hakim yang melanggar.

    "Terhadap izin penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 KUHAP, Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani segera, setelah permohonan izin penahanan terhadap hakim dalam perkara di PN Depok diajukan oleh penyidik KPK sebagaimana komitmen menjaga kehormatan dan marwah Mahkamah Agung," terang Yanto.

    Apresiasi KPK dan Upaya Bersih-Bersih

    MA menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pengusutan dugaan pelanggaran hukum oleh hakim. Langkah ini dinilai membantu MA dalam membersihkan institusi dari tindakan tercela.

    "Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk 'bersih-bersih' terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor," ungkap Yanto.

    MA berharap hanya tersisa hakim yang memiliki komitmen antijudicial corruption. Mereka harus selalu menjaga integritas, harkat, dan martabat hakim.

    Detail Kasus dan Penahanan

    KPK telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan sebagai tersangka. Beberapa pihak lain juga menjadi tersangka dalam kasus pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat.

    Para tersangka kini telah ditahan oleh KPK.

    Penetapan dan penahanan tersangka dilakukan pada Jumat (6/2). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa surat penahanan untuk dua hakim telah dikirim ke MA.

    "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumat Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," sebut Asep saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

    Daftar Tersangka Kasus Suap Lahan Depok

    Berikut adalah daftar tersangka dalam kasus suap pengurusan sengketa lahan di Depok:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD

    Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD kemudian menyanggupi pembayaran sejumlah Rp 850 juta.