Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.
Penetapan tersangka ini terkait dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Kepulauan Mentawai periode 2018-2019.
Naslindo, yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai, menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan cacat hukum.
Praperadilan tersebut terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang pada Selasa (10/2/2026).
Permohonan praperadilan Naslindo didaftarkan pada Jumat (30/1/2026) dengan nomor perkara 4/Pid. Pra/2026/PN Pdg dan sedang berproses di Pengadilan Negeri 1 Padang.
Terdapat tujuh poin tuntutan utama dalam permohonan praperadilan yang diajukan Naslindo Sirait.
"Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta hukum, pemohon melalui Permohonan Praperadilan ini bermohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini. Pertama, mengabulkan permohonan prapedilan tersebut untuk seluruhnya," kata Naslindo dalam permohonannya.
Poin kedua meminta majelis hakim menetapkan bahwa penetapan Naslindo sebagai tersangka adalah tidak sah atau cacat hukum.
"Kedua, Surat Penetapan Nomor:01/L3.22/Fd.2/01/2026 tanggal 23 Januari 2026 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai selaku penyidik (termohon) sebagaimana surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai Nomor PRINT-01/L.3.22/Fd.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 atas nama tersangka Naslindo Sirait adalah tidak sah atau cacat hukum dengan segaala akibat hukum yang ditimbulkannya," tulis surat permohonan praperadilan tersebut.
Pada poin ketiga, Naslindo meminta agar majelis menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon kepadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
"Karenanya, penetapan tersangka sebagaimana yang telah diterbitkan termohon menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat," lanjutnya dalam poin berikutnya.
Naslindo juga menuntut majelis memerintahkan termohon menghentikan penyidikan terhadapnya. Ia juga meminta harkat dan martabatnya dikembalikan ke kedudukan semula, serta biaya perkara dibebankan kepada termohon.
"Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas lA vang memeriksa Permohonana quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," katanya dalam penutup permohonan.
Latar Belakang Kasus Korupsi
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, menyelidiki kasus dugaan korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai.
Kasus ini terjadi pada periode 2018-2019 dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 7,8 Miliar.
Pihak kejaksaan menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu NS (Naslindo Sirait) dan YD.
"Dalam kasus perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana pernyertaan modal pada Perusda Kemakmuran Mentawai tahun 2018-2019. Kerugian keuangan negara Rp7,872 Miliar. Kita tetapkan dua tersangka, berinisial NS dan YD," kata Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai, R Ahmad Yani, Jumat (23/1/2026).
Dua Tersangka Kasus Korupsi Perusda Mentawai
| Tersangka | Jabatan (2018-2019) | Status Saat Ini |
|---|---|---|
| Naslindo Sirait (NS) | Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai | Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sumatera Utara |
| YD | Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai | Belum disebutkan |
Menurut Yani, penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi ahli dan gelar perkara. Kedua tersangka dijerat Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Naslindo dan YD pada periode 2018-2019 menjabat sebagai Dewan Pengawas di Perusda Kemakmuran Mentawai.
Penyidik telah memeriksa 36 saksi yang berasal dari pengurus Perusda Kemakmuran Mentawai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, lima orang ahli juga dimintai keterangan untuk memperkuat pembuktian.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak dilakukan penahanan. Alasannya, para tersangka dinilai kooperatif dan selalu memenuhi panggilan penyidik serta tidak menghambat proses penyidikan.
"Tersangka tidak ditahan, karena kami nilai kooperatif. Mereka hadir ketika dipanggil sebagai saksi. Sidang juga hadir," tambah Kepala Seksi Pidana Khusus Rahmat Syarif yang mendampingi Ahmad Yani.
Kasus dugaan korupsi ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Saat ini ada satu terdakwa dalam kasus ini, yaitu Kamser Maroloan Sitanggang.
Ahmad Yani menegaskan, penetapan tersangka baru ini merupakan bagian dari pengembangan kasus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
