Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, dipecat dengan tidak hormat (PTDH) setelah terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Negara RI dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang siswa MTs berusia 14 tahun, AT, di Kota Tual, Maluku.
Kombes Rusitah Umasugi, Kabid Humas Polda Maluku, menyatakan pada hari Selasa (24/2/2026) dini hari bahwa putusan ini diambil berdasarkan sidang etik yang digelar di Ruang Sidang Ditpropam Polda Maluku.
"Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa; pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, penempatan pada tempat khusus selama 4 hari masa penempatan pada tempat khusus terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai 24 Februari 2026," ujar Kombes Rusitah.
"Dan ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," imbuhnya.
Sidang etik tersebut dipimpin oleh Kombes Indra Gunawan, didampingi oleh Kompol Jamaludin Malawa dan Kompol Jaku Samusi. Ipda Joni James Holey dan Aiptu Edward Jaya bertindak sebagai penuntut dalam sidang ini.
Sidang dilaksanakan sejak Senin (23/2) pukul 14.00 WIT hingga Selasa (24/2/2026) pukul 03.30 WIT. Pengawas eksternal dari Komnas HAM Pemprov Maluku, UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak turut hadir.
Pemeriksaan saksi-saksi menjadi alasan sidang digelar maraton. Sembilan anggota Brimob dan satu saksi korban dimintai keterangan. Empat saksi lain dari Tual, termasuk anggota Satlantas dan Satreskrim PPA Polres Tual, hadir melalui zoom meeting. Dua saksi dari keluarga korban juga memberikan keterangan.
"Dan tadi dilakukan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar," katanya.
Bripda MS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan huruf c, pasal 8 huruf c angka 1, dan pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI.
Menanggapi putusan PTDH, Bripda MS menyatakan pikir-pikir.
Atensi Kapolri dalam Kasus Penganiayaan
Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto mengungkapkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus pada kasus ini. Kapolri menekankan agar kasus ditindak tegas, diproses tuntas, memberikan keadilan bagi keluarga korban, serta dilaksanakan secara transparan.
Irjen Dadang menambahkan, Kapolri juga menurunkan tim Kaseksus Itwasum Polri untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh. Divpropam Mabes Polri memberikan asistensi sebagai pengawas internal, dan pengawas eksternal dilibatkan dalam kasus ini.
"Bapak Kapolri juga menurunkan tim Kaseksus Itwasum Polri untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh, dalam hal ini Polda Maluku juga mendapatkan asistensi dari Divpropam Mabes Polri sebagai pengawas internal, dan Polda Maluku juga mengikutsertakan pengawas eksternal dalam kasus ini," kata Irjen Dadang.