Distribusi bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban bencana saat ini mengalami kendala administratif. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, melaporkan bahwa bantuan tersebut masih tertahan di Bea Cukai dan belum bisa disalurkan ke masyarakat.
Masalah ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (18/2/2026). Menurutnya, sekitar 500.000 warga Aceh yang bekerja di Malaysia telah mengumpulkan bantuan, khususnya bahan pangan, untuk dikirimkan melalui jalur laut.
Logistik tersebut sedianya dikirim dari Port Klang, Kuala Lumpur, menuju Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe. Namun, ketiadaan izin dari otoritas Bea Cukai membuat barang-barang tersebut belum bisa masuk ke wilayah Indonesia. Tito pun meminta arahan serta dukungan dari DPR untuk mencari solusi atas kendala ini.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan lampu hijau terkait penerimaan bantuan tersebut. Tito menjelaskan bahwa karena kiriman ini berasal dari komunitas masyarakat (bukan antar pemerintah atau G to G), maka prosesnya seharusnya bisa lebih fleksibel selama mematuhi aturan keamanan.
"Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata api, dan lain-lain," ujar Tito menirukan arahan Presiden Prabowo.
Tito menegaskan bahwa bantuan ini murni merupakan inisiatif warga Aceh di Malaysia yang memiliki ikatan kekeluargaan kuat dengan para korban bencana di tanah air. Ia berharap koordinasi dengan pihak terkait dapat segera menuntaskan hambatan perizinan di pelabuhan agar bantuan pangan dapat segera diterima oleh keluarga yang membutuhkan.






