Struktur holding industri pertambangan MIND ID dipastikan tetap solid meskipun tiga anggotanya, yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS), mengalami perubahan nomenklatur menjadi "Perseroan". Penyesuaian identitas hukum ini merupakan langkah administratif untuk memenuhi ketentuan regulasi terbaru mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa reposisi status ini sama sekali tidak menggeser kendali koordinasi perusahaan-perusahaan tersebut. "Tetap di bawah Mind ID," tegas Dony saat memberikan keterangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Ia juga membantah adanya rencana aksi korporasi seperti pemisahan entitas (spin-off) dari induk holding pasca-perubahan nama tersebut.
Landasan utama perubahan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mewajibkan adanya kepemilikan negara sebesar 1 persen dalam struktur perseroan. Dony menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyasar sektor tambang, melainkan bersifat menyeluruh bagi BUMN yang memenuhi kriteria serupa di bawah supervisi holding masing-masing. Terkait spekulasi keterkaitannya dengan pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Dony memastikan kedua hal tersebut tidak saling berhubungan.
PT Timah Tbk menjadi salah satu yang telah meresmikan identitas barunya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk per 13 Februari 2026. Langkah ini telah disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada penghujung tahun 2025 lalu.
Manajemen PT Timah dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar ini sudah mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat per 14 Januari 2026. Meski nama resmi kini menyandang status 'Persero', perusahaan menjamin tidak ada gangguan pada operasional bisnis utama, struktur organisasi, maupun kedudukan perusahaan sebagai emiten terbuka.
Senada dengan PT Timah, Antam dan Bukit Asam juga melakukan penyesuaian serupa sesuai arahan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Transformasi ini murni bertujuan untuk menyelaraskan aspek legalitas perusahaan dengan tata kelola dalam undang-undang perasuransian dan BUMN yang baru berlaku.



