Indonesia bersiap mengerahkan antara 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza. Para prajurit tersebut akan bergabung sebagai anggota pasukan perdamaian. Ini menjadikan Indonesia negara pertama yang berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Langkah ini sejalan dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Media-media Israel melaporkan belum ada negara lain yang secara konkret menyiapkan tentara untuk ISF selain Indonesia.
Kesiapan Indonesia dikonfirmasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Ia menyatakan bahwa personel TNI AD sudah memulai pelatihan. Pelatihan difokuskan pada unit Zeni dan Kesehatan.
“Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan [dikerahkan]. Kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti Zeni, kesehatan, yang seperti-seperti itu kami siapkan,” ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (09/02).
Maruli memperkirakan jumlah pasukan yang bisa diberangkatkan mencapai satu brigade. Angka ini berkisar antara 5.000 hingga 8.000 prajurit.
“Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli.
Mengenai penugasan, waktu keberangkatan, dan lokasi pasti, Maruli menyerahkan keputusan kepada komando yang lebih tinggi. “Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” tambahnya.
Lokasi Penempatan dan Tugas ISF
Media publik Israel, KAN News, melaporkan persiapan telah dimulai untuk menampung tentara Indonesia. Lokasi penempatan berada di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis. Belum ada tanggal pasti kedatangan, namun militer Indonesia diperkirakan menjadi pasukan asing pertama yang tiba di Gaza.
KAN News juga menyebut area yang ditunjuk sudah siap, namun pembangunan dan perumahan akan memakan waktu beberapa minggu. ISF diharapkan tidak berinteraksi langsung dengan Hamas.
Tugas utama mereka adalah mengawasi garis gencatan senjata saat ini. Jika diperlukan, ISF akan menangani masalah-masalah lain terkait perbatasan. Menurut laporan Jerusalem Post, Pasukan Indonesia tidak akan beroperasi di wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas.
Misi mereka meliputi pengamanan pembangunan awal Rafah. Selain itu, mereka akan menjaga lokasi pengumpulan dan penyimpanan senjata Hamas. Hal ini terjadi jika organisasi tersebut setuju untuk menyerahkannya, seperti diuraikan dalam perjanjian gencatan senjata.
Berikut adalah ringkasan peran potensial ISF:
| Aspek | Detail |
|---|---|
| Lokasi Penempatan | Antara Kota Rafah dan Khan Younis, Jalur Gaza Selatan |
| Tugas Utama | Mengawasi garis gencatan senjata, menjaga keamanan perbatasan |
| Interaksi Hamas | Tidak akan berinteraksi langsung atau melucuti senjata Hamas |
| Misi Tambahan | Pengamanan pembangunan Rafah, menjaga lokasi penyimpanan senjata Hamas (jika diserahkan) |
| Waktu Kedatangan | Belum ada tanggal pasti, diperkirakan menjadi pasukan asing pertama |
TNI belum memberikan respons mengenai pemberitaan Jerusalem Post tersebut.
Alasan Pengerahan TNI ke Gaza
Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Ini adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Pembentukan Dewan Perdamaian ini merupakan salah satu dari 20 butir rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Dewan Perdamaian memiliki mandat untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). ISF akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza. Selain itu, mereka akan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.
Dewan ini juga akan mengawal pembentukan pemerintahan Palestina teknokrat baru di Gaza. Serta, mereka akan memantau rekonstruksi pasca-perang. Presiden Prabowo Subianto telah diundang Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari.
Kantor Presiden menyebutkan bahwa partisipasi Indonesia dalam badan ini memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini bertujuan menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara. Hal ini diharapkan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Beberapa warganet mengomentari keterlibatan Indonesia sebagai 'antek asing'. Namun, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, peran Indonesia akan semakin kuat jika disertai agenda jelas dan terukur, terutama memperjuangkan keadilan bagi Palestina.



