Tag: manipulasi saham

  • OJK Serahkan Tersangka Manipulasi Saham SWAT ke Kejaksaan Negeri Boyolali

    OJK Serahkan Tersangka Manipulasi Saham SWAT ke Kejaksaan Negeri Boyolali

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan tersangka tindak pidana pasar modal berinisial SAS ke Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan pada 28 Januari 2026. SAS merupakan Direktur Utama PT Sriwahana Adityakarta (SWAT) yang diduga melakukan manipulasi transaksi.

    Pelanggaran yang dilakukan SAS berupa pembentukan harga semu saham SWAT. Proses penanganan perkara ini dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Sebelumnya pada 13 Januari 2026, OJK juga telah menyerahkan tiga tersangka lain dan barang bukti terkait kasus serupa. Perkara ini terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018 di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia.

    Dalam perkara ini, para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT. Mereka menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek.

    Perbuatan ini menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT. Akibatnya, keputusan investasi masyarakat pun turut terpengaruh. Penyidik OJK telah menetapkan empat tersangka.

    Selain SAS, tersangka lainnya adalah CKN dan SB. CKN adalah General Manager PT Sri Rejeki Isman Tbk, sedangkan SB adalah pegawai bagian keuangan perusahaan tersebut. Tersangka keempat adalah H, seorang wirausaha.

    “Penyerahan para tersangka kepada penuntut umum dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan proses hukum masing-masing perkara,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Kamis (12/2/2026).

    Modus operandi dalam kasus ini melibatkan rekayasa penawaran umum perdana saham (IPO) SWAT. Mereka menggunakan rekening efek dan rekening bank pihak nominee.

    Rekening-rekening tersebut termasuk nominee dari pegawai dan perusahaan cangkang. Para tersangka mengendalikan rekening-rekening ini sebagai beneficial owner. Rekening tersebut digunakan untuk memperoleh penjatahan saham dan melakukan transaksi di pasar sekunder.

    Dampak Transaksi Rekayasa

    Transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali. Angka ini setara dengan 10,0% dari total transaksi. Volume transaksi mencapai 639.778.200 saham, atau 14,7%.

    Nilai transaksi rekayasa mencapai Rp 230.892.423.600, sekitar 13,3%. Pola transaksi tersebut diduga dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, dan inisiator beli untuk menaikkan harga.

    Pola buying market impact juga terjadi pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018. Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal.

    Berikut adalah rincian dugaan pelanggaran berdasarkan hasil penyidikan OJK:

    Tersangka Jabatan Keterlibatan
    SAS Direktur Utama SWAT Manipulasi transaksi saham SWAT, pembentukan harga semu
    CKN General Manager PT Sri Rejeki Isman Tbk Diduga bersekongkol dalam transaksi saham SWAT
    SB Pegawai Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk Diduga bersekongkol dalam transaksi saham SWAT
    H Wirausaha Diduga bersekongkol dalam transaksi saham SWAT

    Tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ancaman pidana akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Komitmen OJK Menjaga Integritas Pasar Modal

    Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional.

    OJK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Ini merupakan upaya menjaga integritas pasar modal.

    Selain itu, OJK juga berupaya memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas OJK.

  • PIPA Tegaskan Tak Terkait Manipulasi Saham, Sebut Era Baru Kendali Morris Capital

    PIPA Tegaskan Tak Terkait Manipulasi Saham, Sebut Era Baru Kendali Morris Capital

    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) angkat bicara terkait kasus dugaan tindak pidana pasar modal. Kasus ini mencuat karena adanya manipulasi harga saham atau 'saham gorengan'.

    Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya merupakan mantan pimpinan emiten dengan kode saham PIPA tersebut.

    Direktur Utama PIPA, Firrisky Ardi Nurtomo, menegaskan bahwa pihaknya tidak berafiliasi dengan tersangka. Nama-nama pimpinan PIPA yang terseret merupakan pemegang saham lama perseroan.

    "Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan kepemilikan, baik operasional maupun manajerial, dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali lama atau direksi lama dan kasus-kasus yang melibatkan tersangka-tersangka baru yang terlibat dalam perkara review atau manipulasi saham. Itu clean and clear," ungkap Firrisky dalam konferensi pers di Aston Priority Simatupang, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Firrisky menjelaskan bahwa PIPA kini memasuki era pengendali baru. Morris Capital Indonesia (MCI) menjadi pengendali perusahaan yang baru.

    Para pengendali lama telah menerima sanksi administratif langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mengindikasikan adanya pemisahan era kepemimpinan.

    "Di sini ada pemisahan era, kalau boleh dikatakan kami adalah bagian dari new PIPA, di mana ada era lama yang telah menerima sanksi baik secara pidana maupun administratif dari OJK dan tidak ada korelasi sehingga ketika pemegang saham pengendali baru masuk dan telah melalui proses yang sesuai prosedural," imbuhnya.

    Dampak Hukum dan Operasional Perusahaan

    Firrisky menambahkan, proses hukum yang berlangsung di Bareskrim Polri tidak memengaruhi operasional perseroan. PIPA memastikan operasional berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

    Sebelumnya, PIPA meraup dana segar sebesar Rp 97 miliar dari aksi korporasi penawaran umum perdana (IPO). PT Shinhan Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin efek PIPA dalam proses tersebut.

    Namun, hasil penggeledahan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menunjukkan fakta lain. PIPA disebut tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Penyebabnya, emiten tersebut tidak memenuhi persyaratan IPO terkait ketentuan valuasi aset. Temuan ini menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut.

    Penetapan Tersangka Baru

    Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini. Mereka berasal dari PT MML dan eks pejabat BEI.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak merinci nama-nama tersangka. Ketiganya adalah BH, eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI; DA, Financial Advisor; dan RE, Project Manager PIPA dalam rangka IPO.

    Meskipun demikian, peran spesifik ketiga tersangka tersebut belum diungkap ke publik.

    "Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya," kata Ade Safri dikutip detikNews, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

    Berikut rincian status PIPA dan pihak terkait dalam kasus ini:

    Entitas/Pihak Peran/Status
    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) Emiten yang terlibat dalam kasus dugaan manipulasi saham
    Firrisky Ardi Nurtomo Direktur Utama PIPA, menegaskan tidak terafiliasi dengan tersangka
    Morris Capital Indonesia (MCI) Pengendali baru PIPA
    Pengendali lama PIPA Telah dikenakan sanksi administratif OJK dan terlibat kasus
    Bareskrim Polri Penyidik kasus dugaan manipulasi pasar modal
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemberi sanksi administratif kepada pengendali lama
    PT Shinhan Sekuritas Penjamin efek PIPA saat IPO
    Bursa Efek Indonesia (BEI) Diduga menjadi tempat PIPA melantai tanpa memenuhi syarat
    BH Eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI (Tersangka)
    DA Financial Advisor (Tersangka)
    RE Project Manager PIPA dalam rangka IPO (Tersangka)
  • OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah atas berbagai pelanggaran di pasar modal. Penegakan hukum ini bertujuan menjaga integritas pasar dan melindungi investor.Total denda yang dikenakan mencapai Rp 542,49 miliar. Sanksi ini diberikan kepada 3.418 pihak yang terbukti melanggar aturan pasar modal."Untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar Rp 542,49 miliar kepada 3.418 pihak," kata Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo, dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

    Denda Terbesar dari Manipulasi Saham

    Pelanggaran keterlambatan pelaporan dan administratif menyumbang Rp 382,58 miliar dari total denda. Porsi terbesar denda ini berasal dari kasus manipulasi perdagangan saham."Dari Rp 382,58 miliar ini itu Rp 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham yaitu kepada 151 pihak," tambah Eddy.Selain denda, OJK juga membekukan izin sembilan pihak. Kemudian mencabut izin 28 pihak, serta mengeluarkan 116 perintah tertulis.Sanksi ini bertujuan menghentikan pelanggaran. Selain itu, mencegah praktik merugikan investor terulang kembali.

    Kasus Pidana Pasar Modal Terus Diproses

    Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK mencatat lima kasus pasar modal telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, 42 kasus lainnya masih diproses.Sebanyak 32 dari 42 kasus tersebut terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham."OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht sedangkan yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus dugaan tindak pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, di mana 32 kasus di antara 42 ini terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham," tutur Eddy.

    Modus Manipulasi Harga IPO

    Eddy menjelaskan, praktik manipulasi harga kerap terjadi pada penawaran umum perdana saham atau IPO. Penyimpangan ini pada mekanisme penjatahan saham yang tidak mencerminkan komposisi investor sebenarnya.Kelemahan penerapan prinsip kehati-hatian dan penggunaan informasi tidak benar turut membuka ruang manipulasi. Praktik ini berujung merugikan investor.Berikut rincian sanksi OJK periode 2022-Januari 2026:

    Jenis Sanksi Jumlah
    Total Denda Rp 542,49 Miliar
    Pihak Dikenakan Denda 3.418 Pihak
    Denda Pelanggaran Pelaporan/Administratif Rp 382,58 Miliar
    Denda Manipulasi Perdagangan Saham Rp 240,65 Miliar
    Pihak Manipulasi Perdagangan Saham 151 Pihak
    Pembekuan Izin 9 Pihak
    Pencabutan Izin 28 Pihak
    Perintah Tertulis 116 Perintah
    Kasus Pidana Selesai (Inkracht) 5 Kasus
    Kasus Pidana Sedang Diproses 42 Kasus
    Kasus Pidana Terindikasi Manipulasi Saham 32 Kasus