Tag: Mahkamah Agung

  • Pameran Kampung Hukum 2026 di Mahkamah Agung Resmi Ditutup

    Pameran Kampung Hukum 2026 di Mahkamah Agung Resmi Ditutup

    Pameran Kampung Hukum 2026 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta Pusat telah resmi berakhir. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Gedung Mahkamah Agung ini menarik perhatian tinggi dari mahasiswa dan masyarakat umum.

    Berbagai rangkaian acara edukasi hukum dari beragam lembaga, termasuk MPR RI, turut meramaikan pameran. Hal ini bertujuan memperluas literasi hukum dan ketatanegaraan di tengah masyarakat.

    Pustakawan Madya, Yusniar, menekankan bahwa Pameran Kampung Hukum terbukti sangat efektif. Kegiatan ini menjadi media untuk mendekatkan produk hukum kepada publik.

    "Melalui pameran ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat bertanya langsung kepada perwakilan lembaga mengenai berbagai produk hukum yang dihasilkan," ujar Yusniar, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Dia menjelaskan, layanan paling diminati di booth MPR RI adalah produk publikasi. Buku sosialisasi, risalah amandemen, serta buku kajian dari Badan Pengkajian MPR RI sangat diminati.

    Pengunjung booth MPR RI juga mendapatkan buku-buku tersebut secara gratis. Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan literasi hukum ketatanegaraan dan konstitusi.

    "Buku sosialisasi dan buku kajian kami berikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, di booth MPR RI juga menyediakan permainan edukasi tanya jawab seputar pengetahuan masyarakat tentang MPR RI yang menjadi daya tarik tersendiri karena dilengkapi dengan hadiah dan souvenir menarik," tambahnya.

    Membumikan Peran MPR RI

    Yusniar berharap keikutsertaan MPR RI dalam Pameran Kampung Hukum mampu memperkenalkan peran, fungsi, dan kewenangan MPR RI. Ini termasuk sebagai lembaga negara serta penghasil produk penting seperti konstitusi dan risalah.

    "Kita ingin membumikan lembaga MPR RI kepada masyarakat. Dengan mengikuti pameran Kampung Hukum ini, diharapkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal dan dipahami saja," ujarnya.

    Apresiasi dari Mahkamah Agung

    Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) sekaligus Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) RI, Sobandi, menyampaikan apresiasi. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada seluruh peserta dan mitra lembaga, termasuk MPR RI, yang telah berpartisipasi.

    "Pameran Kampung Hukum tidak hanya menjadi ajang sosialisasi hukum, tetapi juga sarana membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas lembaga," ungkap Sobandi.

    Dengan ditutupnya Pameran Kampung Hukum 2026, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dikembangkan. Agenda strategis ini penting dalam meningkatkan pemahaman dan pelayanan hukum bagi masyarakat di tahun-tahun mendatang.

    Rangkaian Kegiatan Pameran

    Sebelumnya, pada hari pertama, pameran dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Sunarto. Acara pembukaan ini dihadiri para pejabat dan pegawai di lingkungan kerja MA.

    Pameran ini melibatkan sekitar 16 institusi dan internal MA, serta 5 bank dan mitra. Berikut adalah daftar peserta pameran:

    ão

    Institusi/Lembaga Keterangan
    Bank Indonesia Mitra
    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Institusi
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Institusi
    Kejaksaan Agung Institusi
    Kementerian Hukum Institusi
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institusi
    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Institusi
    MPR RI Institusi
    Internal MA Bagian dari Mahkamah Agung
    Bank dan Mitra lainnya Lain-lain

    Di hari kedua, pameran diisi berbagai rangkaian kegiatan. Ini meliputi laporan kegiatan pameran, pembagian plakat kepada peserta, dan pemberian penghargaan booth terbaik serta terfavorit. Acara ditutup dengan penampilan grup band Andra and the BackBone.

  • MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    MA Sanksi 220 Hakim, 50 Diberi Hukuman Berat di Jakarta

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto membeberkan hasil pengawasan internal terhadap para hakim di seluruh Indonesia. Tercatat, sebanyak 220 hakim telah dijatuhi sanksi disiplin. Dari jumlah tersebut, 50 di antaranya dikenakan sanksi berat.

    Pengungkapan ini disampaikan dalam Laporan Tahunan MA 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2026). Sunarto menjelaskan bahwa MA terus berupaya meningkatkan sistem pengaduan masyarakat.

    Sepanjang tahun 2025, MA menerima total 5.561 aduan dari masyarakat. Dari angka tersebut, 4.263 pengaduan telah berhasil diselesaikan. Sementara 1.298 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.

    "Pengelolaan pengaduan masyarakat juga terus dioptimalkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung. Sepanjang tahun 2025, tercatat 5.561 pengaduan, dengan 4.263 pengaduan telah diselesaikan dan 1.298 masih dalam proses," kata Sunarto dalam sambutannya.

    Selain pengawasan eksternal, Mahkamah Agung secara aktif melaksanakan pengawasan internal melalui Badan Pengawas (Bawas) MA. Pengawasan ini memastikan kepatuhan dan integritas para hakim.

    Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan

    Sunarto juga mengapresiasi peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal. KY telah memberikan kontribusi signifikan dalam memantau perilaku para hakim.

    Sepanjang 2025, KY mengusulkan sanksi untuk 61 hakim. MA menindaklanjuti usulan tersebut dengan cermat dan transparan.

    "Mahkamah Agung mengapresiasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menerima 61 usulan sanksi terhadap hakim, dengan hasil 12 hakim dijatuhi hukuman disiplin, 33 usulan tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut substansi teknis yudisial, dan 16 usulan masih dalam proses," ucap Sunarto.

    Berikut rincian status usulan sanksi dari Komisi Yudisial:

    Jenis Tindak Lanjut Jumlah Hakim
    Dijatuhi Hukuman Disiplin 12
    Tidak Dapat Ditindaklanjuti 33
    Dalam Proses 16

    Total sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Bawas MA mencapai 220 kasus. Hukuman ini diberikan kepada hakim dan aparatur peradilan yang terbukti melanggar kode etik atau peraturan.

    "Selain pengawasan eksternal tersebut, Mahkamah Agung juga secara aktif melaksanakan pengawasan internal. Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung menjatuhkan 220 sanksi disiplin kepada hakim dan aparatur peradilan, yang terdiri atas 50 sanksi berat, 56 sanksi sedang, dan 114 sanksi ringan," imbuhnya.

  • MA Tangani 3 Juta Lebih Perkara Sepanjang 2025, Produktivitas Konsisten di Atas 97%

    MA Tangani 3 Juta Lebih Perkara Sepanjang 2025, Produktivitas Konsisten di Atas 97%

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto memaparkan capaian penanganan perkara di semua tingkat peradilan. Sebanyak 3 juta lebih perkara telah ditangani sepanjang tahun 2025.

    Hal itu disampaikan Sunarto dalam acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Dari jumlah tersebut, 2,9 juta perkara berhasil diselesaikan.

    MA dan badan peradilan di bawahnya mencatat penanganan perkara yang signifikan. Konsistensi produktivitas ini menunjukkan efisiensi dalam sistem peradilan nasional.

    "Sepanjang 2025 Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menangani 3.025.152 perkara. Sebanyak 97,11% atau 2.937.634 perkara berhasil diselesaikan tepat waktu sehingga sisa perkara hanya 2,89%," kata Sunarto.

    Sunarto menuturkan, jumlah capaian tersebut mempertahankan rasio produktivitas di atas 97% selama 6 tahun berturut-turut. Ini menunjukkan kinerja yang stabil dan baik.

    Kinerja Mahkamah Agung

    Penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung juga mengalami peningkatan. Angka ini mencerminkan beban kerja dan upaya penyelesaian kasus di tingkat tertinggi.

    Adapun perkara yang ditangani MA sepanjang 2025 sebanyak 38 ribu lebih. Jumlah tersebut meningkat 22,51% dibandingkan 2024.

    "Selama 2025 beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung berjumlah 38.148 perkara. Terdiri atas 31.918 perkara baru dan 230 perkara sisa tahun 2024," ujarnya.

    Data berikut merangkum peningkatan beban dan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung:

    Tahun Beban Perkara (MA) Perkara Diputus (MA) Persentase Putus
    2024 31.138 31.138 100%
    2025 38.148 37.973 99,54%

    Sebanyak 37 ribu lebih perkara telah diputus. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandakan efisiensi yang lebih baik.

    "Dari keseluruhan beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus 37.973 perkara atau sebesar 99,54%. Jumlah ini meningkat 22,87% dibanding 2024 yang memutus 31.138 perkara. Dengan capaian tersebut sisa perkara pada akhir tahun hanya sebesar 0,46%," jelasnya.

    Konsistensi Produktivitas

    Sunarto bersyukur capaian kinerja ini mampu mempertahankan produktivitas MA selama 6 tahun berturut-turut. Konsistensi ini menjadi indikator positif bagi lembaga peradilan.

    Dia menyebut produktivitas MA mencapai 99%.

    "Saya bersyukur selama 6 tahun berturut-turut Mahkamah Agung secara konsisten mampu mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% dan sisa perkara di bawah 1%."

  • Ketua MA Sunarto Kecewa, Pecat Sementara Ketua PN Depok Tersangka Suap

    Ketua MA Sunarto Kecewa, Pecat Sementara Ketua PN Depok Tersangka Suap

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyatakan kekecewaan mendalam atas dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Tindakan keduanya dianggap telah mencoreng marwah lembaga peradilan.

    Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, menyampaikan bahwa peristiwa ini mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim. Selain itu, perbuatan tersebut juga mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI, Senin (9/2/2026).

    Yanto menambahkan bahwa kasus ini sangat disesalkan, terlebih terjadi setelah kenaikan tunjangan hakim. Kenaikan tunjangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim.

    Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk tidak menghalangi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua MA akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang terlibat tindak pidana.

    "Ketua Mahkamah Agung berkomitmen tidak akan menghalangi dan akan segera mengeluarkan izin penangkapan apabila ada hakim yang melakukan tindak pidana, harus dilakukan penangkapan," ujar Yanto.

    Sebagai respons atas dugaan suap tersebut, Ketua MA Sunarto telah memberhentikan sementara I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Keduanya terancam dipecat secara tidak hormat jika terbukti bersalah dalam proses hukum.

    Pemberhentian sementara ini adalah langkah awal untuk menjaga integritas institusi. MA menunggu hasil penyelidikan dan keputusan hukum yang inkrah dari KPK dan pengadilan.

    Daftar Tersangka dan Kronologi OTT

    KPK sebelumnya telah menetapkan I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, dan Yohansyah sebagai tersangka suap terkait pengurusan sengketa lahan. Ketiganya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran.

    Dugaan suap ini melibatkan permintaan 'fee' sebesar Rp 1 miliar oleh Eka dan Bambang untuk pengurusan perkara. Pihak PT KD diduga sepakat membayar Rp 850 juta.

    Berikut daftar identitas para tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap ini:

    Nomor Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1 I Wayan Eka Mariarta (EKA) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok
    2 Bambang Setyawan (BBG) Wakil Ketua PN Depok
    3 Yohansyah Maruanaya (YOH) Jurusita di PN Depok
    4 Trisnadi Yulrisman (TRI) Direktur Utama PT KD
    5 Berliana Tri Ikusuma (BER) Head Corporate Legal PT KD