Mandalika Hotel Association (MHA) menyoroti pembangunan vila dan hunian di area perbukitan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai penyebab banjir yang terus berulang.
Para pengusaha hotel dan restoran di Mandalika mendesak evaluasi tata ruang dari pemerintah daerah (pemda) yang berbasis daya dukung lingkungan. Mereka juga mendorong integrasi sistem drainase dari hulu ke hilir, serta percepatan perbaikan infrastruktur yang rentan.
Ketua MHA, Samsul Bahri, menyampaikan bahwa Kuta Mandalika adalah etalase pariwisata Lombok. Reputasi daerah di mata wisatawan dan investor internasional menjadi taruhannya. Hal tersebut disampaikannya pada Sabtu (28/2/2026).
Samsul menjelaskan wisatawan secara umum tetap tenang dan aktivitas perhotelan berjalan normal. Pembatalan reservasi juga belum menunjukkan angka signifikan.
"Namun kami juga tidak menutup mata bahwa setiap gangguan infrastruktur berpotensi mempengaruhi persepsi terhadap destinasi," imbuhnya.
Samsul mengatakan pariwisata sangat sensitif terhadap isu keselamatan dan aksesibilitas. Pemulihan citra destinasi yang terganggu membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, setiap kejadian harus menjadi perhatian serius bersama.
"Kawasan KEK Mandalika, Lombok NTB selama ini membawa semangat besar tentang Quality and Sustainable Tourism. Bagi kami, konsep keberlanjutan tidak boleh berhenti pada slogan atau promosi semata," tegasnya.
General Manager JM Hotel ini menekankan pentingnya implementasi nyata di lapangan, terutama dalam pengelolaan tata air, pengendalian pembangunan di perbukitan, serta kesiapan infrastruktur dasar. Hal ini menjadi kunci menjaga kredibilitas branding pariwisata berkelanjutan.
"Karena pasar global saat ini semakin kritis dan menilai konsistensi antara narasi dan praktik," tegasnya.
MHA juga mencermati percepatan pembangunan di kawasan perbukitan Kuta Mandalika. Mereka mendukung investasi dan pertumbuhan, tetapi pembangunan harus berjalan seiring dengan pengawasan lingkungan yang ketat.
"Perubahan kontur tanah tanpa manajemen drainase dan konservasi yang terencana dapat meningkatkan risiko aliran permukaan dan membawa dampak langsung ke kawasan usaha di bawahnya. Ini adalah persoalan teknis yang perlu ditangani secara serius dan berbasis kajian ilmiah," bebernya.
Pelaku usaha telah melakukan berbagai langkah mitigasi, mulai dari pembuatan sumur resapan tambahan, optimalisasi drainase internal, hingga koordinasi kolektif pascahujan.
"Namun kami menyadari bahwa persoalan tata air kawasan berskala makro tidak dapat diselesaikan hanya di level usaha. Diperlukan kebijakan struktural dan sinergi lintas sektor," ungkapnya.
MHA mendorong kebijakan tegas dari pemerintah untuk menyeleksi investor yang dapat berinvestasi dan membangun di Mandalika. Tujuannya adalah pengendalian bencana sejak awal.
"Kami tidak ingin setiap musim hujan menjadi siklus masalah yang berulang. Momentum pembangunan ini harus diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang kuat agar kepercayaan pasar tetap terjaga," ungkapnya.
Samsul menambahkan bahwa Kuta Mandalika menjadi sorotan nasional dan internasional. Standar pengelolaannya harus lebih tinggi, disiplin, dan terintegrasi dibandingkan kawasan lain.
"Semoga peristiwa ini menjadi titik evaluasi bersama demi keberlanjutan pariwisata Lombok ke depan," katanya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menuding pembangunan vila di atas bukit menjadi pemicu banjir di KEK Mandalika, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Selasa (24/2/2026).
Berdasarkan analisis sementara, Pathul melihat pemicu utama banjir di KEK Mandalika adalah pendangkalan sedimentasi akibat tanah yang tergerus dari atas bukit. Akibatnya, air meluap karena tidak mampu ditampung.
"Sedimentasi itu kan (pemicu) kemarin. Kami langsung turun. Kami minta kepada orang-orang yang mempunyai alat berat langsung kami turun," kata Pathul saat ditemui awak media di Praya, Jumat (27/2/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah mendata para pemilik bangunan yang sedang dikerjakan di atas bukit KEK Mandalika. Menurut Pathul, hampir semua bangunan itu belum mengantongi izin dari pemerintah daerah (pemda).
"Gunung-gunung itu kan tanahnya masyarakat, kami tidak tahu sudah menjual ke mana dan kapan dijual. Bule-bule (investor) ini juga tidak minta izin ini. Itu makanya kami mau panggil ini," imbuh Pathul.
Pathul memerintahkan Staf Ahli Bupati Lombok Tengah untuk mendata para pemilik bangunan di atas bukit KEK Mandalika. Ia mengaku jengkel karena mereka tidak mengindahkan surat peringatan (SP) yang telah dikirim pemda.
Di sisi lain, Pathul mengakui situasi ini terjadi karena pesatnya investasi di Lombok Tengah. Ia menegaskan tidak ingin kecolongan agar tidak memicu bencana yang berkepanjangan.


