Tag: Mataram

  • Pemkot Mataram Gagal Bebaskan Lahan Nuraksa-Batu Bolong

    Pemkot Mataram Gagal Bebaskan Lahan Nuraksa-Batu Bolong

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terpaksa membatalkan rencana pembebasan lahan di sepanjang Jalan Nuraksa-Batu Bolong. Rencana ini urung dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran dan adanya persyaratan khusus dari warga.

    Pembebasan lahan ini bertujuan membuka akses jalan baru. Diharapkan, langkah ini dapat mengurangi kemacetan yang semakin parah di Jalan Bung Karno.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning menjelaskan bahwa ada permintaan warga yang tidak dapat dipenuhi.

    "Di akhir-akhir ada masyarakat yang tidak setuju untuk dibebaskan spot-spot. Bukan tidak setuju lahan dibebaskan, tetapi ada tuntutan warga, harus dibebaskan secara serempak. Dan itu butuh dana besar," kata Lale Widiahning, Kamis (12/2/2026).

    Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama. Dana yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 4,7 miliar, namun dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan warga.

    Dampak dan Rencana Selanjutnya

    Lale memastikan bahwa pembatalan ini tidak menimbulkan dampak administratif. Namun, upaya untuk mengurai kemacetan di Jalan Bung Karno dan sekitarnya menjadi tertunda.

    "Tidak ada dampaknya. Namun yang jelas, ini jadi PR kita bersama (untuk mengurai kemacetan) di Jalan Gajah Mada sampai saat ini. Karena kami belum bisa mengurai kemacetan, jadi nggak ada jalan alternatif," terangnya.

    Detail Rencana Jalan Baru

    Sebelumnya, sebagian besar warga di Jalan Nuraksa dan Jalan Batu Bolong telah menyatakan kesediaannya untuk menjual lahan mereka kepada Pemkot Mataram. Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan baru.

    Berikut rincian rencana pembangunan jalan baru tersebut:

    Parameter Nilai
    Panjang Jalan 0,822 kilometer
    Lebar Jalan 6 meter

    Setelah kegagalan ini, Lale belum mengungkapkan rencana pembebasan lahan alternatif lainnya untuk mengatasi kemacetan di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Mataram masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencari solusi kemacetan di kawasan tersebut.

  • Warga Keluhkan Tarif Parkir GOR Turida Mataram Melonjak Saat Event

    Warga Keluhkan Tarif Parkir GOR Turida Mataram Melonjak Saat Event

    Sejumlah warga Kota Mataram mengeluhkan lonjakan tarif parkir di kawasan GOR Turida Mataram. Saat ada event, mereka dimintai Rp5.000 per motor, padahal tarif normalnya hanya Rp1.000.

    Kenaikan harga ini terjadi pada Kamis (12/2/2026). Pengunjung merasa kaget dengan tarif yang mendadak melambung.

    "Tinjot (kaget) saya, kok bisa Rp5.000, kita bayar parkir, biasanya Rp1.000," kata Salman, salah seorang pengunjung, Kamis (12/2/2026).

    Salman mengaku terpaksa membayar tarif tersebut. Ia menyebut, kehadiran event sepak bola menjadi alasan dirinya datang ke GOR.

    "Mau nggak mau, saya bayar. Coba kalau tidak ada event nonton bola di dalam, nggak ke sini deh saya," ujarnya.

    Senada dengan Salman, Wawan, pengunjung lainnya, juga mengeluhkan hal serupa. Ia menduga kenaikan tarif ini berlaku untuk semua pengunjung.

    "Kayaknya digetok Rp5.000 semua deh, soalnya beberapa orang yang saya tanya, ngakunya bayar Rp5 ribu juga. Mungkin karena ada event bola beberapa pekan ini, jadi dibawa aji mumpung, tapi mahal banget loh," keluhnya.

    Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Zulkarwin, menyatakan pihaknya sedang berkoordinasi. Koordinasi dilakukan dengan Dispora NTB terkait tarif parkir Rp5.000 untuk motor tersebut.

    "Kalau GOR Turida Mataram itu wewenang provinsi, sebagai pemilik lahan. Kami sudah minta Dispora untuk mendaftarkan (titik parkir di sana), nanti kita akan koordinasi dengan Dispora," kata Zulkarwin, saat dikonfirmasi, Kamis.

    Berikut adalah perbandingan tarif parkir di GOR Turida Mataram:

    Kondisi Tarif Normal Tarif Saat Event
    Motor Rp1.000 Rp5.000

    Pantauan di lokasi, area parkir di halaman GOR Turida Mataram tampak padat. Kendaraan roda dua maupun roda empat memenuhi area tersebut.

    Bahkan, area jalan raya turut diubah menjadi titik parkir. Akibatnya, kemacetan tidak terhindarkan saat event bola berlangsung di dalam GOR.

    Penegasan Larangan Parkir Liar

    Zulkarwin menambahkan, pihaknya akan segera bertindak. Ia berjanji akan menurunkan Kepala UPTD terkait hal ini.

    "Nanti kami minta Kepala UPTD untuk turun, karena ada event-event khusus seperti itu," jelasnya.

    Zulkarwin menegaskan bahwa parkir di jalan raya adalah tindakan melanggar hukum. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak membayar parkir di lokasi tidak resmi.

    "Kalau parkir di jalan kami tidak akan izinkan, ndak boleh. Itu jalan provinsi, jalan nasional. Itu jelas parkir liar. Di mana-dimana kalau parkirnya liar, jangan dibayar. Bayar itu ke tempat titik parkir yang terdaftar," tegas Zulkarwin.

  • Pemkot Mataram Jamin Pasien PBI JKN Nonaktif Sementara Tetap Dilayani Faskes

    Pemkot Mataram Jamin Pasien PBI JKN Nonaktif Sementara Tetap Dilayani Faskes

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menjamin pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan dengan status nonaktif sementara tetap dapat memperoleh pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Mataram.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, Emirald Isfihan, menyatakan pihaknya telah menerima surat keputusan Menteri Sosial (Mensos) serta edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Edaran tersebut secara tegas melarang rumah sakit menolak pasien dengan status JKN nonaktif sementara.

    “Jadi sudah ada edarannya dan ini ditujukan ke rumah sakit yang terkendala pasien-pasien tersebut. Di sini sudah jelas larangannya untuk tidak menolak pasien,” tegas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, Emirald Isfihan, Kamis (12/2/2026).

    Emirald menjelaskan, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram akan memverifikasi data peserta JKN yang berstatus nonaktif sementara.

    Proses verifikasi tersebut diberikan waktu secara nasional selama tiga bulan.

    “Beberapa direktur rumah sakit sudah ada yang mengontak saya dan saya sudah laporkan ini ke Pak Sekda. Pada prinsipnya, kami akan melihat kasus per kasus, karena memang ini diberikan waktu 3 bulan untuk verifikasi data secara nasional,” katanya.

    Ia menambahkan, pasien JKN nonaktif sementara yang datang ke rumah sakit tetap harus diberikan pelayanan.

    Keluarga pasien dapat mengurus administrasi dalam waktu 3×24 jam dengan melapor ke Dinas Sosial.

    Pelaporan tersebut untuk proses verifikasi dan kemungkinan reaktivasi kepesertaan.

    “Pasiennya tetap dilayani, kenapa? Karena masih ada waktu pengurusan 3×24 jam. Jadi jangan ditolak, tetap dilayani. Sementara, keluarganya bisa melapor (status nonaktif) ke Dinas Sosial untuk memverifikasi data. Kalau dari Dinsos nanti akan dicek secara nasional, bisa di reaktivasi. Karena sumber pendanaan ini dari pusat, JKN PBI,” ujarnya.

    Koordinasi akan terus dilakukan antara penanggung jawab (PIC) di rumah sakit dengan Dinkes maupun Dinsos.

    Langkah ini untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien PBI JKN nonaktif sementara tetap berjalan lancar.

    Prioritas Pelayanan Kesehatan

    Emirald menggarisbawahi beberapa kondisi pasien yang menjadi prioritas pelayanan.

    Prioritas ini mencakup pasien dengan kondisi kronis yang membutuhkan pengobatan rutin, pasien gawat darurat, rawat inap, operasi, cuci darah, operasi jantung, hingga tindakan medis berbiaya tinggi.

    “(Masyarakat) tidak perlu cemas,” tandasnya.

    Kategori Pasien Prioritas Jenis Penyakit/Tindakan Medis
    Penyakit Kronis Pengobatan rutin
    Gawat Darurat Segala kondisi gawat darurat
    Rawat Inap Semua jenis rawat inap
    Tindakan Bedah Operasi
    Kondisi Khusus Cuci darah, operasi jantung, tindakan berbiaya tinggi

    Sebelumnya, layanan PBI JKN BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif memicu aduan dari sejumlah warga Kota Mataram ke Dinas Sosial Mataram, Rabu (11/2/2026).

    Warga berdatangan ke Kantor Dinsos Mataram untuk mencari penjelasan dan solusi.

    Kartu BPJS Kesehatan mereka tidak dapat digunakan untuk berobat maupun kontrol ke rumah sakit.

    Pantauan detikBali di lokasi menunjukkan warga mengantre di Kantor Dinsos Mataram.

    Mereka ingin mengetahui penyebab penonaktifan layanan BPJS PBI tersebut.

    “Sangat kami sayangkan. Jadi orang tua saya tak bisa pakai BPJS Kesehatan, karena statusnya di BPJS PBI nonaktif,” kata salah satu warga, Yuli.

    Akibat status PBI JKN yang nonaktif, Yuli terpaksa menggunakan layanan umum agar orang tuanya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “AKhirnya bayar umum. Adik saya yang bayar kemarin. Itupun lumayan buat kami nominalnya, ada mungkin Rp 300 ribuan, tapi itu belum sama biaya rawat inapnya,” terangnya.

  • DPR RI Dorong Pemkot Mataram Gaungkan Taman Mayura Terintegrasi Nasional

    DPR RI Dorong Pemkot Mataram Gaungkan Taman Mayura Terintegrasi Nasional

    Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk lebih aktif mempromosikan Taman Mayura. Tujuannya adalah agar taman bersejarah ini dapat terintegrasi secara nasional sebagai cagar dan situs budaya. Hingga saat ini, Taman Mayura yang berlokasi di Jalan Purbasari, Mayura, Cakranegara, belum memiliki status integrasi nasional.

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar Taman Mayura mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. "Taman Mayuran ini akan kita usahakan, (makanya) kami mendorong pemerintah daerah khususnya, Pemkot Mataram untuk memperhatikan situs, cagar budaya dan sejarah ini," kata Lalu Hadrian, saat diwawancarai seusai kunjungan rombongan Komisi X DPR RI di Taman Mayura, Kota Mataram, Rabu (11/2/2026) sore.

    Menurut Lalu Hadrian, Taman Mayura memiliki nilai sakral dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kota Mataram. Ia membandingkannya dengan Taman Narmada di Lombok Barat yang sudah teregistrasi secara nasional.

    "Taman Mayuran ini adalah salah satu tempat yang sakral, dan menjadi saksi sebuah kota, yang namanya Mataram," ujarnya.

    "Kalau di Lombok Barat ada Taman Narmada, dan Taman Narmada ini sudah terdaftar, teregistrasi. Tinggal Taman Mayura ini, (yang) belum terigestrasi secara nasional," sambung Lalu.

    Setelah berdialog dengan budayawan dan perwakilan pemerintah daerah terkait, Lalu Hadrian menuturkan, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti status Taman Mayura. Pihaknya berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke Kementerian Kebudayaan.

    "Setelah ini, kita akan mengecek di kementerian, dan memastikan Taman Mayura ini teregistrasi di nasional, sebagai cagar budaya dan situs sejarah," jelasnya.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan Taman Mayura mendapat pengakuan resmi di tingkat nasional.

    Dampak Registrasi Terhadap Anggaran

    Lalu Hadrian menjelaskan, registrasi Taman Mayura secara nasional akan membawa kemudahan dalam pengajuan anggaran. Status resmi sebagai cagar budaya dan situs sejarah akan menjadi nomenklatur yang sah.

    "Kalau sudah teregistrasi, maka registrasi itu sebagai nomenklatur. Kalau sudah ada nomenklaturnya, maka pengajuan anggaran dan sebagainya akan lebih mudah (diraih)," tandas Lalu.

    Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari registrasi nasional Taman Mayura:

    Aspek Manfaat
    Pengajuan Anggaran Mempermudah akses dana pemeliharaan dan pengembangan.
    Pengakuan Nasional Meningkatkan status dan perlindungan hukum terhadap situs.
    Promosi Pariwisata Menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional.
    Penelitian & Konservasi Mendorong studi dan upaya pelestarian lebih lanjut.

    Dengan demikian, upaya Komisi X DPR RI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan Taman Mayura sebagai aset budaya penting bagi Mataram dan Indonesia.

  • Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Sebanyak 9.856 kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Mataram dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan ini merupakan dampak dari penyesuaian aturan terkait kategori tingkat kesejahteraan (desil) masyarakat.

    Penonaktifan tersebut berdasarkan aturan Kemensos, di mana penerima bantuan hanya mereka yang berada di desil 1-5. Sedangkan masyarakat desil 6-10 tidak lagi menerima bantuan. Perubahan ini memengaruhi ribuan jiwa di Kota Mataram.

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Mataram, Muhamad Zubaidi, menjelaskan kebijakan ini. Hal itu disampaikan saat ditemui di ruangannya, Rabu (11/2/2026).

    “Sesuai aturan Kemensos, yang menerima bantuan hanya mereka yang ada di desil 1-5. Sedangkan desil 6-10 tidak,” kata Muhamad Zubaidi, Rabu (11/2/2026).

    Dari data aplikasi, 9.856 jiwa warga Mataram dinonaktifkan. Mereka tidak lagi menerima bantuan sosial maupun kesehatan dari pemerintah. Namun, status nonaktif tidak bersifat permanen.

    Mekanisme Reaktivasi Kepesertaan

    Warga yang merasa layak mendapatkan bantuan iuran, tapi kepesertaannya nonaktif, diminta segera melapor. Dinsos Mataram membuka jalur reaktivasi bagi mereka yang memenuhi syarat.

    “Kita tetap melakukan reaktivasi, sesuai SK Kemensos 03/HUK/2026 tanggal 22 Januari 2026, kita sudah berhasil melakukan reaktivasi sebanyak 2.051 per 11 Februari ini. Dengan total 159.683 jiwa yang aktif PBI, sementara 9.856 PBI JK dinonaktifkan,” terang Muhamad Zubaidi.

    Proses reaktivasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

    “Reaktivasi ini kita berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan syarat harus melampirkan dua surat, antara lain surat keterangan sakit dari rumah sakit dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial,” sambung Muhamad Zubaidi.

    Jika dalam proses reaktivasi didapatkan warga yang tidak sesuai syarat aturan Kemensos, maka warga tersebut tetap dinyatakan nonaktif sebagai penerima BPJS PBI.

    “Pada saat reaktivasi kita temukan ada yang layak dan tidak layak, hanya saja yang kita anggap masih layak ini (posisinya) dia tidak sakit, jadi tidak bisa kita reaktivasi, karena syarat tadi itu yang tidak memenuhi syarat,” terang Muhamad Zubaidi.

    Rincian Data Penerima Bantuan Mataram

    Data Dinsos Mataram mencatat total 144.521 keluarga atau 453.115 jiwa aktif menerima bantuan Kemensos. Rinciannya tersebar di berbagai desil kesejahteraan.

    Rincian keluarga penerima bantuan Kemensos di Mataram berdasarkan desil:

    Desil Jumlah Keluarga
    Desil 1 13.546
    Desil 2 13.100
    Desil 3 1.612
    Desil 4 12.055
    Desil 5 13.625

    “Total desil 6-10 ada 67.386 keluarga atau sekitar 217.105 individu,” tandas Muhamad Zubaidi.

    Penjelasan Tambahan dari Dinsos Mataram Sebelumnya

    Sebelumnya, Kemensos menghapus sekitar 1,8 juta warga penerima bantuan sosial (bansos) dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ribuan warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk yang terdampak pengurangan ini.

    “Ada sekitar 7.325 warga kami yang terpental dari Penerima Bantuan Iuran (PBI Jaminan Kesehatan),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Ampenan, Kota Mataram, sebelumnya.

    Pengurangan jumlah penerima bansos ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kemensos Nomor 78 Tahun 2025. Menurut Samsul, ada beberapa faktor penyebab warga Mataram dihapus sebagai penerima Bansos PBI JK.

    Salah satunya, karena tidak lagi masuk dalam kategori Desil 1-4. Kebijakan ini menegaskan kembali kriteria desil sebagai penentu kelayakan penerima bantuan sosial.

    “Alasan dari Kemensos, mereka (warga yang terpental dari bansos PBI-JK) masuk kategori Desil 6 ke atas. Di mana Desil 1 dianggap sangat miskin, Desil 1 dianggap miskin, Desil 3 hampir miskin, Desil 4 rentan miskin, Desil 5 pas-pasan. Sementara Desil 6-8 dianggap mampu,” beber Lalu Samsul Adnan.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Lalu Samsul Adnan, akan mengecek kondisi warga yang terhapus dari data DSEN Kemensos. Ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran.

    “Dari data Dinsos, warga yang masuk dalam Desil 1-5 biasanya penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNt). Sedangkan Desil 1-4 merupakan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” imbuhnya.

  • Pemkot Mataram Gelar Pasar Rakyat di Enam Titik Jelang Ramadan 2026

    Pemkot Mataram Gelar Pasar Rakyat di Enam Titik Jelang Ramadan 2026

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menggelar pasar rakyat di enam lokasi menjelang Ramadan 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahap untuk stabilkan harga kebutuhan pokok.

    Tahap pertama akan dilaksanakan pada 11-13 Februari 2026, sedangkan tahap kedua pada 24-26 Februari 2026. Pasar rakyat ini diadakan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga terjangkau.

    Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Sri Wahyunida, menjelaskan jadwal pelaksanaan. Pasar rakyat akan berlangsung total enam hari.

    "Pasar rakyat ini kami gelar enam hari, tiga hari sebelum Ramadan dan tiga hari setelah Ramadan. Hari pertama pasar rakyat akan kami mulai besok, Rabu (11 Februari 2026) di halaman kantor Lurah Pejeruk, Ampenan," kata Sri Wahyunida, Selasa (10/2/2026).

    Berikut rincian lokasi dan jadwal pasar rakyat Pemkot Mataram:

    Tanggal Lokasi Pasar Rakyat Kecamatan
    11 Februari 2026 Halaman kantor Lurah Pejeruk Ampenan
    12 Februari 2026 Jalan Candi Pawon, Getap Barat Cakranegara Selatan
    13 Februari 2026 Jalan Gotong Royong, Gang Permana, Lingkungan Tempit Ampenan
    24 Februari 2026 Halaman kantor Lurah Kekalik Jaya Sekarbela
    25 Februari 2026 Jalan Gegutu Timur, Rembiga Selaparang
    26 Februari 2026 Halaman SDN 43 Ampenan, Jalan Geguntur Raya, Jempong Baru Ampenan

    Kegiatan ini menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Terutama menjelang bulan suci Ramadan.

    "Kegiatan ini sebagai bentuk stabilitas harga menjelang Ramadan. Ini momen yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat," ujarnya.

    Ketersediaan Bahan Pokok dan Harga Terjangkau

    Berbagai kebutuhan pokok (bapok) akan tersedia di pasar rakyat. Di antaranya beras, telur ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, tomat, bawang merah, dan bawang putih.

    "Kami tahu beberapa kebutuhan bahan pokok (bapok) menjelang Ramadan mengalami kenaikan, dengan adanya bazar pasar rakyat ini, mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau," tuturnya.

    Sebanyak 30-35 distributor akan berpartisipasi dalam pasar rakyat. Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan terlibat.

    Total peserta diperkirakan mencapai 40-45 pihak. Perum Bulog turut mendukung dengan menyediakan Minyakita, beras SPHP, dan beras premium.

    "Insyaallah nanti Bulog akan menyiapkan MinyaKita dan beras SPHP maupun beras premium di pasar rakyat," terangnya.

    Nida menambahkan, telur ayam ras ukuran besar akan dibanderol Rp 54 ribu per tray. Harga ini lebih murah dibandingkan di pasar tradisional yang sekitar Rp 60 ribu per tray.

    "Nanti kami undang distributor telur, harganya bisa Rp 54 ribu per tray untuk ukuran besar. Jadi paling tidak harganya lebih miring daripada harga di pasar Rp 60 ribu per tray," imbuhnya.

    Harga cabai rawit juga dipastikan lebih terjangkau. Pemkot Mataram telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI).

    Tujuannya agar cabai rawit dapat dijual sekitar Rp 80 ribu per kilogram. Harga ini lebih murah Rp 10-15 ribu dari harga pasaran saat ini.

    "Sedangkan, untuk cabai rawit, kami sudah bersurat kepada mitra Bank Indonesia (BI). Mungkin (cabainya) bisa dijual di harga Rp 80 ribu, lebih murah Rp 10-15 ribu dari harga (saat ini)," tandasnya.

  • Remaja Residivis Pencurian Motor di Mataram Ditangkap Usai Kabur ke Sumbawa

    Remaja Residivis Pencurian Motor di Mataram Ditangkap Usai Kabur ke Sumbawa

    Sopian Rizaldi alias Zaldi (17), pelaku pencurian sepeda motor asal Kampung Jawa, Kelurahan Cakranegara Barat, Mataram, NTB, akhirnya berhasil diringkus polisi. Remaja tersebut ditangkap setelah sempat melarikan diri ke Pulau Sumbawa.

    Zaldi telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian. Penangkapan terjadi pada Senin (9/2/2026).

    Kasatreskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, menjelaskan bahwa pelaku sempat kabur cukup lama. "Pelaku ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sebelumnya, pelaku ini sempat melarikan diri ke Pulau Sumbawa untuk menghindari kejaran petugas," kata Dharma, Selasa (10/2/2026).

    Zaldi berhasil diamankan saat kembali ke Kota Mataram setelah sempat menghilang dan berpindah-pindah tempat.

    Modus Operandi Pencurian

    Aksi pencurian ini terjadi pada 14 Oktober 2025 siang. Zaldi mencuri sepeda motor milik korban di sebuah kos-kosan di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Mataram.

    Korban memarkir sepeda motor di depan kamar kos tanpa mengunci stang. Setelah itu, korban masuk ke dalam kamar.

    Tidak lama kemudian, korban keluar dan mendapati motornya sudah tidak ada. Korban sempat bertanya kepada penghuni kos lain, namun tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Korban lalu membuat laporan ke Polresta Mataram.

    Identifikasi dan Rekam Jejak Pelaku

    Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), identitas pelaku berhasil dikantongi polisi. Namun, saat hendak diamankan, Zaldi sudah melarikan diri ke Pulau Sumbawa. "Pelaku sempat menghilang cukup lama dan berpindah-pindah tempat. Pada akhirnya, pelaku berhasil kami amankan saat kembali ke Kota Mataram," kata Dharma.

    Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Zaldi merupakan residivis kasus pencurian. Ini bukan kali pertama ia berurusan dengan hukum.

    Daftar Kasus Pencurian yang Diakui Pelaku
    No. Jenis Kejahatan Lokasi
    1. Pencurian Motor Lokasi 1 (Mataram)
    2. Pencurian Motor Lokasi 2 (Mataram)
    3. Pencurian Motor Lokasi 3 (Mataram)
    4. Pencurian HP Wilayah Kota Mataram

    Dalam pemeriksaan awal, Zaldi mengakui telah melakukan tiga kali pencurian motor di lokasi berbeda. "Pelaku ini pernah juga melakukan aksi pencurian Hp di wilayah Kota Mataram," ujar Dharma.

    Sanksi Hukum

    Atas perbuatannya, Zaldi dijerat Pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Ia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

  • Harga Cabai Rawit di Mataram Melambung Tembus Rp 110 Ribu per Kilogram

    Harga Cabai Rawit di Mataram Melambung Tembus Rp 110 Ribu per Kilogram

    Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali melonjak tajam. Kenaikan drastis ini membuat harga cabai rawit menembus Rp 100 ribu hingga Rp 110 ribu per kilogram.

    Sebelumnya, harga cabai rawit berada di kisaran Rp 30 ribu per kilogram. Kenaikan signifikan ini tentu membebani warga.

    Mahalnya harga cabai rawit membuat sebagian warga Mataram beralih membeli cabai rawit baskara asal Bima. Jenis cabai ini dinilai lebih murah sebagai alternatif.

    "Ya, lebih murah soalnya. Mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 55 ribu per kilogram. Lumayan banget harganya, hampir setengah harga cabai lokal," kata Komala, warga Mataram, Selasa (10/2/2026).

    Hal serupa diungkapkan Novianti. Ia mengaku terpaksa membeli cabai baskara dari Bima karena harga cabai lokal terus merangkak naik.

    "Per hari ini saja sudah tembus Rp 110 ribu. Mahal banget. Terpaksa beli cabai baskara Bima jadinya. Lumayan lah dapet Rp 55 ribu per kilogram. Walaupun rasanya nggak terlalu pedas, tapi mau bagaimana lagi, harga cabai rawit lokal mahal banget," keluhnya.

    Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengatakan harga cabai rawit melonjak dalam beberapa hari terakhir. Harga cabai lokal di Pasar Mandalika tembus Rp 95 ribu per kilogram.

    Di Pasar Dasan Agung, harganya mencapai Rp 100 ribu per kilogram. Bahkan, bisa lebih dari itu untuk pasar-pasar lainnya.

    Menurut Nida, cabai baskara dari Bima sudah mulai masuk ke Pasar Mandalika dengan harga Rp 55 ribu per kilogram. Kehadiran cabai dari luar daerah ini diharapkan memberi alternatif bagi konsumen.

    "Insyallah (cabai baskara ini bisa menekan tingginya harga cabai saat ini), yang penting (saat ini) ada pembanding untuk pilihan, sehingga stok (lokal) kota masih tersedia," katanya.

    Pemantauan Gubernur NTB

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Induk Mandalika, Selasa (10/2/2026). Ia menemukan harga cabai rawit berada di kisaran Rp 90 ribu hingga Rp 95 ribu per kilogram.

    Harga tersebut jauh di atas harga acuan yang ditetapkan, yaitu Rp 57 ribu per kilogram.

    Iqbal menyebut kenaikan harga dipicu curah hujan yang menghambat panen. Selain itu, tingginya pasokan cabai ke Pulau Jawa dan meningkatnya permintaan jelang Ramadan juga menjadi faktor pemicu.

    Pemprov NTB pun akan menggelar gerakan pangan murah pada Jumat (13/2).

    "Nanti ada gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB," kata Iqbal.

    Ia memastikan tidak ada indikasi penimbunan. Iqbal meminta pengepul memprioritaskan kebutuhan lokal agar harga segera terkendali.

    Stok Pangan Jelang Ramadan

    Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Irnadi Kusuma, memastikan stok pangan jelang Ramadan masih mencukupi. Meski harga cabai tinggi, bahan pokok lain masih relatif aman.

    "Harga bahan pokok yang lumayan tinggi masih didominasi cabai. Yang lain masih rata-rata pada level aman," ujarnya.

    Berikut adalah pergerakan harga cabai rawit di Mataram:

    Pasar Harga (per kg) Tanggal
    Pasar Mandalika Rp 95.000 10 Februari 2026
    Pasar Dasan Agung Rp 100.000 10 Februari 2026
    Harga Acuan Rp 57.000 –
    Rata-rata Disperindag Rp 81.667 10 Februari 2026

    Berdasarkan data Disperindag NTB per 10 Februari 2026, harga cabai rawit merah tercatat sekitar Rp 81.667 per kilogram. Namun, di lapangan harga bergerak hingga Rp 90 ribu sampai Rp 95 ribu per kilogram.

    "Tetap kita pantau setiap hari pergerakan harganya, terutama menjelang Ramadan," tegas Irnadi.

  • Sidang Pembunuhan Brigadir Esco Fasca Rely Dimulai di PN Mataram

    Sidang Pembunuhan Brigadir Esco Fasca Rely Dimulai di PN Mataram

    Pengadilan Negeri (PN) Mataram pada Selasa (10/2/2026) memulai persidangan kasus pembunuhan Brigadir Esco Fasca Rely. Lima orang didakwa dalam perkara ini. Mereka adalah istri korban, Briptu Rizka Sintiyani, serta Siaun, Nuraini, Paozi, dan Dani Rifkan.

    Sidang perdana mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Pembacaan dakwaan dilakukan secara terpisah. JPU lebih dulu membacakan dakwaan terhadap Briptu Rizka.

    Dalam dakwaan, Briptu Rizka didakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Perbuatan tersebut mengakibatkan Brigadir Esco Fasca Rely meninggal dunia.

    “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga),” kata Ni Made Saptini selaku perwakilan jaksa penuntut, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, Briptu Rizka juga didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya. Pasal yang dikenakan yakni Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 338 KUHP. Dakwaan ini memperkuat tuduhan terhadap Rizka.

    Dakwaan Empat Terdakwa Lain

    Empat terdakwa lainnya, Siaun, Nuraini, Paozi, dan Dani Rifkan, mendengarkan pembacaan dakwaan secara bersamaan. Mereka didakwa turut serta dalam pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 459 KUHP dan/atau Pasal 458 ayat (1) KUHP jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.

    Selain itu, mereka juga didakwa melakukan tindak pidana menyembunyikan atau menghilangkan jenazah korban. Tujuannya adalah menyembunyikan kematian Brigadir Esco Fasca Rely.

    “Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 270 jo Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP,” ucap jaksa.

    Para terdakwa menyatakan sepakat untuk mengajukan eksepsi. Hakim ketua Putu Suyoga menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa (4/2/2026) dengan agenda pembacaan eksepsi. Sidang ini akan menjadi tahap berikutnya dalam kasus ini.

    Kronologi Penemuan Jenazah

    Brigadir Esco Fasca Rely ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya. Lokasi penemuan di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, pada 24 Agustus lalu. Anggota Intel Polsek Sekotong itu pertama kali ditemukan oleh salah satu tersangka, Saiun alias SA.

    Saat ditemukan, jasad Brigadir Esco dalam kondisi membusuk. Wajahnya rusak dan leher terikat tali di bawah pohon. Berikut adalah rincian penemuan jenazah:

    Detail Keterangan
    Lokasi Penemuan Kebun belakang rumah di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat
    Tanggal Penemuan 24 Agustus
    Kondisi Jenazah Membusuk, wajah rusak, leher terikat tali di bawah pohon
    Penemu Pertama Saiun alias SA (salah satu tersangka)
    Korban Brigadir Esco Fasca Rely, Anggota Intel Polsek Sekotong

    Awalnya, penemuan tersebut diduga sebagai kasus bunuh diri. Namun, hasil penyelidikan dan penyidikan Polres Lombok Barat menunjukkan hal berbeda. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah Briptu Rizka Sintiyani. Selanjutnya, Saiun alias SA, Nuraini alias NU, Paozi alias PA, dan Deni alias DR juga ditetapkan sebagai tersangka.

  • Pemkot Mataram Catat 1.100 Anak Stunting pada 2025

    Pemkot Mataram Catat 1.100 Anak Stunting pada 2025

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mencatat sekitar 1.100 anak di wilayahnya masih mengalami stunting pada tahun 2025. Angka ini setara dengan 6,57 persen dari total populasi anak di Kota Mataram.

    "Sekitar 6,57 persen," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, Mohammad Carnoto, Selasa (10/2/2026).

    Carnoto menjelaskan, prevalensi stunting di Kota Mataram menunjukkan penurunan signifikan. Angka tersebut berhasil ditekan hingga di bawah 14 persen pada tahun 2025.

    Dengan capaian ini, Mataram menduduki posisi sebagai kabupaten/kota dengan angka stunting terendah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

    DP2KB Mataram berkomitmen untuk terus menekan angka stunting. Target yang ditetapkan adalah mencapai 5 persen pada tahun 2026.

    Upaya penekanan dilakukan melalui intervensi berkelanjutan. Fokus utama adalah pada Keluarga Berisiko Stunting (KBS).

    Berdasarkan laporan gizi pada aplikasi Sigizikesga Kementerian RI 2026, Kota Mataram menjadi wilayah dengan prevalensi stunting terendah di NTB.

    Prevalensi stunting di beberapa wilayah NTB sebagai berikut:

    Kabupaten/Kota Prevalensi Stunting (2026)
    Kota Mataram 6,57%
    Lombok Barat 9,58%
    Lombok Tengah 9,99%
    Lombok Timur 22,39%
    Sumbawa 10,70%
    Dompu 12,61%
    Bima 12,22%
    Sumbawa Barat 7,1%
    Lombok Utara 14,18%
    Kota Bima 9,49%

    Angka Kota Mataram sebesar 6,57 persen, disusul Lombok Barat (9,58 persen) dan Lombok Tengah (9,99 persen).

    Pemberian Suplemen Khusus

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram telah menggencarkan pemberian suplemen khusus. Suplemen ini ditujukan bagi anak-anak yang mengalami stunting.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi menekan angka stunting. Targetnya, mencapai di bawah 5 persen.

    "Pemberian suplemen ini sudah kami berikan sejak 2024 lalu. Suplemen ini pemberian dari salah satu donatur, yang men-support," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan.

    Emirald menjelaskan, suplemen yang diberikan berbentuk saset. Mirip dengan minuman saset pada umumnya.

    "Bentuk suplemennya itu seperti saset tolak angin. Suplemen ini punya kandungan tinggi protein dan asam amino," beber Emirald.

    Kandungan tersebut dinilai bagus untuk perkembangan dan daya tahan tubuh anak. "Pemberian suplemen ini terus berjalan, sampai saat ini," tambahnya.

    Namun, pemberian suplemen ini difokuskan pada sasaran tertentu. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran.

    "Karena keterbatasan anggaran dan jumlah, kita berikan kepada target-target tertentu," imbuh Emirald.

    Emirald berharap, ke depan semakin banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. "Mudah-mudahan kedepan semakin banyak suport dan pihak-pihak yang membantu. Bentuk implementasi dari gerakan orang tua asuh juga," pungkasnya.