Tag: minyak goreng

  • Kasus Suap Migor, Hakim Djuyamto Kasasi Vonis 12 Tahun Penjara

    Kasus Suap Migor, Hakim Djuyamto Kasasi Vonis 12 Tahun Penjara

    Terdakwa kasus suap perkara minyak goreng (Migor), Djuyamto, melawan vonis yang diperberat menjadi 12 tahun penjara. Ia telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

    "Pemohon kasasi: Djuyamto," demikian tertulis di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dilihat, Jumat (13/2/2026).

    Permohonan kasasi Djuyamto tersebut didaftarkan pada Selasa (10/2). Belum ada informasi kapan sidang kasasi dimulai.

    Djuyamto merupakan ketua majelis hakim yang mengadili perkara korupsi ekspor minyak goreng. Saat menjabat, ia menjatuhkan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus minyak goreng.

    Belakangan, terungkap bahwa vonis lepas itu diberikan karena adanya suap. Djuyamto kemudian diadili.

    Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Djuyamto bersama hakim Agam Syarief dan Ali Muhtarom menerima suap dan gratifikasi terkait vonis lepas tersebut.

    Jaksa mengatakan total suap yang diterima diduga sebesar Rp 40 miliar. Uang suap itu diberikan Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M Syafei selaku pengacara para terdakwa korporasi migor.

    Pembagian Uang Suap

    Uang suap Rp 40 miliar itu dibagi bersama antara Djuyamto, Agam, Ali, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, serta mantan panitera muda perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    Dalam surat dakwaan jaksa, Arif didakwa menerima bagian Rp 15,7 miliar, Wahyu menerima Rp 2,4 miliar, Djuyamto menerima bagian Rp 9,5 miliar, serta Agam dan Ali masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.

    Djuyamto sempat menyatakan dirinya tak meminta divonis ringan dalam kasus ini.

    "Saya selaku terdakwa sebagaimana pleidoi terdahulu tidak meminta hukuman seringan-ringannya. Saya tegas meminta hukuman seadil-adilnya," kata Djuyamto saat membacakan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    Vonis Awal dan Banding

    Djuyamto dinyatakan bersalah menerima suap secara bersama-sama terkait vonis lepas tersebut.

    Hakim menyatakan Djuyamto bersalah melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," ujar hakim dalam sidang, Rabu (3/12/2025).

    Hakim menyatakan Djuyamto terbukti menerima suap total Rp 9.211.864.000, Agam Syarief Baharudin menerima Rp 6.403.780.000 dan Ali Muhtarom menerima Rp 6.403.780.000. Duit diterima secara bertahap.

    Berikut detail vonis Djuyamto dkk:

    Nama Vonis Denda Uang Pengganti
    Djuyamto 11 tahun penjara Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 9.211.864.000 subsider 4 tahun kurungan
    Agam Syarief Baharudin 11 tahun penjara Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan
    Ali Muhtarom 11 tahun penjara Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan

    Djuyamto kemudian mengajukan banding. Perkara banding Djuyamto diadili oleh ketua majelis banding Albertina Ho dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto. Putusan banding ini diketok pada Senin (2/1/2026).

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari," ujar hakim.

    Djuyamto tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar. Sementara, hukuman Agam dan Ali tak berubah di tingkat banding. Kini, Djuyamto kembali melawan vonis terhadap dirinya dengan mengajukan kasasi.

  • Palembang: Mendag Dorong Produksi Minyak Goreng Second Brand

    Palembang: Mendag Dorong Produksi Minyak Goreng Second Brand

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengimbau produsen minyak goreng untuk meningkatkan produksi minyak goreng second brand. Hal ini bertujuan memperluas pilihan bagi masyarakat.

    Menurutnya, peningkatan produksi second brand akan memberikan lebih banyak opsi bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Second brand diposisikan sebagai pendamping MinyaKita, minyak goreng kemasan sederhana milik Kementerian Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    "Produksi MinyaKita sangat banyak sangat berlimpah," kata Budi di Palembang, Kamis (12/2/2026).

    Budi berharap produsen meningkatkan produksi second brand agar pasokan tetap terjaga dan pasar tidak hanya bergantung pada satu produk, yaitu MinyaKita.

    Sebelum program MinyaKita berjalan, terdapat sekitar 50 jenis merek second brand. Namun, jumlah ini menyusut setelah banyak produsen beralih memproduksi MinyaKita.

    MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO), dengan volume produksi yang bergantung pada kinerja ekspor. Kondisi ini menjadikan peran second brand penting untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    Second brand minyak goreng tersedia dalam berbagai kemasan, mulai dari 250 mililiter hingga 500 mililiter, dengan merek, jenis, dan harga yang bervariasi.

    MinyaKita seringkali menjadi indikator tunggal ketersediaan dan stabilisasi harga. Ketidaktersediaan MinyaKita memicu anggapan kelangkaan minyak goreng, padahal merek lain masih tersedia di pasaran.

    Kondisi Stok Bahan Baku

    Direktur Utama PT Indokarya Internusa Palembang Kanna menyatakan bahwa stok bahan baku produksi dalam kondisi aman.

    Produksi saat ini mencapai sekitar 72.000 liter per hari atau sekitar 6.000 dus per hari. Setiap dus berisi 12 pak atau 12 liter.

    Distribusi sekitar 80 persen disalurkan ke Sumatera Selatan melalui kerja sama dengan distributor dan Bulog. Sebagian produk dikirim ke Jambi serta sejumlah provinsi lain di sekitar Sumatera Selatan hingga wilayah lainnya.

    "Stok bahan baku juga aman saat ini, hanya saja harganya memang terus naik dari waktu ke waktu," ujar Kanna.

    Rincian Produksi Minyak Goreng PT Indokarya Internusa

    Berikut adalah rincian produksi minyak goreng PT Indokarya Internusa:

    Keterangan Jumlah
    Produksi per hari 72.000 liter
    Produksi per hari 6.000 dus
    Isi per dus 12 liter

    Sebagian besar hasil produksi disalurkan ke wilayah Sumatera Selatan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

  • Kasus Suap Minyak Goreng, Tuntutan Pengacara Marcella Digelar

    Kasus Suap Minyak Goreng, Tuntutan Pengacara Marcella Digelar

    Sidang tuntutan kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor) dengan terdakwa pengacara Marcella Santoso akan digelar pekan depan. Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan surat tuntutan untuk Marcella pada 18 Februari 2026.

    “(Tuntutan) Rabu, 18 Februari 2026,” ujar juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

    Dalam kasus suap ini, jaksa juga akan membacakan surat tuntutan untuk tiga terdakwa lainnya. Mereka adalah pengacara Ariyanto Bakri, Junaedi Saibih, dan M Syafei, perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, serta Musim Mas Group.

    Selain itu, jaksa juga akan membacakan surat tuntutan untuk terdakwa kasus perintangan penyidikan tiga perkara di Kejaksaan Agung RI. Para terdakwa itu ialah Junaedi Saibih, M Adhiya Muzzaki selaku buzzer, dan Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV.

    Sidang tuntutan digelar pekan depan karena sidang pemeriksaan saksi mahkota dan pemeriksaan terdakwa Marcella dkk selesai subuh tadi.

    Dakwaan Suap dan TPPU

    Pengacara Marcella Santoso didakwa memberikan suap Rp 40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng. Jaksa mengatakan suap itu diberikan Marcella secara bersama-sama.

    Marcella didakwa memberikan suap Rp 40 miliar ke hakim bersama tiga terdakwa lain, yakni Ariyanto, Juanedi Saibih, serta M Syafei. M Syafei merupakan perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Jaksa juga mendakwa Marcella, Ariyanto, dan M Syafei melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Perintangan Penyidikan

    Terdakwa Juanedi Saibih, M Adhiya Muzzaki, dan Tian Bahtiar selaku Direktur JakTV didakwa merintangi penyidikan tiga perkara. Jaksa mengatakan Junaedi dkk membuat program dan konten yang bertujuan membentuk opini negatif di publik terkait penanganan tiga perkara tersebut.

    Tiga perkara itu yakni kasus korupsi tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan RI, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng.

    Jaksa mengatakan Junaedi dkk menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan dengan tujuan membentuk opini negatif seolah-olah penanganan perkara tersebut dilakukan dengan tidak benar.

    Rincian Terdakwa dan Dakwaan

    Berikut rincian terdakwa beserta dakwaan yang menjerat mereka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara minyak goreng:

    Terdakwa Dakwaan
    Marcella Santoso Suap Rp 40 miliar, TPPU
    Ariyanto Bakri Suap Rp 40 miliar, TPPU
    Junaedi Saibih Suap Rp 40 miliar, Perintangan penyidikan
    M Syafei Suap Rp 40 miliar, TPPU
    M Adhiya Muzzaki Perintangan penyidikan
    Tian Bahtiar Perintangan penyidikan
  • Vonis Hakim Djuyamto Diperberat Jadi 12 Tahun di Kasus Migor

    Vonis Hakim Djuyamto Diperberat Jadi 12 Tahun di Kasus Migor

    Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis terdakwa hakim kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor), Djuyamto dari 11 tahun menjadi 12 tahun penjara. Djuyamto mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

    "Pemohon kasasi: Djuyamto," demikian tertulis di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang dilihat detikcom, Jumat (13/2/2026).

    Djuyamto adalah ketua majelis hakim perkara minyak goreng. Saat menjadi ketua majelis hakim, Djuyamto menjatuhkan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus minyak goreng.

    Permohonan kasasi Djuyamto didaftarkan pada Selasa (10/2). Pada laman SIPP Pengadilan Tipikor Jakarta itu belum tertampil majelis hakim kasasi yang akan mengadili perkara ini.

    Perkara banding Djuyamto diadili oleh ketua majelis banding Albertina Ho dengan anggota Budi Susilo dan Bragung Iswanto. Putusan banding ini diketok pada Senin (2/1/2026).

    Hukuman dan Denda

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari," ujar hakim.

    Hakim banding tetap menghukum Djuyamto membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar. Adapun jika uang pengganti itu tidak dibayar, diganti dengan 5 tahun kurungan.

    "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.211.864.000," kata hakim.

    "Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 5 tahun," imbuh hakim.

    Hakim banding juga telah membacakan putusan untuk Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Hukuman mereka tetap sama dengan putusan di Pengadilan tingkat pertama yaitu 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 6,4 miliar.

    Detail Vonis Djuyamto dkk

    Sidang vonis Djuyamto dkk digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (3/12). Berikut ini detail vonis mereka:

    Berikut detail vonis terhadap Djuyamto dan terdakwa lain dalam kasus ini:

    Nama Terdakwa Vonis Penjara Denda Uang Pengganti Subsidair
    Djuyamto 11 tahun (banding menjadi 12 tahun) Rp 500 juta Rp 9.211.864.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)
    Agam Syarief Baharudin 11 tahun Rp 500 juta Rp 6.403.780.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)
    Ali Muhtarom 11 tahun Rp 500 juta Rp 6.403.780.000 6 bulan kurungan (denda), 4 tahun kurungan (uang pengganti)

    Djuyamto divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 9.211.864.000 subsider 4 tahun kurungan.

    Agam Syarief Baharudin divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan.

    Ali Muhtarom divonis 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 6.403.780.000 subsider 4 tahun kurungan.