Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak. Menurut Bahlil, kebutuhan minyak nasional masih jauh melampaui produksi dalam negeri.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan era 1996-1997, di mana Indonesia masih mampu mengekspor minyak.
Dalam Kuliah Umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2205), Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara itu, kapasitas lifting hanya 605 ribu bph.
Defisit ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.
Bahlil khawatir kondisi ini akan berdampak serius jika terjadi gangguan pada pasokan. Ia menyebut, keterlambatan kapal pengangkut impor minyak selama 17 hingga 20 hari dapat melumpuhkan pasokan energi nasional.
Cadangan ketahanan energi Indonesia saat ini hanya cukup untuk 21 hari saja.
"Cadangan ketahanan Energi kita cuma 21 hari, cukup perang, tidak ada kapal yang masuk, 17 hari sampai sudah wa yamna unal maun lampu semua mati, tinggal batu bara. Mobil-mobil (mati) kecuali mobil pakai batu bara, pakai nikel," kata Bahlil, Kamis (12/2/2205).
Situasi geopolitik global yang tidak menentu saat ini semakin memperparah kondisi. Oleh karena itu, peningkatan lifting minyak RI menjadi sangat krusial.
Strategi Peningkatan Lifting Minyak
Untuk mengatasi ketergantungan impor dan meningkatkan lifting minyak, Bahlil mengungkapkan beberapa langkah yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah pemetaan sumur minyak di Indonesia.
Berikut adalah perbandingan produksi minyak Indonesia:
| Tahun | Konsumsi Minyak (bph) | Lifting Minyak (bph) | Impor Minyak (bph) |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ekspor 1 juta |
| 2024-2025 | 1,6 juta | 605 ribu | 1 juta |
Saat ini, terdapat sekitar 40.000 sumur minyak di Indonesia. Namun, hanya sekitar 17.000 sumur yang berproduksi, dan mayoritas merupakan sumur tua. Untuk itu, optimalisasi teknologi melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) menjadi penting.
Selain itu, pengelolaan sumur-sumur yang tidak aktif (idle well) akan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain. Percepatan perizinan puluhan ribu sumur minyak masyarakat di berbagai daerah juga diharapkan dapat segera berkontribusi pada lifting nasional.
Langkah lain adalah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah melakukan Plan of Development (POD) untuk segera memulai konstruksi dan produksi. Jika tidak, izin produksi mereka terancam dicabut.




