Tag: Masyarakat Adat

  • Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia Terus Hadapi Persoalan Serius

    Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia Terus Hadapi Persoalan Serius

    Eksistensi masyarakat adat sebagai komunitas warga yang mendahului negara, hingga kini masih menyisakan banyak persoalan di Indonesia. Berbagai kasus pembatasan akses dan ketidakpastian pemenuhan hak terus mencuat.

    Peminggiran atas ruang hidup mereka juga menjadi catatan serius dalam perjalanan kebangsaan. Entitas kekuasaan baru bernama negara kerap merebut ruang hidup masyarakat adat dengan dalih kepentingan kolektif.

    Partikularitas yang telah ada lebih dahulu sering kali dikorbankan demi kolektivitas. Padahal, kolektivitas tersebut justru hadir belakangan. Logika semacam ini membuat yang lokal dan spesifik dianggap harus tunduk pada kepentingan bersama.

    Artikel ini mengajak kita merefleksikan kembali makna kewargaan masyarakat adat. Terutama di tengah narasi yang terus-menerus mengamplifikasi 'kolektivitas'.

    Narasi ini dalam banyak kasus dipertukarkan secara problematik dengan istilah 'demi kepentingan yang lebih luas'. Padahal, keduanya memiliki makna berbeda.

    Hiariej, E., dkk. (2016), merujuk pada sejumlah sarjana, menyebutkan tiga perspektif utama dalam studi kewargaan. Perspektif liberal menekankan pemenuhan akses terhadap hak-hak dasar individu, terutama hak sipil dan politik.

    Perspektif republikan menekankan pentingnya kolektivitas dan universalitas kehidupan bersama dalam suatu komunitas politik. Sementara itu, perspektif komunitarian menyoroti arti penting identitas partikular.

    Identitas-identitas partikular tidak boleh diabaikan atau bahkan ditindas atas nama kolektivitas. Dalam konteks bangsa multikultural seperti Indonesia, perspektif komunitarian menjadi sangat relevan.

    Ini untuk merefleksikan realitas kehidupan sosial-politik mutakhir. Di tengah kritik terhadap kegagalan negara dalam mengelola pembangunan, banyak pihak kembali melirik praktik masyarakat adat.

    Praktik pengelolaan ruang hidup yang telah lama dijalankan oleh masyarakat adat mulai mendapat perhatian. Pengetahuan lokal yang terpinggirkan kini kembali dilirik banyak pihak.

    Ini termasuk tata ruang yang berpihak pada keseimbangan ekologis, politik pangan berkelanjutan, hingga cara pandang memuliakan hutan dan alam.

    Kristian Stokke, sebagaimana dikutip oleh Hiariej, E., dkk. (2016), mengidentifikasi empat dimensi kunci kewargaan. Dimensi tersebut meliputi keanggotaan (membership), status legal, hak-hak, dan partisipasi.

    Dua dimensi pertama berkaitan dengan inklusi secara kultural dan legal ke dalam komunitas warga negara. Dua dimensi berikutnya berkaitan dengan entitlements dan responsibilities yang melekat pada kewargaan itu sendiri.

    Dalam konteks masyarakat adat, keempat dimensi tersebut memiliki makna sangat penting. Dimensi-dimensi ini sebagai penanda tegas antara "orang dalam" dan "orang luar" dalam komunitas.

    Keberlangsungan dan eksistensi komunitas masyarakat adat sangat ditentukan oleh komitmen setiap anggotanya. Komitmen terhadap nilai-nilai, norma, dan praktik hidup yang telah terlembaga secara turun-temurun menjadi kunci.

    Kewargaan, dengan demikian, tidak berhenti pada status administratif. Melainkan hidup sebagai relasi sosial dan etis yang terus dipraktikkan dalam keseharian anggota masyarakat adat.

    Dimensi Kunci Kewargaan

    Dimensi Kewargaan Penjelasan
    Keanggotaan (Membership) Inklusi kultural ke dalam komunitas warga negara
    Status Legal Inklusi hukum ke dalam komunitas warga negara
    Hak-hak Entitlements yang melekat pada kewargaan
    Partisipasi Responsibilities yang melekat pada kewargaan

    Refleksi atas Kepentingan Bersama

    Proyek politik kewargaan bangsa Indonesia sejatinya berakar pada banyak partikularitas. Ini terlihat dari bentang alam, ancaman bencana, proses sosial, budaya politik, tradisi kepemimpinan, serta ekspresi spiritualitas yang tidak tunggal.

    Karena itu, definisi kepentingan kolektif seharusnya tidak dirumuskan dengan mengeksklusi keberagaman. Apalagi dengan menawarkan identitas kolektif baru yang seragam dan semu.

    Sebaliknya, kepentingan bersama perlu dibangun dengan mengangkat dan merajut berbagai kekayaan lokalitas. Hal ini menjadi apa yang oleh Stevenson (2003) disebut sebagai common culture.

    Common culture adalah kebudayaan bersama yang tumbuh dari perjumpaan antarpartikularitas, bukan dari penyeragaman. Dalam kerangka ini, masyarakat adat tidak ditempatkan sebagai pengecualian dalam proyek kebangsaan.

    Masyarakat adat justru bagian sah dari komunitas politik yang turut membentuk makna kewargaan itu sendiri. Membaca kewargaan masyarakat adat melalui kerangka politik kewargaan memperlihatkan persoalan utamanya.

    Persoalan utamanya bukan semata absennya pengakuan. Melainkan cara negara mendefinisikan dan mengoperasikan kepentingan bersama. Ketika kolektivitas dimaknai secara sempit, sebagai sesuatu yang teknokratis dan abstrak.

    Serta berjarak dari konteks lokal, masyarakat adat kerap diposisikan sebagai hambatan. Bukan sebagai bagian dari komunitas warga yang seharusnya diakui keberadaannya.

    Padahal, dalam masyarakat adat, kewargaan justru dijalankan melalui relasi yang konkret. Relasi antara manusia dan alam, antara individu dan komunitas, serta antara hak dan tanggung jawab.

    Semua relasi ini dilekatkan pada praktik hidup sehari-hari. Di titik ini, kewargaan tidak berhenti pada status legal atau pengakuan administratif.

    Kewargaan dipraktikkan sebagai komitmen etis untuk menjaga keberlanjutan hidup bersama. Tantangan politik kewargaan di Indonesia bukanlah memilih antara adat atau negara.

    Bukan juga memilih antara partikularitas atau kepentingan kolektif. Tantangannya adalah merumuskan ulang kewargaan yang mampu mengakui.

    Kolektivitas nasional justru dibangun dari keberagaman cara hidup. Pengetahuan dan relasi sosial yang telah lama ada. Tanpa pembacaan semacam ini, kewargaan akan terus menjadi bahasa eksklusi.

    Bukan menjadi ruang perjumpaan yang adil bagi seluruh warga, termasuk masyarakat adat.