Tag: Manggarai Barat

  • DPRD Soroti Absennya Posko Keselamatan di Kawasan TN Komodo

    DPRD Soroti Absennya Posko Keselamatan di Kawasan TN Komodo

    Anggota DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar, menyoroti ketiadaan posko keselamatan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, perairan Pulau Komodo dan Pulau Padar masuk kategori berisiko tinggi untuk wisata bahari.

    Sorotan ini disampaikan Martinus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Selasa (10/2/2026).

    Martinus menegaskan bahwa wisata bahari adalah daya tarik utama wisatawan di Manggarai Barat. Namun, ia menyayangkan tidak adanya kebijakan untuk membangun posko keselamatan di area tersebut.

    "Wisata bahari daya tarik utama wisatawan. Tapi perairan Komodo, Padar beresiko tinggi. Saya belum menemukan satu kebijakan membangun satu posko keselamatan k kawasan wisata bahari," kata Marten, Selasa (10/2/2026).

    Menurut politikus Partai NasDem itu, Manggarai Barat hanya memiliki satu posko Basarnas. Posko ini melayani seluruh wilayah dan berjarak cukup jauh dari TN Komodo.

    "Posko keselamatan wisata selama dia berlayar di kawasan Taman Nasional Komodo tidak ada, bahkan ketika ada kejadian di Taman Nasional Komodo," tegas Marten.

    Marten pun mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas fasilitas keselamatan wisata bahari di TN Komodo. Ia mengusulkan kolaborasi lintas pihak untuk membangun posko khusus yang tidak hanya bergantung pada Basarnas.

    "Hemat saya penting untuk rapat kolaborasi untuk menghadirkan posko keselamatan khusus wisata bahari tidak bersandar pada Basarnas. Soal siapa bertanggung jawab ini diskusi," ujarnya.

    Ia juga menyoroti Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang dinilainya kurang bertanggung jawab saat kecelakaan kapal wisata Putri Sakinah pada 26 Desember 2026. Kecelakaan itu menewaskan pelatih sepak bola wanita Valencia CF, Martin Carreras Fernando, dan tiga anaknya.

    "Saya melihat TNK di peristiwa ini kemarin semacam dia tidak pernah tahu bahwa dia juga bagian dari tanggung jawab moral," tegas Marten.

    Pemerintah Daerah Manggarai Barat, lanjut Marten, justru paling disorot publik padahal tidak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari TN Komodo. Retribusi wisatawan dipungut BTNK dan disetorkan ke pusat sebagai PNBP.

    "Tapi Manggarai Barat dihajar kiri kanan, satu rupiah pun uang dari Taman Nasional Komodo untuk PAD Manggarai Barat, nol," ujar Marten.

    Tanggung Jawab dan Upaya KSOP Labuan Bajo

    Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, menjelaskan bahwa KSOP hanya berperan koordinasi dengan unsur SAR saat terjadi kecelakaan. Penanggung jawab utama adalah Basarnas.

    "KSOP hanya koordinasi. PIC adalah Basarnas," jelas Stephanus.

    Stephanus membenarkan belum ada posko keselamatan di TN Komodo. Namun, KSOP telah membangun posko terpadu di Pelabuhan Marina Labuan Bajo sejak 2023.

    "Sejak saya menjabat dibuat satu Posko terpadu di terminal penumpang," ujarnya.

    KSOP juga telah menyiapkan alur laut khusus bagi kapal SAR dan kapal negara untuk mempercepat pergerakan saat operasi penyelamatan. Sebelumnya, Kepala Kantor Basarnas Maumere, Fathur Rahman, menyatakan pembangunan pos keselamatan di TN Komodo hanya memungkinkan jika Pos SAR Labuan Bajo ditingkatkan statusnya menjadi Kantor SAR Labuan Bajo.

    Kontribusi KSOP dan Isu PAD

    Dalam RDP yang sama, Anggota DPRD Manggarai Barat, Silverius Sukur, mempertanyakan kontribusi KSOP Kelas III Labuan Bajo terhadap pembangunan daerah.

    "Apa kontribusi KSOP untuk pembangunan Manggarai Barat," kata Silverius.

    Silverius mengklaim selama lima periode menjadi anggota DPRD, tidak ada satu rupiah pun kontribusi KSOP untuk pembangunan Manggarai Barat. Ia juga mempertanyakan kontribusi kapal wisata terhadap PAD daerah.

    Terkait hal tersebut, Stephanus menyebut KSOP telah menciptakan lapangan kerja. Ini melalui penerbitan sekitar 1.500 sertifikat pelaut gratis serta 820 sertifikat PAS kecil bagi kapal nelayan dan kapal wisata.

    "Kami menyampaikan data kapal dan penumpangnya setiap bulan. Kami tidak punya kewenangan menarik pajak itu," tegas Stephanus.

    Pihak Terlibat Tanggung Jawab (Versi Masing-masing) Keterangan
    DPRD Manggarai Barat Menyoroti ketiadaan posko keselamatan Mendesak kajian dan kolaborasi lintas pihak
    KSOP Kelas III Labuan Bajo Koordinasi dengan unsur SAR Telah membangun posko terpadu di Marina Labuan Bajo
    Basarnas Penanggung jawab utama saat kecelakaan Pembangunan pos di TN Komodo butuh peningkatan status Pos SAR Labuan Bajo
    Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Dituding kurang bertanggung jawab saat insiden Memungut retribusi wisatawan, disetor ke pusat sebagai PNBP
    Pemerintah Daerah Manggarai Barat Disorot publik, namun tidak memperoleh PAD dari TNK Tidak mendapatkan bagian PAD dari retribusi TN Komodo

    DPRD Manggarai Barat menekankan pentingnya sinergi untuk menjamin keselamatan wisatawan. Ini demi keberlanjutan sektor pariwisata bahari di kawasan Taman Nasional Komodo.

  • DPRD Manggarai Barat Soroti Maraknya Dermaga Liar di Perairan Labuan Bajo

    DPRD Manggarai Barat Soroti Maraknya Dermaga Liar di Perairan Labuan Bajo

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat, Silverius Sukur, menyoroti maraknya pembangunan dermaga di perairan Labuan Bajo. Dermaga-dermaga ini disebut dibangun oleh sejumlah pengelola hotel yang berlokasi di tepi laut Labuan Bajo.

    Silverius menilai keberadaan banyak dermaga tersebut merusak pemandangan laut Labuan Bajo. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Manggarai Barat dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo.

    Rapat tersebut berlangsung pada Selasa (10/2/2026). Dalam kesempatan itu, Silverius dengan tegas menyatakan keberatan terkait kondisi tersebut.

    "Dermaga-dermaga ini merusak tatanan estetika laut atau pemandangan di Manggarai Barat ini," ujar Silverius.

    Ia juga mempertanyakan kewenangan KSOP dalam proses pembangunan dermaga-dermaga tersebut. Silverius menyebut banyak dermaga yang muncul di sepanjang pantai.

    "Dermaga pink, biru, dermaga semua hotel itu. Kami tidak tahu munculnya dermaga ini atas kerja sama KSOP atau atas kewenangan KSOP sehingga dermaga ini semua hotel di pinggir laut hampir semua ada," kata Silverius.

    Ketua DPC PDIP Manggarai Barat ini menyindir luasnya otoritas KSOP. "Ini hebat ini KSOP dia punya kewenangan yang begitu besar, otoritas yang begitu luas sehingga dermaga-dermaga ini bermunculan di mana-mana," imbuhnya.

    Klarifikasi KSOP Labuan Bajo

    Kepala KSOP Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, memberikan penjelasan terkait perizinan dermaga hotel. Stephanus menjelaskan bahwa pembangunan dermaga oleh hotel memerlukan sejumlah perizinan.

    Perizinan tersebut termasuk Perizinan Pemanfaatan Kawasan Perairan dan Ruang Laut (PPKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, diperlukan juga izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

    Berikut adalah tabel perizinan yang wajib dimiliki untuk pembangunan dermaga hotel:

    Jenis Izin Lembaga Pemberi Izin
    Perizinan Pemanfaatan Kawasan Perairan dan Ruang Laut (PPKPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan
    Izin Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
    Izin Usaha (Tergantung jenis usaha pokok)

    "Apabila dermaga ini digunakan untuk kegiatan kepelabuhanan dengan usaha pokok seperti hotel maka dia wajib memiliki perizinan pokok yaitu PPKPRL, izin usaha," ujar Stephanus.