Tag: Maumere

  • Kang Dedi Mulyadi Jemput 13 Warga Jabar Korban TPPO di NTT

    Kang Dedi Mulyadi Jemput 13 Warga Jabar Korban TPPO di NTT

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Senin (23/2/2026), menjemput langsung 13 perempuan asal Jawa Barat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sebelumnya bekerja di Pub Eltras Maumere.

    Kang Dedi Mulyadi, sapaan akrabnya, memastikan bahwa proses hukum terkait kasus TPPO ini akan terus berjalan, meskipun para korban telah kembali ke Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi menjelaskan alasan penjemputan ini adalah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para korban, serta memberikan dukungan agar mereka siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. "Mereka hari ini pulang dulu dan nanti mereka kembali berdasarkan keputusan perkara," ujarnya dalam rekaman video.

    Menurut Dedi, ke-13 warga Jabar tersebut mengalami kekerasan dan tidak menerima upah sesuai perjanjian saat bekerja di Pub Eltras.

    Suster Fransiska Imakulata, Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), membenarkan bahwa para korban TPPO telah dijemput dan dipulangkan ke Jawa Barat. TRUK-F adalah pihak yang menerima pengaduan dan mendampingi para korban.

    Suster Ika, sapaan akrab Fransiska, sebelumnya membeberkan kronologi kasus ini. Pada Januari 2026, 13 perempuan pekerja pub tersebut meminta bantuan TRUK-F karena mengalami kekerasan dan ketidakadilan di Pub Eltras Maumere. Mereka berasal dari berbagai kota di Jawa Barat, termasuk Bandung, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta.

    Para korban berusia antara 17 hingga 26 tahun, bahkan ada yang mulai bekerja sejak usia 15 tahun. Saat direkrut, mereka dijanjikan gaji Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per bulan, mes gratis, pakaian, dan fasilitas kecantikan gratis. Namun, kenyataannya jauh berbeda. "Mereka mengalami kekerasan fisik dan mental dari pengelola Pub Eltras seperti dipaksa kerja waktu sakit, dijambaki, diludahi, ditampar, diseret, dilecehkan secara seksual dan dicekik," ungkap Suster Ika.

  • Jeratan TPPO di Pub Eltras Maumere: 13 Perempuan Jadi Korban Kekerasan dan Eksploitasi

    Jeratan TPPO di Pub Eltras Maumere: 13 Perempuan Jadi Korban Kekerasan dan Eksploitasi

    Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali mencuat. Kali ini, 13 perempuan menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di Pub Eltras, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Fakta ini diungkap oleh Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), Suster Fransiska Imakulata.

    Para korban, yang berasal dari berbagai kota di Jawa Barat seperti Bandung, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta, berusia antara 17 hingga 26 tahun. Ironisnya, beberapa di antara mereka telah mulai bekerja sejak usia 15 tahun.

    Suster Fransiska menjelaskan bahwa pada Januari 2026, TRUK-F menerima permohonan bantuan dari 13 pekerja pub tersebut. Mereka mengaku mengalami kekerasan dan ketidakadilan selama bekerja di Pub Eltras.

    Modus perekrutan, menurut Fransiska, dilakukan melalui teman yang sudah bekerja di Maumere sejak 2023 hingga 2025. Para korban dijanjikan upah menggiurkan antara Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per bulan, fasilitas mes gratis, pakaian, serta perawatan kecantikan gratis.

    Namun, kenyataan pahit jauh dari harapan. "Mereka mengalami kekerasan fisik dan mental dari pengelola Pub Eltras seperti dipaksa kerja waktu sakit, dijambaki, diludahi, ditampar, diseret, dilecehkan secara seksual dan dicekik," ungkap Fransiska kepada detikBali.

    Eksploitasi tak hanya berhenti di situ. Mes gratis yang dijanjikan ternyata fiktif. Mereka justru dibebankan biaya sewa Rp 300 ribu per bulan. Selain itu, jatah makan hanya sekali sehari, dan mereka dilarang meninggalkan area pub. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari pun, mereka harus membayar kepada karyawan pub sebesar Rp 50 ribu.

    Sistem denda yang diterapkan juga sangat memberatkan. Denda sebesar Rp 2,5 juta dikenakan jika menolak melayani kebutuhan seksual tamu, atau terlibat adu mulut. Denda Rp 5 juta berlaku untuk perkelahian atau perusakan fasilitas pub, dan Rp 100 ribu jika masuk ke kamar teman.

    Korban diperbolehkan berutang (kasbon), namun pencatatan tidak dilakukan dengan benar. Akibatnya, dalam sebulan mereka hanya menerima uang ratusan ribu rupiah setelah dipotong berbagai denda.

    Puncak ketegangan terjadi pada 20 Januari 2026. Para pekerja pub mengirimkan pesan singkat (WhatsApp) kepada Fransiska, mengungkapkan kondisi batin mereka yang hancur akibat tekanan dan ketakutan.

    "Mereka mengaku berada dalam tekanan hebat (stres) karena kekerasan yang terus-menerus dan rasa ketakutan untuk keluar dari lingkungan Pub Eltras. Mereka memohon agar Suster Ika, melaporkan hal ini ke Polres agar mereka segera dijemput dan lapor polisi," ujar Fransiska.

    Dalam proses klarifikasi kasus, manajemen Pub Eltras diduga melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan (obstruction of justice). Pada 23 Januari 2026, saat memberikan keterangan di Polres, para korban dipaksa memberikan keterangan palsu di bawah ancaman denda besar.

    "Di sini, penderitaan mental korban berlipat ganda: mereka adalah korban, tapi dipaksa mengaku sebagai pelaku atau menutupi kebenaran," kata Fransiska.

    Suster Fransiska telah mengumpulkan bukti-bukti kekerasan, termasuk pesan WhatsApp, foto, dan video. Bukti tersebut menunjukkan adanya kekerasan fisik seperti penjambakan, penamparan, peludahan, pemukulan, penyeretan, hingga pencekikan yang menyebabkan luka memar.

    Selain kekerasan fisik, para korban juga mengalami eksploitasi seksual. Mereka dipaksa melayani kebutuhan seksual tamu di luar perjanjian kerja. Fransiska mencontohkan seorang korban yang hampir diperkosa dan diancam denda Rp 2,5 juta saat melawan.

    Para korban direkrut dengan iming-iming yang berbeda dari kenyataan. Mereka dipaksa membuat surat persetujuan orang tua yang isinya didikte oleh Rio Lameng dan Andi Wonasoba. Perjalanan mereka pun dibiayai oleh pemilik pub, sehingga diduga kuat telah dikondisikan untuk masuk ke dalam jebakan dokumen.