Tag: menteri kelautan dan perikanan

  • Menteri KP Tanggapi Protes Nelayan Soal VMS

    Menteri KP Tanggapi Protes Nelayan Soal VMS

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan respons terhadap protes nelayan terkait kewajiban penggunaan vessel monitoring system (VMS). Alat pendeteksi keberadaan kapal ini ditegaskan bukan untuk menyulitkan, melainkan demi keselamatan nelayan saat melaut.

    Trenggono menjelaskan bahwa VMS berfungsi untuk membantu penyelamatan nelayan di laut. Tanpa VMS, deteksi akan sulit dilakukan, mempersulit pertolongan saat terjadi insiden. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Kupang, NTT, Rabu (25/2/2026).

    Menurut Trenggono, aturan VMS tidak berlaku bagi kapal nelayan dengan kapasitas di bawah 10 GT, melainkan hanya untuk kapal berkapasitas 30 GT ke atas. Pemerintah berkomitmen untuk membantu nelayan dan tidak akan memberatkan mereka.

    "Sebetulnya VMS itu adalah untuk menyelamatkan nelayan kalau sedang melaut di tengah laut. Kalau terjadi sesuatu di laut, tidak ada VMS-nya mereka tidak bisa kita deteksi maka mereka tidak bisa kita tolong, tapi kalau ada itu (VMS) maka mereka bisa kita tolong," jelas Trenggono.

    Sebelumnya, nelayan di NTT mengeluhkan aturan kepemilikan VMS karena harganya yang berkisar antara Rp 17-23 juta. Ahmad (53), seorang nelayan Kupang, mengungkapkan keberatannya atas kebijakan ini.

    Dalam kunjungan ke Kupang, Trenggono juga melakukan safari Ramadan dengan meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sulamu. Ia didampingi oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, dan Wali Kota Kupang Christian Widodo. Trenggono memastikan kesiapan koperasi kampung nelayan dan meminta jajaran KKP untuk membenahinya.

    Setelah peninjauan, rapat koordinasi digelar bersama kepala daerah dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan untuk membahas potensi kelautan NTT serta percepatan pembangunan kampung nelayan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong ekonomi sektor kelautan. Di NTT, lima dari tujuh kampung nelayan telah dibangun dan akan dikoordinasikan kembali pada 2026.

    Ahmad Yohan mengapresiasi dukungan KKP di NTT dan berharap pembangunan industri kelautan dapat menekan pengangguran dan kemiskinan. Komisi IV DPR RI akan mengawal realisasi program tersebut pada 2026.

    "Kita apresiasi sekali semua program dari Kementerian dan Kelautan masuk ke NTT. Mudah-mudahan dengan pembangunan industri nantinya bisa mengurangi angka pengangguran di NTT," jelasnya.