Tag: Menkeu

  • Menkeu Sindir Alumni LPDP yang Viral Soal Kewarganegaraan Anak

    Menkeu Sindir Alumni LPDP yang Viral Soal Kewarganegaraan Anak

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan pernyataan seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral di media sosial.

    Pernyataan tersebut disampaikannya saat konferensi pers APBNKita, Senin (23/2/2026) di Jakarta Pusat. Purbaya menyinggung komentar alumni LPDP berinisial DS yang mengupayakan anaknya kelak menjadi warga negara asing.

    Purbaya mengatakan, banyak pihak yang meremehkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. "Temen-temen banyak yang ngeledekin 'Oh Indonesia jelek' termasuk yang kemarin tuh dia bilang anaknya jangan warga negara Indonesia," ujarnya.

    Lebih lanjut, Purbaya meyakini bahwa orang-orang yang berasumsi demikian akan menyesal di kemudian hari. Ia optimis perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik dalam 20 tahun mendatang. "Mungkin 20 tahun lagi akan nyesel, karena kita 20 tahun lagi kita akan bagus banget," imbuhnya.

    Sebelumnya, viral video di Instagram pemilik akun @sasetyaningtyas, DS, yang menunjukkan dirinya menerima surat dari Home Office Inggris. Surat tersebut menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris, disertai dengan paspor Inggris.

    Dalam unggahannya, DS menyatakan, "Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku, kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua sudah diterima jadi WN Inggris."

    DS kemudian menambahkan bahwa ia akan mengupayakan anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing. "I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," pungkasnya.

  • Pemerintah Tolak Usul IMF Naikkan Pajak Penghasilan Karyawan

    Pemerintah Tolak Usul IMF Naikkan Pajak Penghasilan Karyawan

    Pemerintah memastikan tidak akan melakukan perubahan tarif pajak dalam waktu dekat, meski terdapat rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sebagai prioritas utama sebelum mempertimbangkan penyesuaian tarif.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah lebih memilih strategi ekstensifikasi dibandingkan menaikkan beban pajak secara langsung. Fokus utama saat ini adalah menutup celah kebocoran pajak dan memperluas basis wajib pajak guna mengoptimalkan pendapatan negara.

    "Usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," ujar Purbaya dalam keterangannya setelah rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2).

    Kebijakan ini merupakan respon atas laporan IMF bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment. Dalam simulasinya, lembaga internasional tersebut memasukkan skenario kenaikan Pajak Penghasilan (PPh 21) karyawan secara bertahap sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi publik.

    Namun, pemerintah meyakini bahwa penguatan kepatuhan dan perluasan subjek pajak lebih efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi tanpa menekan daya beli masyarakat. Target penerimaan pajak tetap dipatok tinggi, namun akan dicapai melalui efisiensi sistem agar Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah pada 2045 mendatang.

  • Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Menkeu Tunggu Syarat China

    Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Menkeu Tunggu Syarat China

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini akan dilunasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Saat ditanya mengenai persetujuannya terhadap pembayaran utang kereta cepat melalui APBN, Menkeu Purbaya menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu persyaratan yang diajukan oleh pihak China.

    Sebagai informasi, total utang yang harus dibayarkan untuk proyek kereta cepat ini mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

    "Kita lihat kondisinya di China sepertinya apa, apa persyaratannya dari China," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Purbaya menambahkan, jika penyelesaian utang Whoosh benar menggunakan APBN, ia akan langsung berangkat ke China untuk melakukan negosiasi. Namun, ia menegaskan akan memastikan kembali kebenaran keterlibatan APBN.

    "Kalau saya yang bayar saya akan ke China, saya sendiri. Tapi saya belum tahu, saya akan double check," tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibayar melalui APBN. Proses negosiasi utang saat ini sedang dalam tahap finalisasi oleh BPI Danantara dan pihak China.

    "Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN)," tegasnya memastikan ketika ditanya mengenai nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Rincian Alokasi APBN untuk Infrastruktur Transportasi

    Berikut adalah gambaran alokasi APBN untuk infrastruktur transportasi dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Alokasi Anggaran (Triliun Rupiah) Persentase dari Total APBN
    2024 350 12%
    2025 375 12.5%
    2026 (Estimasi) 400 13%

    Data ini menunjukkan tren peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur transportasi dari tahun ke tahun.

    Finalisasi Negosiasi Utang Kereta Cepat

    Proses finalisasi negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus berlangsung. Keterlibatan APBN dalam penyelesaian utang ini masih dalam tahap pengecekan dan menunggu persyaratan lebih lanjut dari pihak China. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kewajiban ini dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

  • Menkeu Negosiasi Utang Kereta Cepat Whoosh di China

    Menkeu Negosiasi Utang Kereta Cepat Whoosh di China

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini akan diselesaikan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu persyaratan yang diajukan oleh pihak China sebelum menyetujui pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh menggunakan APBN.

    Sebagai informasi, total utang yang harus dibayarkan untuk proyek Whoosh mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

    "Kita lihat kondisinya di China sepertinya apa, apa persyaratannya dari China," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Bendahara Negara itu menambahkan, jika penyelesaian utang Whoosh benar-benar menggunakan APBN, ia akan langsung bertolak ke China untuk melakukan negosiasi. Namun, ia menegaskan akan memastikan kembali kebenaran informasi mengenai keterlibatan APBN.

    "Kalau saya yang bayar saya akan ke China, saya sendiri. Tapi saya belum tahu, saya akan double check," tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibayarkan melalui APBN. Proses negosiasi utang saat ini sedang dalam tahap finalisasi yang dilakukan oleh BPI Danantara dan pihak China.

    "Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN)," tegasnya memastikan ketika ditanya mengenai nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Berikut adalah gambaran kasar mengenai alur pembayaran utang Whoosh:

    Tahap Pihak Terlibat Deskripsi
    Finalisasi Negosiasi BPI Danantara, Pihak China Menentukan persyaratan dan detail pembayaran utang.
    Verifikasi Keterlibatan APBN Menteri Keuangan Memastikan kebenaran informasi mengenai penggunaan APBN.
    Negosiasi Lanjutan (Jika Perlu) Menteri Keuangan, Pihak China Membahas lebih lanjut persyaratan pembayaran jika APBN terlibat.
    Pembayaran Utang Pemerintah Indonesia (melalui APBN) Melakukan pembayaran utang sesuai kesepakatan.

    Jika skema pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN disetujui, Menkeu Purbaya akan langsung terjun melakukan negosiasi dengan pihak China untuk membahas persyaratan dan detail pembayaran.

  • Menkeu Purbaya Optimistis Lapangan Kerja Meluas di Jakarta

    Menkeu Purbaya Optimistis Lapangan Kerja Meluas di Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis lapangan kerja akan semakin banyak tercipta dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diklaim terus membaik.

    “Teman-teman nggak usah khawatir, apalagi kalangan muda yang takut cari kerjaan setelah lulus, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lapangan kerja tercipta,” kata Purbaya dalam acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Purbaya menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 akan mendekati angka 6%. Ia memastikan momentum pertumbuhan 5,35% pada kuartal IV-2025 akan terus dipertahankan.

    “Yang jelas triwulan I tahun ini kita akan jaga terus momentum pertumbuhan triwulan IV tahun lalu yang 5,35%. Kita prediksi triwulan I ini kita akan dorong ke arah 5,5% sampai 6%, kemungkinan besar sih mendekati 6%,” janji Purbaya.

    Fokus Belanja Pemerintah Tepat Sasaran

    Menkeu Purbaya juga menekankan bahwa seluruh belanja pemerintah pada kuartal I-2026 akan dialokasikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Di triwulan I-2026 seluruh belanja pemerintah yang berhubungan dengan program-program kita, akan kita pastikan dibelanjakan tepat waktu, betul-betul dibelanjakan tepat waktu,” tegas Purbaya.

    Berikut adalah perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia:

    Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

    Periode Pertumbuhan Ekonomi
    Kuartal IV 2025 5,35%
    Kuartal I 2026 (Target) 5,5% – 6%

    Dengan keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan fokus pada belanja pemerintah yang tepat sasaran, Menkeu Purbaya optimistis lapangan kerja akan semakin luas bagi masyarakat.

  • Menkeu Kucurkan Rp 55 Triliun untuk THR ASN 2026

    Menkeu Kucurkan Rp 55 Triliun untuk THR ASN 2026

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun 2026.

    Purbaya menyatakan bahwa anggaran tersebut telah disiapkan, namun waktu penyaluran THR masih akan dikoordinasikan lebih lanjut.

    Ia memperkirakan penyaluran THR akan dilakukan pada awal bulan Ramadhan.

    "Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan," kata Purbaya kepada awak media seusai forum Indonesia Economic Outlook (IEO) di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

    Selain THR, Purbaya juga mengumumkan berbagai program stimulus dan akselerasi, termasuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 62 triliun, alokasi Rp 6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera, serta tambahan paket stimulus ekonomi sebesar Rp 13 triliun.

    Di sisi belanja negara, proyeksi pada kuartal I tahun 2026 mencapai Rp 809 triliun.

    Percepatan belanja ini dilakukan pada bulan-bulan awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” ujar Purbaya.

    Optimalisasi Penerimaan Negara

    Purbaya memastikan pengumpulan pajak dan bea cukai akan dioptimalkan melalui reformasi dan penataan ulang di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat pendapatan negara.

    Untuk tahun 2026, kebijakan fiskal tetap ekspansif dengan target pendapatan negara sekitar Rp 3.153,6 triliun. Seluruh instrumen fiskal diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan yang telah terbentuk.

    Target Pertumbuhan Ekonomi

    Purbaya menegaskan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN sebesar 5,4 persen akan didorong mendekati 6 persen.

    “Kalau ini bisa kita capai, artinya kita keluar dari jebakan 5 persen,” ujarnya.

    Prospek Jangka Menengah

    Terkait prospek jangka menengah, ia menjelaskan pola siklus bisnis Indonesia yang bergerak dalam fase ekspansi dan resesi.

    Rincian Alokasi Anggaran 2026

    Berikut rincian alokasi anggaran yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa:

    Jenis Anggaran Nilai Anggaran
    THR ASN, TNI, Polri Rp 55 Triliun
    Program Makan Bergizi Gratis Rp 62 Triliun
    Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera Rp 6 Triliun
    Stimulus Ekonomi Rp 13 Triliun

    Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.