Tag: Makan Bergizi Gratis

  • BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Lanjut Selama Ramadan

    BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Lanjut Selama Ramadan

    Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Ramadan. Sejumlah skema pelaksanaan telah disiapkan oleh BGN untuk mengakomodasi berbagai kelompok penerima manfaat.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, MBG akan berlanjut dengan beberapa mekanisme berbeda. Namun, untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, layanan tidak akan berubah.

    Dadan Hindayana menjelaskan bahwa ada empat mekanisme yang akan dikembangkan selama Ramadan. Penyesuaian dilakukan pada waktu konsumsi dan bentuk makanan yang diberikan.

    "Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan," kata Dadan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Distribusi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap dilakukan seperti hari biasa. Tidak ada pergeseran waktu konsumsi untuk kelompok ini. "Untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, juga normal," ujarnya.

    Mekanisme Peserta Didik dan Pesantren

    Mekanisme pertama di sekolah dengan mayoritas siswa berpuasa, makanan dikirim ke sekolah. Makanan tersebut akan berbentuk menu tahan lama yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

    "Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka," kata Dadan.

    Kedua, untuk sekolah di daerah mayoritas siswanya tidak berpuasa, layanan MBG berjalan normal. Skema penyaluran tidak mengalami perubahan.

    Mekanisme keempat diterapkan di lingkungan pesantren. Karena penerima manfaat dan dapur layanan gizi berada di sana, jadwal konsumsi akan digeser ke waktu berbuka. "Untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka," tuturnya.

    BGN berencana mencontohkan skema ini di salah satu pesantren di Bandung. Agenda tersebut juga akan disertai dengan buka puasa bersama dalam waktu dekat.

    Kelompok Penerima Skema Ramadan Waktu Konsumsi Bentuk Makanan
    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita Normal Normal Normal
    Siswa Mayoritas Berpuasa Penyesuaian Buka Puasa Tahan Lama, Bawa Pulang
    Siswa Mayoritas Tidak Berpuasa Normal Normal Normal
    Pesantren Bergeser Buka Puasa Dimasak Siang Hari

    Penyediaan Menu MBG Selama Ramadan

    Penyesuaian dilakukan karena sebagian besar penerima manfaat menjalankan ibadah puasa. Pola distribusi dan jenis makanan pun diatur ulang. "Untuk anak sekolah yang mayoritas di daerah puasa, itu makanannya akan berupa makanan yang tahan lama untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat buka," kata Dadan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Dadan menjelaskan, menu yang disiapkan antara lain kurma, telur rebus, telur asin, telur pindang, abon, buah, dan susu. Penganan lokal umum saat Ramadan juga akan disertakan.

    BGN juga berupaya melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan menu. Ini untuk menghindari dominasi produk perusahaan besar. "Kemudian, ada abon, buah, susu, dan penganan-penganan lokal yang saya kira secara tradisional banyak disajikan di bulan Ramadan yang tahan lama. Kita hindarkan semaksimal produk-produk perusahaan besar. Sesekali boleh, tapi tidak setiap hari," ujarnya.

    Untuk daerah mayoritas tidak berpuasa, layanan MBG tetap normal dengan menu segar seperti biasa. Hal ini juga berlaku untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren tetap beroperasi normal. Namun, waktu distribusi makanan digeser ke sore hari menjelang berbuka puasa. "Untuk SPPG yang ada di dalam pesantren dan penerima manfaatnya juga di pesantren, maka pelayanan normal tetapi waktunya digeser ke sore hari menjelang puasa," ucap Dadan.

    Strategi Pengendalian Bahan Pangan

    BGN juga menyiapkan strategi pengendalian bahan pangan selama Ramadan. Tujuannya agar tidak memicu lonjakan permintaan pada komoditas tertentu. Jika permintaan satu komoditas berlebihan, menu akan dialihkan ke bahan substitusi.

    "Saya kira dengan kerja sama ini, kita nanti malah mudah dengan BUMD mengaturnya. Kira-kira produk apa yang dibutuhkan masyarakat secara umum untuk menjelang puasa dan juga Idul Fitri, nanti kita akan kurangi permintaannya di program Makan Bergizi," ungkap Dadan.

    Selain itu, BGN masih mematangkan mekanisme integrasi program MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Integrasi ini akan dilakukan bersama Kementerian Sosial.

  • BGN Jakarta Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis: 475 SPPG Beroperasi Mei Ditargetkan Tuntas

    BGN Jakarta Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis: 475 SPPG Beroperasi Mei Ditargetkan Tuntas

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta menunjukkan percepatan luar biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan 475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini sudah beroperasi.

    Dari target 804 SPPG yang harus dibangun, sebanyak 60% telah aktif. Seluruh SPPG ditargetkan tuntas operasional pada Mei 2026 mendatang.

    “Dari awalnya target 804 SPPG yang harus dibangun, sekarang sudah operasional ada 475 SPPG, sekitar 60% dari target. Yang dalam proses persiapan itu berjumlah 566, dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai,” kata Dadan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Dadan menyebut percepatan di Jakarta terjadi dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, Jakarta sempat tertinggal dibanding daerah lain.

    Tingginya biaya properti seperti sewa lahan dan gedung menjadi kendala awal. Hal itu membuat banyak pihak ragu berkontribusi.

    “Pada awalnya banyak pihak yang ingin berkontribusi agak ragu-ragu masuk di Jakarta karena ada kemahalan di properti. Tapi dengan semakin maraknya pemberitaan dan pemahaman soal program makan bergizi, kendala itu hilang,” ujarnya.

    Dadan menambahkan, “Dalam dua bulan terakhir, terjadi lonjakan yang luar biasa.”

    Target Pelayanan Penuh dan Dukungan Logistik

    BGN menargetkan seluruh penerima manfaat MBG di Jakarta terlayani penuh Mei mendatang. Infrastruktur dan akses logistik di Jakarta mendukung percepatan itu.

    Berikut adalah tabel progres operasional SPPG di Jakarta:

    Deskripsi Jumlah Persentase
    Target SPPG 804 100%
    SPPG Beroperasi 475 60%
    SPPG Proses Persiapan 566 70% (dari target yang akan datang)

    Kolaborasi BGN dan Pemprov DKI Perkuat Rantai Pasok Pangan

    Nota kesepahaman antara BGN dan Pemprov DKI memperkuat kolaborasi. BUMD dilibatkan menjamin rantai pasok pangan program MBG.

    Ini mencakup pembiayaan dan distribusi bahan pangan. Isu rantai pasok krusial seiring bertambahnya SPPG yang beroperasi.

    “Salah satu poin kesepahaman adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis dan juga secara umum untuk masyarakat Jakarta,” jelas Dadan.

    Jaminan Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kerja sama dengan BUMD tidak akan memicu kelangkaan. Lonjakan harga pangan di pasaran, termasuk menjelang Idul Fitri, juga dihindari.

    “Kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan karena BUMD di Jakarta sudah punya pengalaman panjang,” kata Pramono.

    “Jumlah konsumsi juga tidak mengalami kenaikan yang banyak. Jadi tidak akan menimbulkan kekhawatiran mengenai kelangkaan, harga naik, inflasi tidak terkontrol,” tambahnya.

  • BGN Gandeng Pemprov DKI Jakarta Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

    BGN Gandeng Pemprov DKI Jakarta Perkuat Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis

    Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BGN dan Pemprov DKI di Balai Kota Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan sinergi program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar pelaksanaan MBG berjalan stabil, terutama dari sisi pasokan bahan pangan.

    "Baru saja kita menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Gizi Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk menindaklanjuti beberapa hal sesuai dengan arahan Bapak Presiden," kata Pramono seusai penandatanganan bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Warga diimbau tidak perlu khawatir soal potensi kelangkaan pangan. Hal itu karena kebutuhan besar program MBG, sebab BUMD DKI telah berpengalaman menjaga stabilitas pasokan dan harga.

    "Kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan karena memang BUMD di Jakarta sudah mempunyai pengalaman yang panjang dan luar biasa. Jumlah konsumsinya kan relatif tidak mengalami kenaikan yang banyak," ungkapnya.

    Pramono menilai kerja sama ini justru memberi keuntungan bagi BUMD. Keuntungan ini berupa kepastian pembelian dalam jumlah terukur. Mekanisme detail pengadaan nantinya akan dijelaskan oleh tiap BUMD terkait.

    BGN dan Pemprov DKI juga akan mengatur strategi pasokan menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan. Hal itu termasuk mengendalikan jenis komoditas yang dibeli program MBG agar tidak mengganggu kebutuhan pasar umum.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan pelibatan BUMD DKI Jakarta adalah poin penting. Hal ini untuk mendukung pasokan dan pembiayaan kebutuhan program MBG seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    "Dengan akan bertambahnya SPPG yang beroperasi di Jakarta, saya kira isu rantai pasok akan menjadi sangat menarik. Salah satu poin di dalam kesepahaman itu adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis," ujar Dadan.

    Berikut adalah beberapa strategi yang telah disiapkan untuk memastikan kelancaran rantai pasok program MBG:

    Strategi Keterangan
    Pelibatan BUMD DKI Mendukung pasokan dan pembiayaan.
    Pengaturan Pasokan Menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan.
    Pengendalian Komoditas Mencegah gangguan pasar umum.

    Dadan memaparkan target pembangunan SPPG di Jakarta mencapai 804 unit. Saat ini sudah ada 475 SPPG yang beroperasi, sekitar 60 persen dari target, serta 566 unit dalam tahap persiapan.

    Ia optimistis target tersebut segera tercapai karena dukungan infrastruktur di Jakarta.

    "Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai karena seluruh infrastruktur di Jakarta sangat mudah dijangkau dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya," imbuhnya.