Tag: Menteri Keuangan

  • Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Trenggono dan Purbaya Berdialog Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat terlibat diskusi hangat mengenai anggaran kapal. Perdebatan ini bahkan sempat terekspos di media sosial. Trenggono, saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026), hanya tersenyum menanggapi pertanyaan wartawan perihal kemungkinan rekonsiliasi.

    Trenggono yang baru saja menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, memilih untuk tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku belum mengetahui agenda pasti pembahasan dalam rapat tersebut.

    "Belum tahu, belum tahu," kata Trenggono sambil berjalan.

    "Nanti saja pas sudah kembali," tambahnya.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan penjelasan terkait respons Trenggono yang memintanya untuk melakukan pengecekan perihal anggaran kapal kepada anak buahnya. Purbaya mengaku sudah melakukan verifikasi, dan memastikan bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan.

    "Sudah saya cek. Memang belum (dikucurkan)," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2).

    Meski demikian, Purbaya menyampaikan bahwa pemesanan kapal seharusnya tidak perlu menunggu kucuran anggaran. Ia berpendapat bahwa pemesanan bisa dilakukan lebih awal jika perencanaan sudah matang.

    Purbaya juga menyoroti minimnya pergerakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rencana pengadaan kapal.

    "Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya," ujarnya.

    "Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu…. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," lanjut Purbaya.

    Terkait kemungkinan pertemuan empat mata untuk membahas lebih lanjut anggaran kapal, Purbaya menanggapi dengan santai. Ia menyebut Trenggono sebagai sahabatnya dan menganggap pertemuan tersebut sebagai hal yang mudah untuk diatur.

    "Oh gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, sahabat saya juga," ujarnya.

    Rangkuman Perkembangan Anggaran Kapal

    Berikut adalah ringkasan singkat mengenai perkembangan polemik anggaran kapal antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Keuangan:

    Pihak Terkait Pernyataan Utama Status Anggaran
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anggaran ke anak buah. Belum diketahui
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sudah cek, anggaran belum dikucurkan. Pemesanan tidak harus tunggu anggaran. Belum dikucurkan
    Hubungan kedua Menteri Disebut sahabat, mudah untuk bertemu. Baik-baik saja
  • Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Perdebatan Menteri Trenggono dan Purbaya soal Anggaran Kapal Mereda

    Polemik antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya telah berakhir. Trenggono kini memilih bungkam saat ditanya awak media terkait perdebatan mereka.

    Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), Trenggono hanya tersenyum lebar. Ia tidak mengeluarkan satu pun kata saat pertanyaan tentang Purbaya dilontarkan oleh awak media.

    Persoalan antara kedua menteri ini bermula dari video Purbaya yang beredar di media sosial. Video tersebut menampilkan Purbaya dalam pertemuan dengan pengusaha Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

    Dalam video tersebut, Purbaya menyinggung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait anggaran kapal. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mencairkan dana. Namun, pengusaha galangan kapal domestik belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya langsung menuai kritik keras dari Trenggono. Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @swtrenggono.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

    Respons Purbaya dan Klarifikasi

    Sehari setelah kritik Trenggono, Purbaya angkat bicara pada Rabu (11/2). Ia merespons pernyataan tersebut saat ditemui di DPR, Jakarta.

    "Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu," ujar Purbaya, Rabu (11/2).

    Purbaya juga mengakui kemungkinan data yang dimilikinya salah, khususnya terkait pencairan anggaran pembangunan kapal.

    "Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," tutur Purbaya.

    Saat ditanya mengenai alokasi anggaran kapal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Purbaya tidak dapat memastikan angkanya.

    Purbaya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tersebut. Ia meminta dana yang sudah ada segera dibelanjakan.

    "Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah," kata Purbaya.

    Indikator Anggaran Kapal KKP

    Tahun Anggaran Sumber Dana Status Pencairan Realisasi Pesanan
    2026 Pinjaman Luar Negeri (UK) Diklaim cair oleh Kemenkeu Belum ada pesanan (klaim pengusaha)
    2026 APBN Jumlah tidak pasti Perlu percepatan belanja

    Pada hari yang sama, Rabu (11/2), ketegangan antara Trenggono dan Purbaya mereda. Ini ditunjukkan dengan unggahan Trenggono di Instagram yang memperlihatkan keduanya duduk satu meja.

    "That's all folks, back to work ya," kata Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono, menandai akhir dari perdebatan publik tersebut.

  • Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa naik pitam menyikapi keluhan masyarakat. Banyak warga mengeluhkan status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan mendadak.

    Purbaya menekankan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKN tidak berkurang. Ia menegaskan, penonaktifan seharusnya meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    Purbaya mengatakan, penonaktifan bertujuan agar program JKN lebih tepat sasaran. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

    Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam rapat konsultasi dengan Komisi DPR RI.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menegaskan, "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin."

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Masa tenggang ini disertai sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak.

    Masyarakat yang dinonaktifkan seharusnya diberi tahu lebih awal. Ini agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan sebelum status kepesertaan mereka hilang.

    Sanggahan Status Kepesertaan

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan dapat menyampaikan sanggahan. Sanggahan ini bisa diajukan jika mereka merasa masih layak menjadi PBI, terutama bagi keluarga miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan dengan hati-hati. Penentuan harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran.

    Selain itu, kemudahan akses layanan dan keberlanjutan program JKN juga harus terjaga. Semua aspek ini penting untuk memastikan program berjalan optimal.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mencatat 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan. Data ini terhitung sepanjang Januari-Februari 2026.

    Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, memicu kegaduhan. Penonaktifan ini dilakukan untuk mengalihkan bantuan kepada yang lebih membutuhkan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI sudah dilakukan pemerintah secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Berikut adalah ringkasan data penonaktifan dan reaktivasi peserta PBI JKN:

    Periode Jumlah Dinonaktifkan Jumlah Reaktivasi
    Juni – Desember 2025 13,5 juta 87.591
    Januari – Februari 2026 11,53 juta Belum Tersedia

    Dari jumlah yang dinonaktifkan, 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait penonaktifan mendadak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Purbaya menegaskan bahwa anggaran pemerintah untuk program JKN tidak berkurang, meskipun ada penonaktifan.

    Ia menyampaikan, penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Tujuannya agar lebih tepat sasaran, serta melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, Purbaya meminta pemutakhiran data yang lebih baik agar tidak menimbulkan keributan.

    Purbaya menekankan pentingnya sosialisasi kepada peserta yang dinonaktifkan. Hal ini agar mereka tidak terkejut saat membutuhkan layanan kesehatan.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Menurut Purbaya, jika penonaktifan tersebut bertujuan mengurangi uang negara, ia akan mendukung. Namun, karena anggaran yang dikeluarkan sama, ia merasa dirugikan dengan adanya keributan.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Usulan Jangka Waktu dan Sosialisasi Penonaktifan

    Purbaya mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta dapat menyampaikan sanggahan jika merasa masih layak sebagai PBI. Ini penting untuk memastikan mereka memahami langkah selanjutnya.

    Berikut adalah rincian usulan Menkeu Purbaya terkait penonaktifan PBI JK:

    Purbaya juga meminta penentuan jumlah PBI JK dilakukan hati-hati. Ini harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN.

    Aspek Usulan Menkeu Purbaya
    Jangka Waktu Berlaku Tidak langsung dinonaktifkan, berikan waktu 2-3 bulan
    Sosialisasi Wajib dilakukan kepada peserta yang dinonaktifkan
    Sanggahan Peserta Peserta bisa mengajukan sanggahan jika merasa masih layak
    Ketepatan Sasaran Penentuan PBI JK harus hati-hati dan terukur

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Penghapusan 11 Juta Peserta PBI JK Februari 2026

    Purbaya mengungkapkan, jumlah penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Angka ini dinilai menyebabkan keributan di masyarakat.

    Menurutnya, penghapusan bisa diperkecil setiap bulannya. Tujuannya agar tidak menimbulkan kejutan dan gejolak sosial.

    "Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya.

    Ia menekankan perlunya pengendalian jumlah penonaktifan. Hal ini untuk menghindari efek kejut di tengah masyarakat, yang dapat merugikan citra pemerintah.