Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Azhar Sidiq, meyakini proses penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melalui prosedur ketat. Dia menegaskan, proses ini tidak dapat dicampuri Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Azhar menyatakan bahwa MKMK hanya memiliki ranah pembahasan etika. Fungsinya relevan saat hakim MK mulai bekerja untuk membahas etik atau tugas pokok dan fungsi mereka.
"MKMK ini hanya untuk membahas pada etika saja. Ketika hakim MK ini sudah bekerja maka di situlah ranah MK untuk membahas tentang etik ataupun tupoksi, MKMK itu berada di situ," kata Azhar dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Azhar menjelaskan mekanisme sembilan hakim MK. Tiga hakim dipilih Presiden, tiga diusulkan DPR RI, dan tiga sisanya dari Mahkamah Agung (MA). Ia menekankan pentingnya menghargai kewenangan DPR RI dalam pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi.
"Ketika DPR RI memilih hakim konstitusi dan dia menggunakan haknya, kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hakim, memilih seseorang hakim MK maka sudah ada profiling dahulu melalui prosedur yang sangat ketat," ujarnya.
Permahi meyakini Komisi III DPR RI telah menyeleksi dan menetapkan Adies Kadir sesuai mekanisme. Adies juga telah mundur dari berbagai posisi politik.
Berikut adalah rincian pembagian hakim Mahkamah Konstitusi:
| Asal Usul | Jumlah Hakim |
|---|---|
| Presiden | 3 |
| DPR RI | 3 |
| Mahkamah Agung (MA) | 3 |
Azhar menambahkan bahwa mundurnya Adies Kadir dari pimpinan DPR RI dan kepartaian menunjukkan jiwa besar. Ia juga menekankan bahwa proses yang sudah terlaksana telah sesuai dengan konstitusi negara.
"Kami sudah mengkaji ini satu malam, yang mana kami percaya kepada DPR RI ini, Komisi III DPR RI tentunya, mereka sudah bekerja keras. Dan juga Bang Adies Kadir sudah mundur dari wakil ketua itu sebagai jiwa yang besar untuk mengundurkan diri. Tentu kami percaya semua proses yang sudah terlaksana itu adalah sesuai dengan prosedur sesuai dengan konstitusi negara," tegasnya.

