Tag: migas

  • Menteri Bahlil Soroti Ketergantungan Impor Minyak Indonesia di Jakarta

    Menteri Bahlil Soroti Ketergantungan Impor Minyak Indonesia di Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Menurut Bahlil, kebutuhan minyak nasional masih jauh melampaui produksi dalam negeri.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan era 1996-1997, di mana Indonesia masih mampu mengekspor minyak.

    Dalam Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205), Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara itu, kapasitas lifting hanya 605 ribu bph.

    Defisit ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.

    Bahlil khawatir kondisi ini akan berdampak serius jika terjadi gangguan pada pasokan. Ia menyebut, keterlambatan kapal pengangkut impor minyak selama 17 hingga 20 hari dapat melumpuhkan pasokan energi nasional.

    Cadangan ketahanan energi Indonesia saat ini hanya cukup untuk 21 hari saja.

    "Cadangan ketahanan Energi kita cuma 21 hari, cukup perang, tidak ada kapal yang masuk, 17 hari sampai sudah wa yamna unal maun lampu semua mati, tinggal batu bara. Mobil-mobil (mati) kecuali mobil pakai batu bara, pakai nikel," kata Bahlil, Kamis (12/2/2205).

    Situasi geopolitik global yang tidak menentu saat ini semakin memperparah kondisi. Oleh karena itu, peningkatan lifting minyak RI menjadi sangat krusial.

    Strategi Peningkatan Lifting Minyak

    Untuk mengatasi ketergantungan impor dan meningkatkan lifting minyak, Bahlil mengungkapkan beberapa langkah yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah pemetaan sumur minyak di Indonesia.

    Berikut adalah perbandingan produksi minyak Indonesia:

    Tahun Konsumsi Minyak (bph) Lifting Minyak (bph) Impor Minyak (bph)
    1996-1997 Tidak disebutkan Tidak disebutkan Ekspor 1 juta
    2024-2025 1,6 juta 605 ribu 1 juta

    Saat ini, terdapat sekitar 40.000 sumur minyak di Indonesia. Namun, hanya sekitar 17.000 sumur yang berproduksi, dan mayoritas merupakan sumur tua. Untuk itu, optimalisasi teknologi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) menjadi penting.

    Selain itu, pengelolaan sumur-sumur yang tidak aktif (idle well) akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat di berbagai daerah juga diharapkan dapat segera berkontribusi pada lifting nasional.

    Langkah lain adalah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan Plan of Development (POD) untuk segera memulai konstruksi dan produksi. Jika tidak, izin produksi mereka terancam dicabut.

  • Bahlil Lahadalia Bela Capaian Lifting Minyak 2025: Ini Bukan Omong Kosong

    Bahlil Lahadalia Bela Capaian Lifting Minyak 2025: Ini Bukan Omong Kosong

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi skeptisisme terhadap target lifting minyak nasional 2025 yang dipatok 605,3 ribu barel per hari. Bahlil menyatakan, angka tersebut merupakan capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

    Target lifting minyak nasional kerap tak tercapai. Namun, Bahlil optimis target 2025 bisa direalisasikan.

    "Di dalam APBN kita di 2024 lifting kita itu tidak mencapai target, bahkan cuma mencapai 585 ribu barel per day. Tapi dengan ramuan pertama pada tahun pertama, alhamdulillah lifting kita di 2025 mencapai target APBN sebesar 605 ribu barel per day. Jadi ini fakta lho, ini bukan omon-omon," ujar Bahlil dalam acara Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205).

    Bahlil meminta capaian ini dilihat secara objektif. Ia menegaskan, angka tersebut bukan untuk kepentingan politik.

    "Jangan dipolitisir gitu loh. Jangan ada partai A mengatakan bahwa ini datanya lain, padahal dulu dia yang jadi menterinya nggak jalan-jalan barang itu. Nah itu kita harus objektif gitu dong. Jangan baru sudah terjadi baru mulai olah sana olah sini. Waktu dikasih kewenangan dikasih tugas tidak dikerjakan, ada apa? Ada konspirasi apa di situ?. Jangan orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Nah ini ini fakta nih, bisa diuji," katanya.

    Strategi Peningkatan Lifting Minyak

    Peningkatan lifting minyak nasional ini didukung beberapa strategi. Salah satunya adalah reaktivasi sumur-sumur tua.

    Selain itu, percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat juga dilakukan. Ini bertujuan agar sumur-sumur tersebut segera berkontribusi pada lifting nasional.

    Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi lifting minyak.

    Tahun Target Lifting Minyak (ribu barel per hari) Realisasi Lifting Minyak (ribu barel per hari)
    2024 Tidak Disebutkan 585
    2025 605,3 Target

    Strategi berikutnya melalui optimalisasi teknologi. Bahlil juga melakukan 'ilmu tekan menekan'.

    Ia mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah melakukan POD (Plan of Development) untuk segera melakukan konstruksi. Ini bertujuan agar segera bisa berproduksi.

    Bahlil menanggapi anggapan bahwa lifting minyak RI tidak akan meningkat tanpa penemuan sumur baru.

    Studi Kasus Exxon dan Komunikasi dengan KKKS

    Bahlil mencontohkan kasus Exxon. Pada tahun 2024, produksi Exxon hanya 140 ribu barel per hari.

    Namun, setelah komunikasi intensif, produksi pada tahun 2025 meningkat. "Rata-rata mereka ada 175 ribu barel per day. Jadi, nggak menemukan sumur baru, sumur lama. Kok ada salah satu anggota DPR dan salah satu menteri yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin lifting naik sementara sumur besar belum ada. Eh ini terlalu banyak baca buku nih," jelas Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, pihaknya terus berkomunikasi dengan KKKS. "Dia lupa kalau kita itu komunikasi terus dengan K3S, cakaran kau jangan kau sembunyikan, kau naikin cepat. Kalau habis kita kasih kamu yang baru lagi. Kenapa mereka membuat pelan-pelan agar mereka mempunyai bisnis yang panjang, profitnya biar sedikit, yang penting panjang. Tapi kalau kita bilang kau naikin produksi, profitnya naik, waktunya pendek supaya panjang, kita kasih nilai kerja baru lagi, gitu loh," tambahnya.

    Tanggapan Anggota DPR dan Perbedaan Data

    Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Cornelis menanggapi pemaparan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Ia bingung dengan perbedaan data antara SKK Migas dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Purbaya, lifting migas baru bisa naik jika ada penambahan sumur baru. "Menkeu bilang lifting itu bisa naik kalau ada penambahan sumur baru, nah ini apakah ada penelitian sumur baru?" kata Cornelis saat rapat dikutip dari detiknews.

    Cornelis menduga Bahlil bermain kata-kata. Ia bingung data siapa yang harus dipercaya.

    "Jadi perbedaan antara Menkeu dan Menteri ESDM ini kelihatannya Menteri ESDM hanya permainan kata-kata, permainan istilah, kalau kami lihatnya, atau dengarnya, cermatinya, analisisnya, masuk dalam otak kami yang bukan teknis ini, seolah-olah Menteri ESDM ya ada bohong-bohong sikit lah, pegangan kami yang mana yang benar ini, tolong Bapak beri penjelasan," tegas Cornelis.

  • SKK Migas Ungkap Baru Satu UMKM Produsen Minyak Beroperasi di Indonesia

    SKK Migas Ungkap Baru Satu UMKM Produsen Minyak Beroperasi di Indonesia

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa baru satu dari ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang telah berhasil memproduksi minyak. Sementara itu, ribuan sumur masyarakat lainnya masih dalam tahap proses operasi.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa beberapa sumur UMKM masih dalam tahap pengerjaan. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, hingga Jawa Tengah.

    Djoko merinci bahwa dua sumur di Sumatera Selatan masih dalam proses. Kemudian, satu sumur di Jambi juga sedang dalam tahap pengerjaan. Beberapa sumur UMKM di Jawa Tengah juga mengalami tahapan serupa.

    "Sampai hari ini baru satu UMKM yang sudah mengalir minyaknya, yang lain dalam proses, Sumatera Selatan dalam proses dua, Jambi dalam proses satu lagi, selebihnya Jawa Tengah dalam proses," ungkap Djoko dalam RDP bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Ia juga menambahkan bahwa terdapat lebih dari 45.000 sumur minyak masyarakat yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat. Sumatera Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah sumur terbanyak.

    Berikut rincian jumlah sumur minyak masyarakat per provinsi:

    Provinsi Jumlah Sumur
    Sumatera Selatan 26.300
    Aceh 1.500
    Jambi > 600
    Jawa Timur > 800
    Jawa Tengah 4.391
    Total > 45.000

    Djoko menegaskan, "Total 45.000 sumur lebih."

    Peran Pemerintah dalam Legalisasi Sumur Minyak Rakyat

    Sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat ini, yang telah ada sejak masa penjajahan, kini telah dilegalkan. Pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan UMKM. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa legalisasi sumur-sumur ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Banyak warga menggantungkan hidup dari pengeboran minyak dan kerap menghadapi gangguan oknum-oknum nakal.

    "Pengelolaan sumur-sumur masyarakat yang sejak zaman penjajahan sudah ada, tapi belum pernah dilakukan legalitasnya. Akhirnya mereka menjalankan untuk mencari nafkah dengan tidak nyaman, karena selalu diikuti oleh oknum-oknum tertentu, kadang-kadang dilaporkan. Maka Insyaallah 45.000 sumur-sumur (minyak) rakyat kita sudah akan memberikan legalitasnya kepada BUMD, Koperasi, dan UMKM daerah," kata Bahlil dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

  • SKK Migas Targetkan Tambahan 88 Sumur Eksplorasi Minyak dan Gas

    SKK Migas Targetkan Tambahan 88 Sumur Eksplorasi Minyak dan Gas

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan penambahan signifikan dalam kegiatan eksplorasi dan pengeboran pada tahun 2026. Ini untuk memenuhi target ambisius yang telah ditetapkan.

    SKK Migas saat ini telah mengantongi 13 sumur tambahan untuk dieksplorasi. Penambahan ini merupakan hasil dari Work Program and Budget (WPnB) yang telah ditandatangani.

    Selain eksplorasi, SKK Migas juga berhasil mendapatkan 6 sumur tambahan baru untuk multi-stage fracturing. Namun, target keseluruhan masih jauh dari angka yang diharapkan.

    SKK Migas menargetkan tambahan eksplorasi sumur sebanyak 48. Serta 77 kegiatan multi-stage fracturing untuk mencapai target optimal tahun ini.

    "Kita sudah ada dapat tambahan 13 sumur untuk eksplorasi dari WPnB yang sudah kami tanda tangani. Kemudian untuk multi-stage fracturing kami sudah dapat 6 tambahan. Totalnya sudah 13. Sehingga kami memerlukan upaya-upaya lagi nanti sepanjang tahun sampai dengan bulan Desember tambahan untuk eksplorasi," ungkap Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, dalam RDP bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Upaya Peningkatan Eksplorasi

    Djoko Siswanto menambahkan, secara total SKK Migas masih memerlukan tambahan 88 sumur lagi. Hal ini untuk mencapai target yang telah ditetapkan tahun ini.

    Adapun target eksplorasi ini menjadi bagian integral dari program Triple 100. Program ini bertujuan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional.

    Tabel Target Eksplorasi SKK Migas 2026

    Jenis Kegiatan Target Tambahan Realisasi Awal Kekurangan
    Eksplorasi Sumur 48 13 35
    Multi-stage Fracturing 77 6 71
    Total 125 19 106

    Kerja Sama Strategis

    Untuk mencapai target tersebut, SKK Migas telah menjalin sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya dengan Schlumberger untuk penerapan multi-stage fracturing.

    Ke depan, kesepakatan serupa juga akan dilakukan dengan sejumlah perusahaan lainnya. Ini sebagai strategi untuk mempercepat realisasi target.

    "100 sumur yang tadi disampaikan untuk sumur eksplorasi, 100 sumur multi-stage fracturing," imbuh Djoko.

  • SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina Mulai April 2026

    SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina Mulai April 2026

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan baru terkait pembelian solar. Mulai April 2026, seluruh badan usaha atau SPBU swasta diwajibkan membeli solar secara Business to Business (B2B) langsung dari Pertamina. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari target penghentian impor solar pada tahun ini.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh badan usaha swasta. Surat tersebut berisi arahan terkait penggunaan kuota impor solar hingga Maret 2026.

    "Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pembatasan keran impor bagi swasta ini berpotensi menimbulkan resistensi. Namun, Laode mengungkapkan hingga saat ini belum ada penolakan dari pihak swasta. Justru, beberapa pihak swasta meminta bantuan pemerintah untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.

    "Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode.

    Persiapan Pertamina Hadapi Kebijakan Baru

    Sebelumnya, Laode telah melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pemilik badan usaha mengenai kebijakan pembelian solar dari Pertamina ini. Dia juga meminta Pertamina untuk melakukan persiapan matang guna memastikan kelancaran implementasi kebijakan.

    Hal ini bertujuan agar tidak terjadi gangguan pasokan di SPBU swasta saat transisi diberlakukan. Pertamina diharapkan dapat menyiapkan infrastruktur dan sistem yang memadai.

    "Pada saat transisi ini, Pertamina harus menyediakan loading port yang memadai. Kemudian kargonya juga seperti apa dan dimatchingkan juga dengan beberapa volume yang dipesan oleh masing-masing badan usaha ini. Jadi pada bulan April nanti sudah tidak ada lagi krisis-krisis yang terjadi. Jadi sekarang kita mitigasi semua," ujarnya saat ditemui di kantornya.

    Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai kebijakan ini, berikut adalah poin-poin penting yang perlu diketahui:

    Aspek Detail Kebijakan
    Mulai Efektif April 2026
    Pihak Pembeli Seluruh SPBU swasta/badan usaha
    Pihak Penjual Pertamina (Business to Business)
    Tujuan Setop impor solar, mitigasi pasokan
    Masa Transisi Hingga Maret 2026 masih gunakan kuota impor 2025